Watak Pragmatisme Prabowo-Sandi, Apapun Ditempuh Asal Menang

Watak Pragmatisme Prabowo-Sandi, Apapun Ditempuh Asal Menang

Watak pragmatisme kubu Prabowo-Sandiaga semakin jelas akhir-akhir ini. Terlebih setelah ada pernyataan Hashim Djojohadikusumo bahwa mereka tak mempermasalahkan dukungan dari anak keturunan PKI.

Hal ini artinya, kubu Prabowo akan menerima dukungan dari semua segmen masyarakat, mulai HTI, FPI, koruptor, kriminal, preman, sampai mafia asal mereka mendukung Prabowo-Sandi.

Pragmatisme kubu Prabowo itu juga dibenarkan oleh Juru Bicara TKN paslon 01, Ace Hasan Syadzily. Politisi Partai Golkar ini melihat langkah Prabowo yang mengakomodasi semua kepentingan ditujukan demi menambah suntikan elektoral.

Namun, langkah pragmatisme oposan itu lebih mirip bunglon. Ace menjelaskan bila bertemu orang-orang HTI, mereka akan membicarakan kepentingan organisasi yang dibubarkan pemerintah tersebut.

Padahal, ketika bertemu masyarakat Prabowo menegaskan diri sebagai patriot pembela NKRI, bertentangan dengan HTI. Inilah bagian dari strategi catch-all yang mengakomodasi kepentingan semua kelompok asal mau memberi tambahan dukungan elektoral.

Mereka akan berdiri di dua kaki karena terkadang akan bicara terkait anti asing dan aseng, namun disisi lain berjanji mengakomodasi kepentingan asing dan juga Tiongkok.

Sikap ambivalen tersebut tampak saat mereka bangga dikunjungi dubes-dubes Eropa dan juga melakukan manuver janji manis di depan pengusaha di Singapura.

Pragmatisme kubu Prabowo ini semakin jelas di Pilpres 2019. Hal tersebut menunjukkan bahwa mereka ini mau melakukan apapun, termasuk mengakomodir kepentingan siapapun, asalkan menambah suara mereka.

Bila diteruskan, bukan kah ini membahayakan tatanan negara yang sudah ada? Pragmatisme sempit bisa mengorbankan bangunan kebangsaan Indonesia.

Terbukti Mainkan Politik Uang, Caleg PKS di Boyolali Masuk Bui

Terbukti Mainkan Politik Uang, Caleg PKS di Boyolali Masuk Bui 

Seorang calon legislatif (Caleg) dari Partai Keadilan Sosial (PKS) akhirnya harus merasakan hotel prodeo. Hal itu karena kelakuannya memainkan politik uang tertanggap aparat keamanan.

Adalah, Basuki seorang caleg PKS untuk DPRD Boyolali, akhirnya menerima putusan PN Boyolali menjatuhkan vonis 10 hari penjara karena terbukti bagi-bagi sembako. 

Basuki dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan money politik atau politik uang sebagaimana diatur dalam Pasal 521 jo Pasal 280 ayat (1) UU No 7/2017 Tentang Pemilu.

Ketua KPU Boyolali Ali Fahrudin menyatakan bahwa pihaknya akan melakukan kajian terhadap kasus yang dilakukan Caleg PKS Basuki yang telah inkrah, serta melakukan klarifikasi dengan pihak-pihak terkait seperti PKS, Bawaslu dan Kejaksaan Negeri Boyolali.

Kasus di atas menunjukkan bahwa ulah kader PKS sebagai partai yang mengklaim diri sebagai partai Allah, ternyata tak bisa menjaga perkataan serta konsistensi terhadap dirinya sendiri. 

Hal itu menjadi bukti bahwa PKS itu munafik. Merasa paling suci tetapi kelakuan kader-kadernya tidak mencerminkan itu. 

Adanya kasus tersebut menambah daftar panjang ulah dari partai-partai yang mengklaim dirinya sebagai partai Allah, sehingga bagi masyarakat agar menjadi kajian untuk berfikir ulang dalam menentukan pilihan. 

Pelanggaran Pemilu seperti politik uang harus diberantas, tak peduli apapun partainya. Apa yang dilakukan oleh aparat keamanan di Boyolali itu patut diapresiasi agar masyarakat mengetahui seluk beluk partai politik, seperti PKS ini.

Prabowo Terpilih Presiden, Ada Kemungkinan Orde Baru Jilid II

Prabowo Terpilih Presiden, Ada Kemungkinan Orde Baru Jilid II

Diakui atau tidak, Prabowo Subianto merupakan bagian dari rezim kekuasaan Orde Baru yang korup dan otoriter. Ia adalah kalangan elit Orde Baru yang berdiri di atas tampuk kekuasaan. 

Karenanya, tak bisa disangkal bila Prabowo itu identik dengan Orba. Sehingga jika Prabowo menang, maka negara Indonesia akan dibawa kembali pada sistem pemerintahan yang korup dan otoriter.

Saat ini, anak keturunan Cendana (keluarga Soeharto) berkumpul dalam barisan capres-cawapres Prabowo-Sandi. Mereka berusaha membangkitkan rezim kekuasaan Soeharto jilid II dan akan menerapkan konsep pemerintahan Orde Baru.

Dengan begitu, kelak jika Prabowo menjadi pemimpin, dia akan mengikuti jejak Soeharto untuk melakukan KKN dan menyengsarakan rakyat.

Selain soal orientasi pemerintahan, identifikasi Prabowo yang dekat dengan Orde Baru juga terlihat dari watak aslinya. Ia sangat arogan dan temperamental, serta suka mengandalkan kekerasan. 

Ia memiliki kecenderungan otoriter dari perilakunya. Karena sebelum menjadi presiden saja sudah bermasalah, apalagi jika sudah menjabat, justru akan membahayakan bangsa dan negara Indonesia. 

