Pemerintah Dorong Realisasi Mobil Nasional Esemka dengan Berbagai Fasilitas
Belakangan ini, realisasi mobil Esemka selalu dipertanyakan oleh kubu oposisi. Mereka menyebut janji Presiden Jokowi untuk mewujudkan adanya mobil nasional dinilai kebohongan belaka.
Melihat pertanyaan itu, sebenarnya kita cukup mengernyitkan dahi. Pasalnya, Presiden Jokowi sendiri hingga saat ini memang tak pernah berjanji untuk mewujudkan mobil nasional itu akan dikerjakan pemerintah.
Dari awal Presiden selalu mendukung dan mendorong upaya realisasi pembuatan mobil nasional itu, namun tak berjanji pemerintah akan mendirikan pabrik mobil. Hal ini jelas berbeda.
Sebab, produksi mobil Esemka itu adalah kewenangan industri dan perusahaan otomotif. Sedangkan, tugas pemerintah adalah memfasilitasi kebutuhan izin dan melakukan uji emisi serta uji kelayakan agar dapat diproduksi secara massal.
Hingga kini, usaha pemerintah untuk mendorong mobil Esemka itu agar terealisasi terus dilakukan. Pemerintah ingin agar mobil Esemka sebagai karya anak bangsa ini bisa bersaing di pasar industri otomotif.
Oleh karenanya, pemerintah akan terus mengkaji kebijakan dan sektor perpajakan sebagai insentif terhadap pengembangan mobil Esemka. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Presiden Jokowi dalam pembukaan Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS).
Apa yang dikatakan Presiden Jokowi itu selaras dengan pernyataan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi bahwa dalam waktu dekat Badan Pengkajian dan Penerapat Teknologi (BPPT) akan melakukan uji tipe mobil Esemka. Hal ini sebagai salah satu langkah yang harus dipenuhi agar mobil Esemka layak dan bisa diproduksi massal.
Perlu diketahui, saat ini PT. Adiperkasa Cirra Esemka Hero (ACEH) sebagai produsen mobil Esemka telah membangun pabrik di Boyolali Jawa Tengah dan Cileungsi Bogor Jawa Barat. Hal itu bisa menjadi bukti bahwa pemerintah benar-benar serius mewujudkan Esemka sebagai mobil nasional.
Jadi bila kita mempertanyakan bagaimana progres pemerintah membangun pabrik mobil jelas salah. Karena kewenangan pemerintah bukan di sudut itu.
No comments:
Post a Comment