Kesalahan Fatal dan Pernyataan Blunder Prabowo di Debat Capres 2019

Kesalahan Fatal dan Pernyataan Blunder Prabowo di Debat Capres 2019

Debat capres-cawapres putaran pertama membuka kotak pandora ide dan gagasan kandidat pemimpin Indonesia. Melalui ajang tersebut kita akhirnya paham seperti apa alam pikiran Joko Widodo dan Prabowo Subianto.

Dari debat tersebut kita juga bisa menandai sejumlah sesat pikir yang  menghinggapi Prabowo. Banyak cacat logika dari pernyataan-pernyataan yang disampaikannya.

Misalnya, Prabowo Subianto membuat pernyataan yang keliru mengenai tugas pemerintah. Di mana Prabowo menyebutkan Presiden itu sebagai Chief of Law Enforcement.

Presiden memang menentukan kebijakan politik hukum sebagai penjabaran fungsinya sebagai kepala pemerintahan. Tetapi, Presiden tidak boleh intervensi atas masalah hukum. 

Pernyataan prabowo bahwa Presiden adalah 'Chief of Law Enforcement Officer' adalah cermin bawah sadarnya untuk gunakan jabatan Presiden sebagai alat intervensi hukum. Inilah yang berbahaya. 

Tak hanya Prabowo, Sandi pun juga ikut mengeluarkan pernyataan yang bermasalah. Dia banyak menyorot soal lapangan kerja.  

Namun, persoalan lapangan kerja yang diangkat Sandi itu pun juga perlu dicek ulang kebenarannya sebagai real case, atau bagian dari kemasan untuk menyerang Jokowi, 

Karena berdasarkan data, justru pada pemerintahan Presiden Jokowi ini lapangan kerja itu dibuka hingga 10 juta. Periksa ulang data ini berguna untuk menguji kebenaran argumen. 

Dua kesalahan di atas merupakan bagian dari kesalahan yang luas dari sudut pandang Prabowo-Sandi. Setidaknya ada 3 blunder yang dilakukan mereka, diantaranya,

Pertama, ketika Sandiaga Uno menyatakan diri bukan lagi kader Gerindra ketika Prabowo meminta tambahan penjelasan soal struktur kepengurusan Gerindra, harusnya ia juga turut membela Gerindra.  

Kedua, saat Prabowo mengklaim partainya punya caleg perempuan paling banyak, sebesar 40%. Padahal berdasarkan data KPU, memang benar Gerindra memiliki hampir 40 % caleg perempuan untuk DPR RI. 

Namun, persentase caleg perempuan untuk DPR RI terbanyak bukanlah dari Gerindra, melainkan PKPI (Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia). Adapun partai yang paling banyak mengusung caleg perempuan untuk DPR RI adalah PSI (Partai Solidaritas Indonesia). 

Kemudian blunder yang ketiga, yaitu terkait isu korupsi saat Jokowi mempertanyakan komitmen anti-korupsi Prabowo yang berbanding terbalik dengan Partai Gerindra yang banyak mencalonkan eks terpidana korupsi dalam pileg. 

Jawaban kontraproduktif dipaparkan Prabowo dengan menyebut pernyataan tersebut subjektif. Hal tersebut menggambarkan bahwa Prabowo tidak tahu menahu tentang partainya sendiri.

Beberapa hal di atas adalah sekelumit catatan mengenai kesalahan logika dari kubu Prabowo-Sandi. Itu yang sepatutnya menjadi pertimbangan kita untuk memilih. 

Secara rasional dan logis, kita harusnya memilih kandidat yang memaparkan penjelasan dengan jujur, runut dan benar. Bukan yang mengandung kesalahan seperti di atas.