Prabowo Subianto, Sandiaga Uno, dan Skandal Panama Papers, Mau Memilih Para Pengemplang Pajak?

Prabowo Subianto, Sandiaga Uno, dan Skandal Panama Papers, Mau Memilih Para Pengemplang Pajak?

Medio 2017 lalu, konsorsium jurnalis dari International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) merilis dokumen Paradise Papers. Dokumen ini merupakan hasil investigasi dari Appleby dan Asiaciti Trust merupakan firma hukum yang beroperasi di Bermuda serta negara suaka pajak lainnya.

Dari hasil investigasi tersebut, sebanyak 40 dari 215 nama orang Indonesia yang muncul dalam Paradise Papers adalah politikus dan pebisnis yang memiliki pengaruh besar di negeri ini.

Salah satu nama yang disebutkan adalah Prabowo Subianto. Ia tercatat sebagai direktur Nusantara Energy Resources yang didirikan di Bermuda, negara suaka pajak yang berada di bawah teritori Inggris pada 2001. Perusahaan itu, menurut dokumen Appleby, ditutup pada 2004 dan tercatat sebagai “debitor buruk”.

Selain Prabowo, ada nama Sandiaga Uno. Sandiaga memiliki perusahaan offshore bernama N.T.I. Resources. Ia juga pernah tercatat memiliki beberapa perusahaan cangkang di British Virgin Islands dalam dokumen Panama Papers.

Keterlibatan pengusaha dan politisi dalam skandal Panama Papers itu berkaitan erat dengan usaha mengelabui pajak dan menyimpan uang hasil tindakan kriminal, seperti korupsi, dalam jumlah besar. Melalui bank offshore yang berada di negara tax heaven atau rendah pajak itu, mereka ingin mencuci uangnya, sehingga bisa balik ke negara asal sebagai uang 'halal'.

Ketika dikonfirmasi soal keterlibatannya dalam dokumen tersebut, baik Prabowo maupun Sandiaga, menyangkalnya. Prabowo mengaku sudah tidak menjadi bagian dari Nusantara Energy Resources lagi.

Namun anehnya, da 19 Oktober 2018, di Bandara IG Ngurah Rai tiba Prabowo Subianto dengan menggunakan pesawat khusus Type E-135 PK-RJP untuk menghadiri deklarasi dan pembekalan pemenangan Prabowo-Sandi (PADI) Prov. Bali. Pesawat jet itu adalah milik Nusantara Energi, lantas apakah mungkin bila tak ada sangkut pautnya lagi bisa menggunakan pesawat perusahaan?

Dengan begitu, Prabowo ternyata masih menggunakan fasilitas perusahaan yang terlibat dalam Panama Papers untuk aktivitas politiknya. Padahal, keterlibatan perusahaan itu dalam dokumen skandal internasional itu berkaitan dengan penyangkalan terhadap pajak dan tindak kejahatan finansial lainnya.

Insiden di atas juga menguatkan kembali dugaan bahwa Prabowo masih memilihara bisnis gelap di luar negeri. Hal itu menjadi bukti yang sahih bahwa moralitas Prabowo dalam berbisnis sangat buruk.

Apalagi, bila dirinya mencalonkan diri pada Pemilihan Presiden 2019. Apakah mungkin kita akan memilih para pengemplang pajak untuk menjadi pemimpin bangsa? Akan di bawa kemana arah negara ini? Mari kita pikir dan renungkan bersama.