Oleh karena itu, masyarakat harus cerdas memilih calon presiden. Jangan sampai Indonesia kembali ke era pemerintahan otoriter dan korup, sebagaimana masa kelam dulu.

Hasil Survei Berbeda, Puskaptis Diduga Bayaran Prabowo-Sandi

Hasil Survei Berbeda, Puskaptis Diduga Bayaran Prabowo-Sandi

Pusat Kajian Kebijakan dan Pembangunan Strategis (Puskaptis) baru-baru ini merilis hasil survei mengenai elektabilitas capres-cawapres 2019. 

Hasilnya, elektabilitas Jokowi-Ma'ruf masih tertinggal dari Prabowo Subianto-Sandiaga Uno di Pulau Sumatera.

Direktur Utama Puskaptis Husin Yazid mengatakan Jokowi-Ma'ruf hanya menguasai Lampung. Sementara itu, sembilan provinsi lainnya di Pulau Sumatera dikuasai pasangan Prabowo-Sandi.

Menurut survei Puskaptis, tingkat keterpilihan Prabowo-Sandi mendapatkan 58,1 persen dan pasangan Jokowi-Ma'ruf 32,7 persen, Hasil survei itu terlihat berbeda dibandingkan dengan hasil survei lainnya. 

Dalam istilah statistik, kondisi itu disebut deviasi atau penyimpangan. Hal itu terjadi karena kesalahan metodik atau karena kesengajaan. 

Masalahnya, penyelenggara survei itu adalah Puskaptis. Berdasarkan rekam jejaknya, lembaga sigi itu sering bermasalah dalam menyajikan data hasil survey. 

Sejak tahun 2009, hasil surveinya sering meleset dan sempat dipertanyakan terkait metodologi, validitas sampel dan sebaran demografi yang tidak dijelaskan secara detail ke publik. 

Pada tahun 2012, Husin pernah menyatakan bahwa Fauzi Bowo-Nara akan mengalahkan Jokowi, namun hasilnya ternyata Jokowi menang telak. 

Tahun berikutnya, Direktur Puskaptis Husin Yazid pernah diamankan pihak kepolisian karena menyajikan data kontroversial dengan merilis 'quick count' di Sumatera Selatan yang menyebut pasangan cagub-cawagub Sarimuda-Nelly Unggul. 

Pada tahun 2014, Prabowo yang saat itu mengklaim bahwa kubunya menang merujuk pada hasil 3 lembaga survei, termasuk salah satunya Puskaptis.

Puskaptis yang belum lama ini mengeluarkan hasil survei terbaru yang menyatakan bahwa hasil elektabilitas paslon nomor urut 01 unggul tipis dari paslon nomor urut 02. 

Dari hasil tersebut didapatkan bahwa sekitar 46,61 % responden menyukai figur Jokowi untuk menjadi presiden dua periode. Angka tersebut masih di bawah 50 % yang menunjukkan angka rawan bagi incumbent. 

Sementara itu dari hasil survey LSI Denny JA menyatakan bahwa elektabilitas kandidat nomor urut 01 masih unggul dibandingkan kandidat nomor urut 02. 

Pasangan Jokowi-Maruf Amin meraih 54,8 %, sementara Prabowo-Sandiaga 31,0 %. Sedangkan yang masih belum memutuskan, atau rahasia, maupun tidak tahu dan tidak jawab, sebesar 14,2 %.

Keberadaan Puskaptis selama beberapa tahun terakhir berdasarkan rekam jejaknya cenderung mengarah pada pihak oposisi, dimana saat ini kemungkinan besar akan condong ke arah kubu Paslon 02. 

Hal ini harus menjadi kajian bersama bahwa pada dasarnya lembaga survei harus bersikap independen, tidak memihak ataupun berafiliasi dengan paslon.

Terbukti Melakukan Politik Uang, Caleg PAN Terjerat Kasus Hukum

Terbukti Melakukan Politik Uang, Caleg PAN Terjerat Kasus Hukum

Caleg DPRD DKI Jakarta dari Partai Amanat Nasional (PAN), Lucky Andriani, dieksekusi ke Lapas Pondok Bambu, Jaktim, pasca-vonis kasus pidana kampanye Pemilu 2019. Hal ini setelah dirinya menyerahkan diri ke Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat.

Sedangkan rekannya, Mandala Abadi Shoji, yang juga divonis bersalah, masih dicari jaksa untuk dieksekusi ke penjara. Dirinya belum menyerahkan diri hingga sekarang. Mereka juga sama-sama dari PAN.

Menurut Kejaksaan, tim jaksa tidak bisa lagi menghubungi nomor telepon seluler (ponsel) Mandala Shoji. Mandala juga diketahui tim tak kembali ke kediamannya di kawasan Pasar Minggu, Jaksel. 

Kejaksaan tidak segan-segan untuk bertindak tegas. Jika tidak menyerahkan diri, Kejaksaan akan memasukkan Caled PAN itu ke daftar buronan.

Di PN Jakpus, mereka divonis bersalah melanggar aturan pemilu karena membagi-bagikan kupon umrah. Mandala Shoji divonis hukuman 3 bulan penjara dan denda Rp 5 juta subsider 1 bulan penjara. Vonis ini juga dijatuhkan kepada caleg PAN untuk DPRD DKI Jakarta Lucky Andriani.

Dengan adanya kasus itu, maka dapat dikatakan bahwa PAN adalah partai pencetak kader yang tersangkut kasus hukum. Kadernya banyak yang melakukan politik uang. 

Melalui kasus tersebut, PAN selaku partai terbukti tidak bisa membina dan memperingatkan kadernya untuk taat aturan dalam Pemilu 2019.

