Ada saja cara media online pro-oposisi untuk menyudutkan pemerintahan Presiden Jokowi. Mereka biasanya memelintir informasi dari media mainstream untuk dijadikan bahan propaganda negatif.
Hal itu, misalnya, dilakukan oleh portal media online eramuslim.com yang membelokkan wacana mengenai rencana pemerintah menerbitkan obligasi (surat utang) berdenominasi yuan sehingga menjadi rezim Jokowi pro-China.
Dengan membangun narasi yang telah dipelintir itu, eramuslim.com mengabarkan bahwa dengan penerbitan surat utang itu, pemerintah Indonesia telah berkiblat dan tunduk pada Komunis.
Sementara soal manfaat besar rencana penerbitan surat utang berdenominasi Yuan dalam menghadapi situasi ekonomi global yang tidak menentu ini diabaikan oleh eramuslim.com.
Taktik propaganda ini adalah mengaburkan kebenaran atau fakta, sehingga muncul kesan lain dalam benak masyarakat. Tujuan utama pemelintiran berita ini adalah untuk membentuk citra negatif pada pemerintah.
Padahal sebenarnya rencana penerbitan obligasi (surat utang) berdenominasi yuan itu sebagai upaya pemerintah dalam mendiversifikasi instrumen pembiayaan di tengah derasnya aliran modal keluar akibat pengetatan moneter di negara maju. Hal itu sebagaimana yang dijelaskan oleh Direktur Strategi dan Portofolio Utang Kemenkeu, Schneider Siahaan.
Adapun rencana itu juga masih dikaji lebih lanjut dengan melihat situasi pasar keuangan Cina. Langkah tersebut diambil karena Pemerintah akan bersikap oportunis dalam penerbitan surat utang berdenominasi yuan dengan menarik pinjaman dari pasar yang relatif tenang.
Pemerintah akan berupaya semaksimal mungkin memperbaiki citra Indonesia sebagai lokasi investasi menarik bagi investor di tengah gejolak ekonomi sejumlah negara berkembang agar surat utang laku.
Rencana di atas sekaligus merupakan alternatif pembiayaan luar negeri Pemerintah yang selama ini menggunakan dolar AS dan yen Jepang, sehingga nantinya penguatan dolar AS tidak akan berdampak signifikan terhadap mata uang negara lain termasuk Indonesia.
Penerbitan surat utang dengan mata uang negeri lain sebenarnya umum di dunia internasional. Hal ini tak ada kaitannya dengan kolonialisasi ataupun penguasaan negara tertentu.
Negara penghasil minyak sekelas Arab Saudi saja sejak tahun 2015 sudah berniat menerbitkan surat utang dalam denominasi yuan sebagai langkah diversifikasi, menambah defisit anggaran, membiayai proyek investasi besar yang bertujuan menodorong pertumbuhan ekonomi dan membuka lapangan kerja.
Oleh karena itu, perlu diluruskan bahwa tujuan Pemerintah RI menerbitkan surat utang berdenominasi Yuan berpatokan kepada keuntungan dan ketahanan ekonomi nasional, bukan karena Indonesia dikuasai oleh Cina.
Untuk itu, disinformasi yang disebarkan oleh portal pro-oposisi di atas sungguh menyesatkan. Mereka membelokkan informasi, sehingga masyarakat menerima informasi yang sesat.
Itulah praktik kotor cara beroposisi yang dimainkan oleh kubu sebelah. Oleh karena itu, masyarakat sebaiknya bisa memilah mana informasi yang benar dan salah, dengan selalu melakukan check dan re-check informasi yang diterima.
No comments:
Post a Comment