Kisah Prabowo-Sandi Sang Penjahat Demokrasi dan Pengkhianat Bangsa
Berdemokrasi esensinya adalah siap menang dan kalah dalam kontestasi politik. Ia harus terima bila dipilih rakyat, dan/atau, tidak menjadi pilihan rakyat. Di sini, mayoritas suara rakyat adalah penentunya.
Namun belakangan ini, banyak elit politik Indonesia yang tak paham dengan aturan dasar ini. Lihat saja, Prabowo-Sandi tiba-tiba mengumumkan kemenangannya pada Pilpres 2019, padahal hasil resminya belum dirilis oleh KPU.
Parahnya, deklarasi kemenangan itu diikuti dengan "ancaman" bahwa bila ada perbedaan angka antara Prabowo dan hasil resmi KPU, maka lembaga penyelenggara Pemilu tersebut dituduh curang. Logika semacam apa ini?
Deklarasi Prabowo-Sandi atas klaim kemenangan secara sepihak itu telah membuktikan bahwa keduanya menjadi bagian dari perlawanan dan pengkhianat demokrasi. Mereka siap menang, tetapi tak mau kalah. Maunya menang terus. Ini yang berbahaya.
Mereka dengan angkuh dan sombongnya mengklaim kemenangan berdasarkan real count. Padahal yang punya otoritas untuk menghitung dan mengumumkan real count itu hanyalah KPU.
Prabowo Sandi sebagai dua orang elite parpol Gerindra itu sedang berjuang keras melakukan segala cara untuk menang dan mengambil alih kekuasaan. Bahkan berencana akan melakukan "people power", bukankah ini sungguh keblinger?
Dalam situasi seperti ini, kita harus mendukung KPU dari rongrongan kubu oposisi. Diakui atau tidak, KPU adalah lembaga negara yang posisinya sangat krusial saat ini. Sebab dari proses yang dikerjakan lembaga itulah negara ini akan melahirkan sosok pemimpin baru bagi seluruh rakyat Indonesia.
Siapa pun yang mencundangi KPU dari proses kerja yang dilakukan itu, sama artinya mencederai bahkan meruntuhkan kedaulatan NKRI.
Rakyat Indonesia pasti akan melawan watak otoriter Prabowo, dkk yang inginnya menang sendiri tersebut. Jangan sampai NKRI bubar dan pecah, hanya karena kepentingan segelintir orang yang mabuk kekuasaan tersebut.
No comments:
Post a Comment