Tidak Ada Hoaks, Luhut Binsar Pandjaitan Menilai Tabloid Indonesia Barokah Tidak Melanggar Hukum

Tidak Ada Hoaks, Luhut Binsar Pandjaitan Menilai Tabloid Indonesia Barokah Tidak Melanggar Hukum

Tabloid Indonesia Barokah baru-baru ini menjadi polemik. Tabloid yang disebarkan luas ke masjid-masjid dan pesantren di Jawa itu dianggap menggiring opini masyarakat.

Selain itu, tabloid itu dianggap menyudutkan pasangan Prabowo-Sandi sehingga dilaporkan ke Bareskrim Polri.

Meski demikian, Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Padjaitan menilai tulisan dalam 16 halaman taboid itu, tidak mengandung berita bohong alias hoaks. Karena yang ditampilkan adalah sebuah sudut pandang saja. 

Artinya, kalau itu sebuah sudut pandang tertentu, tanpa mengandung kebohongan (hoaks). Harusnya hasil pemikiran seperti itu dilawan dengan pemikiran juga. 

Misalnya, salah satu tulisan yang dianggap menyudutkan Prabowo-Sandi itu, ada dua materi yang disorot. Yaitu laporan utama yang dijadikan cover yaitu "Reuni 212: Kepentingan Umat atau Kepentingan Politik?" dan 'Liputan Khusus' berjudul "Membohongi Publik untuk Kepentingan Politik".

Dalam tulisan itu, tidak ada kebohongan yang disebarkan. Peristiwa 212 ataupun mobilisasinya memaang kejadian yang nyata. 

Laporan utama soal reuni 212 memang tak ditulis sebagaimana produk jurnalistik yang independen atau berimbang. Si penulis menguraikan permasalahan reuni 212 dengan framing reuni 212 untuk kepentingan politik.

Meski begitu, selama konten dalam tabloid Indonesia Barokah itu bermanfaat bagi masyarakat, maka peredarannya bukan menjadi masalah. Karena justru akan memberikan tambahan wawasan dan pencerahan kepada masyarakat.

Asalkan tidak menyebarkan konten berbohong, maka itu tidak bisa dianggap sebagai pelanggaran hukum. Itu merupakan bagian dari ekspresi kebebasan bersuara dan berpendapat. 

Untuk itu, tidak tepat bila menyamakan Tabloid Indonesia Barokah dengan Tabloid Obor Rakyat. Keduanya berbeda secara substansi.

Komunikasi Politik Pemerintah Jokowi Bobrok? Salah!

Komunikasi Politik Pemerintah Jokowi Bobrok? Salah!

Komunikasi politik di pemerintahan Joko Widodo dianggap bobrok. Hal ini seperti penilaian Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago.

Katanya, terakhir terkait dengan upaya pembebasan terpidana terorisme, Abu Bakar Ba'asyir. Jokowi melalui penasehat hukum paslon nomor urut 01, Yusril Ihza Mahendra akan berupaya melakukan pembebasan kepada ABB dengan alasan kemanusiaan.

Namun, sikap yang berbeda justru ditunjukkan oleh 'pembantunya' yakni Menkopolhukam Wiranto, Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu dan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly yang mengakibatkan upaya pembebasan ABB itu harus ditinjau kembali.

Adanya tudingan itu sebenarnya sangat problematis. Pernyataan Yusril yang berbeda dengan para menteri tidak bisa dianggap sebagai perbedaan sikap politik. Apalagi merujuk bobroknya komunikasi politik.

Tudingan tersebut tidak benar sebab Yusril bukanlah bagian dari Pemerintah. Yusril bergabung dengan Jokowi sebatas kepentingan Pilpres 2019 sehingga pernyataan Yusril terkait pembebasan ABB tidak mewakili suara Pemerintah.

Dari sisi lain, komunikasi pemerintahan Presiden Jokowi tetap berjalan dengan baik terbukti dari segala program bisa tertangani secara baik. 

Meskipun ada silang pendapat, namun hal tersebut adalah wajar dan Presiden Jokowi sebagai pemimpin tertinggi mampu menjadi penengah dan selalu mengambil kebijakan secara tepat.

Jadi, baiknya kita bisa membedakan mana komunikasi yang baik dan buruk. Jangan hanya mengikuti pendapat pengamat politik yang bisa saja salah. 

Di sinilah sikap kritis diperlukan.

Awas Pers Dibatasi! Kecenderungan Prabowo Subianto Bila Terpilih Menjadi Presiden

Awas Pers Dibatasi! Kecenderungan Prabowo Subianto Bila Terpilih Menjadi Presiden

Sikap keras Prabowo Subianto diyakini akan berlanjut di kemudian hari. Termasuk bila terpilih menjadi Presiden kelak. 

Hal itu sebagaimana disampaikan oleh pengamat politik Karyono Wibowo melihat ada kecenderungan capres nomor urut 02 itu akan bersikap keras jika terpilih menjadi Presiden pada Pilpres 2019.

Kecenderungan tersebut didasari dari pernyataan dan sikap Prabowo kepada media yang kerap berkata keras dan berani memboikot. Jika terpilih menjadi presiden nanti, Prabowo akan membuat media seperti zaman Orba dan membuat pergerakannya tidak sebebas sekarang.

Hal itu sebagaimana disampaikan dalam diskusi media bertema "Menakar Kapabilitas Pasangan Capres-Cawapres dari Perspektif Media Massa" yang diselenggarakan di Kopi Politik, Jumat (25/1).

Prabowo ini lahir dari pejabat militer di era orde baru. Jadi karateristik Orba ini masih melekat di Prabowo, meskipun dia tidak akan bisa membawa seperti orba, karena kontrol publik saat ini sangat kuat dan ada UU yang melindungi media.

