Video Jokowi soal Guru Honorer Digoreng Oposisi, Benarkah Jokowi Tak Punya Kebijakan soal Guru Honorer
Presiden Joko Widodo mendapati situasi politisasi yang parah akhir-akhir ini. Apapun dipolitisasi untuk menyudutkan dirinya.
Betapa tidak, pasca isu sesat soal SARA dan PKI tak berhasil. Jokowi kembali diserang dengan masalah guru honorer. Padahal, pemerintah telah memiliki kebijakan yang akan diterapkan untuk mengatasi masalah tersebut.
Misalnya, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy menargetkan kenaikan gaji guru honorer minimal setara dengan UMR agar kesenjangan antara porsi kerja dan hasil yang didapatkan bisa merata dan adil.
Hingga kini pemerintah juga masih melakukan pendataan ulang guru honorer dan data UMR di tiap daerah termasuk nantinya ada kesepakatan mengenai guru yang termasuk kategori guru honorer.
Selain itu, Mendikbud juga sudah mengajukan 72 ribu guru honorer di SMK untuk diangkat menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui skema Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).
Namun langkah seperti itu tak dipandang bagi kubu oposisi. Mereka pokoknya terus menerus menyalahkan pemerintah, tanpa mau melihat kenyataan yang ada. Padahal kerja pemerintah tak kurang-kurang untuk memperbaiki nasib guru honorer.
Selain langkah kebijakan Mendikbud di atas, Deputi II Kepala Staf Kepresidenan di Kantor Staf Presiden Yanuar Nugroho juga menyatakan bahwa pemerintah tengah menggodok tiga alternatif solusi untuk Guru Honorer.
Pertama, dengan membuka formasi CPNS untuk tenaga honorer. Kedua, memberi status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K). Dan, ketiga adalah pendekatan kesejahteraan bagi yang tidak lolos CPNS dan P3K dengan mekanisme dana alokasi umum dari Kementerian Keuangan agar Pemda membayar gaji TH-K2 gaji sesuai UMR.
Ini harusnya yang dibaca oleh kubu oposisi sebelum mengkritik tanpa dasar kebijakan soal guru honorer. Parahnya kritik tanpa substansi itu kerap mengiringi pemerintah dari oposisi yang tak kredibel.
Seperti beberapa waktu lalu, video pernyataan Presiden terkait kebijakan pemerintah terhadap guru honorer beredar di media sosial dan media online. Hal itu kemudian diframming negatif oleh oposisi dengan hanya menampilkan potongan tertentu yang terkesan menyudutkan Presiden.
Padahal dalam bagian akhir pernyataan tersebut beliau telah menjelaskan bahwa pemerintah tengah mengupayakan peningkatan kesejahteraan guru honorer dengan memberikan kesempatan untuk mengikuti tes Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) dimana teknisnya diserahkan kepada Menpan RB.
Kemudian, pegawai yang berstatus P3K akan mendapatkan hak penerimaan pendapatan dan tunjangan yang sama dengan pegawai yang berstatus sebagai PNS. Hanya saja pegawai P3K tidak mendapatkan hak tunjangan hari tua.
Beberapa pihak oposisi, seperti Ferdinand Hutahean, yang kerap menyebarkan framming negatif terkait Jokowi dapat dipastikan tak akan memahami ini. Soalnya, dia pasti hanya sibuk menggoreng isu hingga lupa berkaca diri.
Oposisi kita memang payah selama ini. Karena mereka tak mampu menghadirkan solusi alternatif, akhirnya hanya cenderung memprovokasi melalui opini negatif untuk menyudutkan pemerintah.
Propaganda negatif itu juga diberikan oleh media yang berafiliasi atau didukung oleh pihak oposisi dan memiliki visi kontra dengan pemerintah. Itu disebarkan melalui serangkaian konten negatif melalui media abal-abal seperti 'portal-islam.id' dan media partisan seperti 'inikata.com'.
Dengan maraknya pemberitaaan negatif tanpa dasar seperti di atas, maka sebaiknya kita senantiasa melakukan kroscek terhadap informasi yang diterima, agar tidak terjebak sebagai penyebar hoaks yang merugikan diri sendiri (adanya ancaman jeratan hukum UU ITE) dan orang lain, baik antar individu hingga lingkup pemerintahan.
Persoalan Guru Honorer telah berlarut-larut selama menahun. Ini adalah hasil dari kebijakan yang salah di masa lalu. Tapi tak adil bila kita salahkan satu orang yang terus berusaha menyelesaikan permasalahan ini. Mari kita dukung, tetapi bila salah mari kita ingatkan.
No comments:
Post a Comment