Tak Ada Alat Bukti yang Kuat, KPK Sulit Ungkap Skandal Buku Merah

Laporan Indonesialeaks menggegerkan publik Indonesia terkait kasus suap impor daging beberapa tahun lalu. Dalam laporan itu disebutkan bahwa selain memberikan uang kepada Hakim MK Patrialis Akbar, pengusaha Basuki Hariman juga mengalirkan dana ke Kapolda DKI Jakarta saat itu, Tito Karnavian. 

Laporan itu menjadi ramai karena diikuti dengan adanya perobekan alat bukti berupa buku bank. Berdasar hasil penelusuran Indonesialeaks, buku tersebut sengaja dirobek oleh penyidik KPK yang berasal dari pihak kepolisian untuk menghapus jejak keterlibatan Tito Karnavian yang sekarang menjabat sebagai Kapolri.

Status kasus tersebut masih sebatas dugaan, karena hingga kini pihak penegak hukum belum menemukan buktinya. Hal ini sebagaimana dinyatakan oleh Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo. 

Menurutnya, pihaknya pesimis bisa mengungkap kasus tersebut karena minimnya alat bukti. Kasus tersebut mirip dengan kasus-kasus sebelumnya yang pernah ditangani KPK karena sulit pembuktian. Jika tak ada alat bukti lain maka akan berdampak pada susahnya pembuktian. 

Minimnya alat bukti itu, misalnya, terlihat dari dugaan penyobekan buku itu sudah terjadi lebih dari satu tahun yang lalu. Saat itu, pengawas internal (PI) KPK juga sudah memeriksa kamera CCTV. Namun, menurut Agus, hasil pemeriksaan menunjukkan tidak terlihat ada perobekan yang diduga dilakukan dua penyidik KPK asal Polri yaitu Ronald Rolandy dan Harun.

Begitu pula, berdasarkan berita acara pemeriksaan (BAP) Basuki Hariman, tidak ada keterangan yang menyebutkan aliran dugaan dana, yang salah satunya menyebut nama Kapolri Jenderal Tito Karnavian.

Dengan demikian, kita sebaiknya menunggu hasil eksaminasi yang dilakukan oleh pihak PI KPK, sebagaimana disarankan oleh Ketua KPK tersebut. 

Sebab, mulai saat ini PI KPK akan melakukan eksaminasi atau pemeriksaan terhadap hasil investigasi Indonesialeaks soal perobekan terhadap buku bersampul merah yang diduga berisi catatan aliran dana pengusaha Basuki Hariman kepada sejumlah pejabat negara.

Tak perlu kita sebarkan informasi yang masih abu-abu sebelum ada kejelasan yang pasti. Karena hal itu bisa mengarah pada fitnah dan informasi hoax di masyarakat.