Kita tahu, media pers adalah pilar kelima demokrasi. Tanpa adanya media yang independen, maka demokrasi akan mandeg. Dan, Prabowo ini memiliki tendensi untuk mematikan media pers tersebut. 

Inilah alasan logis, mengapa kita perlu mempertimbangkan kandidat pemimpin dari rekam jejak dan kecenderungannya di masa depan.

Berhasil Kelola SDA Indonesia, Pemerintahan Presiden Jokowi Mampu Kokohkan Peran Nasional

Berhasil Kelola SDA Indonesia, Pemerintahan Presiden Jokowi Mampu Kokohkan Peran Nasional

Diakui atau tidak, pengelolaan sumber daya alam (SDA), khususnya energi dan tambang, pada era pemerintahan Joko Widodo semakin mengokohkan peran nasional. Pengakuan ini sebagaimana disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Dito Ganinduto.

Hal ini terjadi karena ada peningkatan porsi pemanfaatan energi dalam negeri, bertambahnya kemandirian pengelolaan oleh BUMN, serta meningkatnya nilai tambah pengelolaan industri energi dan pertambangan di dalam negeri.

Oleh karena itu, adanya kritik yang menyatakan pemerintahan sekarang masih tetap mementingkan pemodal asing dan pasar ekspor dalam pengelolaan SDA, jelas itu tidak tepat. 

Pasalnya, pemerintah memberikan pengelolaan ladang gas raksasa, Blok Mahakam, kepada BUMN PT Pertamina (Persero) mulai 2018 menggantikan kontraktor asing, 

Selain itu, bukti keberpihakan Presiden Jokowi dalam pengelolaan SDA bagi kepentingan nasional, antara lain, meningkatkan penggunaan gas bumi dalam negeri.

Kemudian, usaha menurunkan ekspor gas alam cair (LNG) untuk diprioritaskan ke dalam negeri, mengambil alih mayoritas saham PT Freeport, serta membangun sejumlah smelter logam mineral. 

Berikutnya, juga adanya proyek pembangunan pembangkit listrik 35.000 MW dan pengembangan industri petrokimia berbasis batubara untuk meningkatkan penggunaan batubara dalam negeri secara signifikan.

Menurut politisi Golkar itu, pemerintahan Presiden Jokowi berupaya keras untuk menegakkan Undang-Undang Minerba yang telah dibuat oleh pemerintahan sebelumnya. Inilah wujud ketaatan pemerintah pada cita-cita konstitusi. 

Kita sepatutnya mengapresiasi langkah pemeirntahan Presiden Jokowi di atas. Dengan mendorong agenda kemandirian bangsa, Presiden Jokowi ingin menjadikan Indonesia Maju dan berdaulat di negeri sendiri. 

Inilah yang seharusnya kita dukung dan lanjutkan ke depannya.

Sebarkan Kebohongan soal Nelayan Najib, Sandiaga Uno Dilaporkan ke Polisi

Sebarkan Kebohongan soal Nelayan Najib, Sandiaga Uno Dilaporkan ke Polisi

Disadari atau tidak, terdapat informasi sesat yang disebarkan oleh cawapres nomor urut 02, Sandiaga Uno, kala debat perdana Pilpres 2019 lalu. Hal ini terkait dengan pernyataan Sandi mengenai kriminalisasi nelayan di Karawang, Jawa Barat.

Nama Najib muncul pada panggung debat saat isu soal hukum. Sandiaga ketika itu mengungkapkan adanya kriminalisasi terhadap nelayan asal Karawang, yakni Najib. 

Apa yang disampaikan Sandi di khalayak umum itu kemudian dibantah oleh Polisi dan Bupati Karawang. Mereka sudah mengklarifikasi bahwa tidak ada nelayan yang dipersekusi dan dikriminalisasi di wilayah tersebut.

Oleh karenanya, Ahmad Rohiman, Koordinator Gusdurian Karawang, ditemani Muanas Alaidid dari Cyber Indonesia yang melaporkan calon wakil presiden nomor urut 02 itu ke Mapolres Karawang Jumat (25/1).

Rohiman mengaku mewakili masyarakat Karawang yang resah dengan pernyataan Sandi soal persekusi nelayan Najib. Sebab, pernyataan cawapres 02 soal nelayan Najib itu adalah berita bohong. 

Karena informasi sesat tersebut, Sandiaga dianggap melanggar Undang-Undang No. 1 tahun 1946 tentang Hukum Pidana. Ada dua pasal yang bisa menjerat penyebar hoax yaitu pasal 14 dan pasal 15.

Sebelumnya, Kepala Desa Sukajaya, Abdul Gafur Astra, membenarkan adanya insiden antara Najib dan Pokmaswas bernama Sahari. Namun peristiwa tersebut sudah ditangani polisi dan kasusnya sudah dilimpahkan ke Mapolres Karawang.

Gofur menjelaskan sebelumnya Najib mengaku menjadi korban persekusi. Namun kasus itu pada 28 September 2018, telah dilakukan upaya mediasi keduanya di kantor desa setempat. Namun tidak ada titik temu yang akhirnya Najib melaporkan ke polisi.

Sahari, Sekretaris Pokmaswas Pesisir Pantai Pasir putih yang dilaporkan Najib menjelaskan insiden tersebut. Dia mengaku kasus itu bermula dari adanya pengambilan pasir secara berulang kali oleh Najib.

Pada saat insiden terjadi Najib menyuruh orang mengambil pasir untuk mengurug halaman rumah. Ditegur tidak terima akhirnya Najib memukul beberapa kali namun berhasil ditangkis.

Jadi bukan seperti yang dinyatakan Sandi. Bukan Najib yang dipersekusi atau dikeroyok. Pada peristiwa tersebut justru Najib yang pertama memukul namun selalu ditangkis, mungkin ia tidak terima ditegur karena mengambil pasir pantai. 

