Komunikasi Politik Pemerintah Jokowi Bobrok? Salah!

Komunikasi Politik Pemerintah Jokowi Bobrok? Salah!

Komunikasi politik di pemerintahan Joko Widodo dianggap bobrok. Hal ini seperti penilaian Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago.

Katanya, terakhir terkait dengan upaya pembebasan terpidana terorisme, Abu Bakar Ba'asyir. Jokowi melalui penasehat hukum paslon nomor urut 01, Yusril Ihza Mahendra akan berupaya melakukan pembebasan kepada ABB dengan alasan kemanusiaan.

Namun, sikap yang berbeda justru ditunjukkan oleh 'pembantunya' yakni Menkopolhukam Wiranto, Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu dan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly yang mengakibatkan upaya pembebasan ABB itu harus ditinjau kembali.

Adanya tudingan itu sebenarnya sangat problematis. Pernyataan Yusril yang berbeda dengan para menteri tidak bisa dianggap sebagai perbedaan sikap politik. Apalagi merujuk bobroknya komunikasi politik.

Tudingan tersebut tidak benar sebab Yusril bukanlah bagian dari Pemerintah. Yusril bergabung dengan Jokowi sebatas kepentingan Pilpres 2019 sehingga pernyataan Yusril terkait pembebasan ABB tidak mewakili suara Pemerintah.

Dari sisi lain, komunikasi pemerintahan Presiden Jokowi tetap berjalan dengan baik terbukti dari segala program bisa tertangani secara baik. 

Meskipun ada silang pendapat, namun hal tersebut adalah wajar dan Presiden Jokowi sebagai pemimpin tertinggi mampu menjadi penengah dan selalu mengambil kebijakan secara tepat.

Jadi, baiknya kita bisa membedakan mana komunikasi yang baik dan buruk. Jangan hanya mengikuti pendapat pengamat politik yang bisa saja salah. 

Di sinilah sikap kritis diperlukan.