Dengan adanya pengakuan di atas, maka terlihat jelas bahwasanya Sandi sedang memanfaatkan masyarakat untuk menjulang elektabilitasnya. Modusnya yakni dengan memperjuangkan masyarakat, namun tak tepat sasaran dan justru berujung meresahkan warga.

Hal inilah yang perlu diketahui publik luas agar mengetahui seperti apa strategi politik kubu pasangan calon 02. Sudah jelas bahwa mereka itu tak lain adalah penyebar berita bohong dan informasi hoaks.

Klaim Sesat, Tak Semua Habib Dukung Prabowo-Sandi

Klaim Sesat, Tak Semua Habib Dukung Prabowo-Sandi

Selama ini ada pandangan yang menyebutkan bahwa komunitas habib merupakan pendukung Prabowo-Sandi. Namun dapat dipastikan bahwa klaim itu tidak benar, sekaligus terlalu memukul rata. 

Sebab, para keturunan Nabi itu tidak hanya mendukung pasangan Prabowo-Sandi saja di Pilpres 2019. Banyak juga habib dan ulama yang akan memilih pasangan Jokowi-Ma'ruf.

Hal itu diungkap Habib Fahmi Almusawa dan Habib Sholeh Al Muhdar kepada wartawan usai menemani Sekretaris TKN Hasto Kristiyanto dan Ketua DPP PDI Perjuangan Djarot Saiful Hidayat berziarah ke makam Habib Abdullah Al Haddad Sangeng (Kramat Bangil) di Bangil, Pasuruan, Jawa Timur, Sabtu (26/1)

Habib Sholeh yang merupakan Tim KH Ma'ruf Amin, mengatakan bahwa pihaknya terus melakukan penggalangan dukungan terhadap pasangan Jokowi- Ma'ruf. Kata dia, satu orang habib sebaiknya tak dianggap remeh. Karena setiap habib melakukan komunikasi setiap harinya dengan masyarakat.

Ditegaskannya, habib itu adalah pejuang dan tak pernah jadi pemberontak. Sejarah hidup habaib di Indonesia tak pernah menunjukkan sejarah pemberontak maupun yang mencerca Pemerintah.

Dukungan habib dan para ulama akan memperkuat barisan pemenangan Jokowi-Ma'ruf. Mereka akan bersama-sama meneguhkan Islam dan paham kebangsaan secara sinergi. 

Habib juga dikenal setia menjaga asas Pancasila dalam kehidupan berbangsa. Semoga dengaan dukungan para keturunan Nabi itu, cita-cita kita untuk mewujudkan Indonesia Maju bisa terwujud.

Awas Adu Domba, Bawaslu Jawa Barat Temukan 3 Tabloid Sudutkan Pasangan Calon 01

Awas Adu Domba, Bawaslu Jawa Barat Temukan 3 Tabloid Sudutkan Pasangan Calon 01

Peredaran tabloid gelap semakin marak seiring dengan memanasnya suhu politik. Apalagi hari-hari ini yang semakin mendekati hari-H Pemilu 2019. 

Setelah Indonesia Barokah, kini muncul tiga tabloid yang menyudutkan salah satu calon. Hal ini berdasarkan temuan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Jawa Barat. 

Koordinator Divisi Pengawasan Bawaslu Jabar Zacky Hilmi mengatakan, selain tabloid Indonesia Barokah, Bawaslu menemukan tiga media lain yang serupa. Ketiganya yakni tabloid Media Umat dan Pesantren Kita, serta satu buletin Kaffah. 

Ketiga media tersebut beredar sejak dua hari lalu dan pertama kali ditemukan di kawasan Bogor. 

Berdasarkan penelusuran Bawaslu, kemunculan ketiga tabloid tersebut bersamaan dengan teknik penyebaran yang terbagi dengan lokasi yang sama, yaitu Masjid dan pesantren. Namun, konten didalamnya berlawanan dengan Indonesia Barokah dan cenderung mendiskreditkan Paslon 01. 

Dengan adanya temuan tabloid tersebut, kita berharap Bawaslu dapat bersikap tangkas dan obyektif dalam menganalisis setiap temuan yang didalaminya. Karena tabloid itu ternyata tak hanya satu saja. 

Beredarnya tabloid dan buletin yang saling berseberangan dengan kedua pihak capres itu menjadi bukti dan indikasi adanya pelanggaran yang disengaja oleh pihak yang tak bertanggung jawab. Kemungkinan besar tujuannya adalah untuk mengacaukan Pemilu. 

Hadirnya tabloid seperti itu merupakan upaya untuk mempengaruhi opini masyarakat demi perolehan suara. Namun dengan cara yang tidak sehat, entah dari kandidat manapun. 

Masyarakat sebaiknya tetap kritis dan cermat dalam menerima dan menyebarkan informasi dari berbagai sumber. Naiknya isu dan dampak atas peredaran tabloid tersebut menjadi angin segar bagi para pelaku namun menjadi petaka bagi penyelenggaraan pemilu yang sedang diotak-atik oleh pihak tertentu. 

Kita mencium adanya upaya adu domba dari pihak tertentu. Mereka berusaha mengadu domba pendukung 01 dan 02, serta mendiskreditkan penyelenggara Pemilu. Inilah yang harus diwaspadai bersama. 

Jangan sampai pesta demokrasi dirusak oleh pihak-pihak yang tak bertanggung jawab.

Apa yang Sudah Dikerjakan oleh Presiden Jokowi? Cek Disini

Apa yang Sudah Dikerjakan oleh Presiden Jokowi? Cek Disini

Diakui atau tidak, sudah banyak capaian positif yang dikerjakan oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo selama 4 tahun terakhir. Ketua Umum PPP M. Romahurmuziy mencatat ada 66 janji Presiden Jokowi pada saat Pilpres 2014 sudah terealisasi hari ini.

Saat kampanye 2014 lalu, Presiden Jokowi memang mengeluarkan 66 janji politik. Dari janji tersebut, sudah banyak yang berhasil direalisasikan. Ada juga yang tengah berjalan.

Salah satu contohnya, kata Romi, adalah komitmen untuk melakukan reforma agraria dengan pembagian 9 juta sertifikat lahan. Hingga kini, kemajuan sertikasi tanah juga berkali-kali lipat dibandingkan pemerintahan sebelumnya. 

Janji mencetak 10 juta lapangan kerja juga sudah tercapai.  Setiap tahun setidaknya ada 2 juta lapangan kerja baru yang berhasil diciptakan.

Pemerintah juga fokus membangun infrastruktur yang berhasil menurunkan disparitas harga kebutuhan pokok di wilayah Indonesia bagian Barat dan Timur, serta konektivitas ekonomi yang lebih baik.

Ditambah dengan adanya program BBM Satu Harga. Melalui program ini, harga BBM menjadi sama di seluruh Indonesia. Dampaknya, harga kebutuhan pokok turun, dan pemerataan ekonomi mulai berjalan. 

Presiden Jokowi juga menepati janji untuk menjadikan tanggal 22 Oktober sebagai Hari Santri Nasional. Penghargaan kepada jasa ulama dan santri ini tak pernah ada sebelumnya.

Berikutnya, kebanggaan kepada pemerintahan Jokowi-JK semakin bertambah setelah mampu mendorong Indonesia sukses menyelenggarakan Asian Games 2018 dan menempatkan Indonesia di peringkat ke-4. 

Untuk pertama kalinya juga, setelah 20 tahun terakhir Indonesia mendapatkan predikat investment grade dari 3 lembaga rating utama internasional, yaitu Fitch Ratings, Moody's, dan Standard and Poor's atau S&P,

Dalam kedaulatan energi, setelah perjalanan yang cukup panjang, akhirnya Indonesia berhasil menyepakati pengambilalihan 51% saham Freeport sejak beroperasi tahun 1967. 

Begitu juga Blok Rokan di Riau dan Blok Mahakam di Kalimantan Timur  yang merupakan blok migas terbesar akhirnya beralih tangan ke Pertamina setelah 47 tahun. Pengambilalihan ini menjadikan Pertamina sebagai produsen migas terbesar di dalam negeri.

Seluruh capaian tersebut menunjukkan bahwa pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi fokus pada nasionalisme kerja, bukan hanya bersilat lidah dan retorika.

Apa yang dikerjakan Jokowi seluruhnya berpihak kepada rakyat. Meskipun kerap dihujat dan dicerca kanan-kiri. Tetapi Jokowi tak bergeming, dia kerja saja. 

Capaian di atas harusnya dilanjutkan kembali. Agar cita-cita untuk menjadikan Indonesia Maju semakin nyata. 

Untuk memastikan itu, salah satunya adalah dengan melanjutkan pemerintahan Presiden Jokowi selama dua periode. Mari kita berikan kesempatan kepada Mantan Walikota Solo itu untuk membenahi bangsa dan negara. 

Kita optimis, Indonesia akan maju, mandiri, berdaulat, dan berkepribadian sesuai dengan semangat gotong royong.

Rachmawati Soekarnoputri Dilaporkan Polisi Karena Menipu Warga

Rachmawati Soekarnoputri Dilaporkan Polisi Karena Menipu Warga

Tindak pidana kriminal dilakukan oleh salah satu punggawa kubu oposisi, Rachmawati Soekarnoputri. Hal ini menambah deretan para oposan yang tersangkut kasus pidana di luar urusan politik. 

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu dilaporkan ke Polda Jawa Timur atas dugaan penipuan oleh sejumlah pelanggan kondominium dan hotel atau kondotel yang dikembangkan PT Penta Berkat.

Sebagaimana disampaikan oleh kuasa hukum korban, Barlian Ganesi, menyatakan bahwa pihaknya melapor karena kondotel yang dijanjikan belum terealisasi hingga waktu disepakati pada 2016 lalu, dan total kerugian korban Rp7 miliar.

Racmawati dilaporkan dalam kapasitasnya sebagai komisaris utama perusahaan itu. Selain itu, turut dilaporkan presenter yang juga Direktur Utama PT Penta Berkat bernama Fadlan Muhammad, serta tiga orang dari manajemen perusahaan tersebut.

Kasus penipuan itu bermula dari kerja sama jual beli kondotel di Kota Batu, Jawa Timur oleh PT. Penta Berkat dengan sekitar 30 pelanggan. Harganya bervariasi antara 400 juta rupiah hingga 800 juta rupiah. 

Pada perjanjian, kondotel dibangun tahun 2013 dan diserahkan tahun 2016. Namun, hingga memasuki tahun 2019, kondotel yang dijanjikan belum juga dibangun dan masih berupa lahan saja.

Para korban sudah mengirimkan somasi sebanyak dua kali kepada Rachmawati Soekarnoputri sebelum melaporkan ke polisi namun memberikan jawaban yang tidak memuaskan para korban.

Kasus Rachmawati ini tentu saja menjadi catatan hitam. Kelompok oposisi tak hanya suka menebar kebencian dan fitnah, tetapi juga diisi oleh orang-orang yang bermasalah hukum. 

Hal ini entah kebetulan, atau tidak. Tetapi faktanya seperti itu. Kredibilitas dan integritas seseorang salah satunya dibangun dari sisi ketaatan hukum. Sekali terjerat pelanggaran hukum, maka kualitas individu tersebut dipertanyakan.

Hasil Survei Median Berbeda Sendiri, Dicurigai Ada Agenda Politik

Hasil Survei Median Berbeda Sendiri, Dicurigai Ada Agenda Politik

Baru-baru ini, lembaga sigi Median merilis hasil survei elektabilitas pasangan capres dan cawapres. Hasilnya, elektabilitas Jokowi-Ma'ruf berada di angka 47,9 persen mengalahkan pasangan Prabowo-Sandi 38,7 persen.

Menurut survei itu, selisih keunggulan Jokowi-Ma'ruf Amin dibandingkan Prabowo-Sandi tidak lebih dari 10 persen, atau tepatnya 9,2 persen. Survei itu sendiri digelar pada tanggal 6-15 Januari.

Hasil survei Median, tampaknya berbeda sendiri dibandingkan survei-survei lainnya. Pasalnya, hasil survei lembaga lain, seperti Populi Center, LSI, Litbang Kompas, Indikator Politik justru menyebutkan elektabilitas Jokowi-Ma'ruf masih di atas 50 persen.

Selisihnya pun selalu di atas 10 persen, bahkan hingga saat ini mencapai 20 persen. Tapi hanya Median yang menampilkan elektabilitas Jokowi 47,9 persen, dan selisihnya 9,2 persen.

Dalam ilmu statistik, perbedaan hasil dari lembaga Median ini disebut deviasi (pencilan). Kondisi ini menunjukkan adanya hasil riset yang berbeda dibandingkan riset sejenis lainnya.

Dengan begitu, jika menemukan lembaga survei yang beda sendiri, patut dicurigai motifnya dan juga kehandalan metodologinya.

Bisa jadi, lembaga survei Median ini sedang membangun framing politik, upaya membentuk opini publik yang seolah-olah kepercayaan masyarakat terhadap Prabowo-Sandi meningkat. Karena hasil survei Median mirip dengan hasil survei internal kubu Prabowo-Sandi.

Timses Prabowo-Sandi tetap bertahan dengan mengangkat kerangka berpikir bahwa jarak antara Paslon 01 dan 02 tinggal 10%, padahal mayoritas lembaga survei lain menyebutkan jarak elektabilitas keduanya masih dua digit atau sekitar 20 persen, dimana elektabilitas Jokowi-Ma'ruf masih diatas 50%.

Pada dasarnya, tidak masalah meski selisih elektabilitas tinggal 1 digit versi Median, karena Prabowo-Sandi masih berat mengejar ketertinggalan dari Jokowi-Ma'ruf.

TKN Jokowi-Ma'ruf juga masih optimis dengan pertumbuhan elektabilitas yang lambat, serta berbagai blunder Paslon 02, bisa jadi elektabilitas Paslon 01 tidak akan tertandingi.

Melihat itu, kita seharusnya agak kritis dalam melihat agenda lembaga survei. Jangan sampai kita mudah dikelabui oleh lembaga survei yang memiliki agenda politik tertentu, sehingga mengarahkan hasil surveinya sesuai dengan kepentingan kandidatnya

Jokowi Tak Perlu Bantuan Konsultan Asing untuk Debat

Jokowi Tak Perlu Bantuan Konsultan Asing untuk Debat

Menjelang debat kedua Pilpres 2019, sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Hasto Kristiyanto menyatakan bahwa pihaknya tidak memerlukan konsultan asing sebagai persiapan menghadapi ajang adu gagasan tersebut. 

Hasto menerangkan, Jokowi maupun Ma'ruf akan tetap berlandaskan pada tema yang diusung dalam debat. Pasangan nomor urut 01 itu tak perlu menggunakan pembisi asing. 

Karena itu pihaknya juga tak mempermasalahkan keputusan KPU yang tidak akan memberi bocoran atau kisi-kisi terkait tema debat kedua yang mengangkat isu seputar energi, pangan, sumber daya alam, lingkungan hidup, dan infrastruktur.

Untuk diketahui, bahwa dari tahun 2014 lalu hingga debat capres 2019 pertama lalu pihak paslon 02 diketahui menggunakan konsultan asing, namun sejurus kemudian membantah. 

Tema debat telah menjadi bagian dari kisi-kisi, sehingga kalau temanya terorisme, jangan berbicara pangan. Hal tersebut terjadi pada kubu paslon 02 saat debat pertama lalu.

Hal itu menunjukkan pihak paslon 02 sangat berambisius, namun krisis kepercayaan diri dan kurang menguasai permasalahan. Sehingga hasil yang ditampilkan tak sesuai dengan usaha yang dikeluarkan. 

Mereka seakan ketakutan sendiri dengan keharusan menjadi pemenang pilpres. Padahal kualitas gagasan dan programnya tidak begitu memadai.

Dukungan Irwandi Yusuf dan Partai Nanggroe Aceh Kepada Jokowi

Dukungan Irwandi Yusuf dan Partai Nanggroe Aceh Kepada Jokowi

Pimpinan Partai Nanggroe Aceh (PNA) Irwandi Yusuf mendukung Joko Widodo-Ma'ruf Amin. Mantan Gubernur non-aktif Aceh ini mengaku mengenal sosok pribadi Jokowi, dan mengetahui kualitasnya sebagai pemimpin. 

Irwandi mengaku akan tetap mendukung Jokowi. Walaupun dirinya di OTT (operasi tangkap tangan) di zaman Jokowi. 

Hal ini artinya, dukungan itu bersifat pribadi, dan tak ada kaitannya dengan kasus korupsi yang membelitnya. Pilihan itu adalah hak pribadinya semata. 

Karenanya, tidak perlu dikaitkan dengan banyaknya pihak-pihak yang terjerat korupsi mendukung Jokowi. Dukungan Irwandi jelas karena Jokowi memiliki integritas dan layak melanjutkan 2 periode.

Itu bentuk pengakuan dari Irwandi, meskipun dirinya kena korupsi saat di era pemerintahan Presiden Jokowi. Tetapi dia tak bisa menyangkal kemajuan yang dikerjakan oleh Mantan Walikota Solo ini.

Sementara itu, pemberantasan korupsi memang salah satu fokus pemerintahan Presiden Jokowi. Ratusan OTT dilakukan KPK di zaman pemerintahannya, dan penegakan hukum dilakukan secara tegas.

Suara Miring Tokoh Oposisi dalam Diskusi BPN Prabowo-Sandi

Suara Miring Tokoh Oposisi dalam Diskusi BPN Prabowo-Sandi

Pasca debat perdana, Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi menggelar diskusi publik. Dalam acara tersebut, banyak puja-puji tanpa substansi apapun, yang mirisnya bila diperiksa secara mendalam banyak argumen yang  kontradiktif. 

Diskusi BPN Prabowo-Sandi ini diisi oleh para punggawa oposisi, diantaranya, Priyo Santoso (Berkarya) Rahayu Saraswati (Gerindra), Ferdinand Hutahean (Demokrat), dan Faldo Maldini (PAN). Melihat sosok mereka, kita pun bisa menerka apa yang dibicarakannya. 

Misalnya, Sekjen Partai Berkarya Priyo Santoso menyatakan bahwa Prabowo-Sandi menang dalam debat pertama itu. Alasannya karena Prabowo dapat menjawab dengan tenang. 

Pernyataan itu sebenarnya bertolak belakang dengan kenyataannya. Gaya bicara Prabowo yang berapi-api tidak cocok untuk panggung debat yang seharusnya berupa pemaparan dan bukan orasi. 

Prabowo juga kurang bersikap ofensif menghadapi lawannya. Sebagai oposisi harusnya bisa lebih agresif dan membuka kekurangan petahana selama empat tahun.

Kemudian, Ketua DPP Partai Gerindra Rahayu Saraswati mmenyatakan bahwa Paslon 02 harus bisa memenangkan suara dari 25% anak muda. 

Padahal berdasarkan hasil survei dari CSIS menunjukkan kelompok milenial di Indonesia optimis terhadap masa depan. sebanyak 82,5 persen, optimis terhadap kemampuan pemerintah meningkatkan pembangunan. 

Dan ada sebanyak 75,3 persen juga optimistis terhadap kemampuan pemerintah meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Artinya, generasi muda justru lebih cenderung memilih Jokowi. 

Berikutnya, suara miring juga datang dari Ferdinand Hutahean. Ia menganggap bahwa Paslon 01 hanya mengeluarkan retorika dan banyak terdapat kekurangan. 

Hal tersebut merupakan klaim sepihak dari seorang pendukung kepada junjungannya. Padahal berbagai hasil analisa dari pakar politik menyatakan bahwa Jokowi lebih unggul karena lebih menguasai permasalahan daripada Prabowo yang cenderung bermain aman. 

Sementara Politisi PAN Faldo Maldini menyatakan dukungan penuhnya kepada Prabowo. Padahal jika dirunut ke belakang dia sedang bersikap ahistoris dengan prinsip awal kemuculan PAN sebagai partai yang berlawanan dengan kubu orde baru termasuk salah satunya dengan Prabowo. 

Inkonsistensi partai berlambang matahari ini yang seharusnya menjadi koreksi internal, bukan malah menganggung-agungkan mantan musuh politiknya hanya demi menjaga eksistensi semata.

Isi diskusi di atas bisa dipastikan tak berimbang, apalagi bisa menilai secara obyektif. Apa yang diungkapkan oleh tokoh-tokoh oposisi itu ibarat ngerumpi emak-emak di warung kelontong. 

Karenanya, tak perlu dianggap.

Gelar Diskusi Jejak-Jejak Kebohongan, Oposisi Berupaya Keras Diskreditkan Jokowi

Gelar Diskusi Jejak-Jejak Kebohongan, Oposisi Berupaya Keras Diskreditkan Jokowi

Upaya delegitimasi lawan politik dalam Pemilu kerap dilakukan oleh kubu oposisi. Kesalahan akan dicari-cari, kalaupun tak ada akan diada-adakan. Biasanya itu terjadi bila pihak tertentu sudah tak sanggup berkontestasi secara sehat.

Seperti itulah yang terjadi dalam Diskusi Publik yang berjudul "Jejak-Jejak Kebohongan Jokowi" yang digelar beberapa waktu lalu. 

Acara yang diadakan oleh Seknas Prabowo-Sandi ini pada dasarnya adalah upaya kelompok oposisi untuk mendiskreditkan Jokowi. 

Karena posisi mereka sudah tidak netral sejak awal, maka substansi diskusi pun tidak bisa obyektif dan berimbang. Alhasil informasi yang disajikan tak bisa diverifikasi kebenarannya. 

Diskusi tersebut hanya bertujuan mendiskreditkan dan mengkebiri kinerja Presiden Jokowi serta melekatkan citra buruk kepada Jokowi untuk menekan elektabilitasnya di Pilpres 2019.

Melalui diskusi tersebut, kubu Prabowo dan pendukungnya memutarbalikkan fakta. Maka bisa dikatakan bahwa diskusi tersebut didesain sedemikian rupa untuk memfitnah Jokowi. 

Padahal, kalau kita tahu, selama ini Presiden Jokowi selalu berupaya memenuhi janjinya kepada rakyat. Upaya itu dilakukan melalui kerja-kerja maksimal demi membangun perekonomian nasional. 

Hutang-hutang BUMN ini sebenarnya sudah terjadi sejak kepemimpinan sebelumnya. Kemudian pada era Jokowi, hal itu terus diperbaiki ke arah yang lebih baik. 

Itulah kelakuan dari oposisi yang tak kredibel. Mereka hanya mampu menyebarkan informasi sesat demi ambisi politiknya. Tanpa ada alternatif sedikit pun.