Polemik PKS dan Gerindra soal Wagub DKI Jakarta, Harusnya Mengutamakan Kepentingan Rakyat

Polemik PKS & Gerindra

Partai Gerindra dan PKS belum ada kata sepakat soal kursi Wakil Gubernur DKI Jakarta pengganti Sandiaga Uno. Dua parpol pengusung Anies-Sandi dalam Pilkada DKI Jakarta  ini justru silang pendapat.

PKS merasa bahwa kursi Wagub DKI Jakarta itu adalah jatahnya. Hal itu sesuai dengan komitmen awal Ketua Dewan Pembina Gerindra, Prabowo Subiyanto. 

Namun, hingga kursi itu belum diberikan kepada PKS. Sebaliknya, Gerindra justru akan menunjuk Ketua DPD Gerindra Jakarta M. Taufik. 

Akibatnya, PKS berang dan merasa dikhianati oleh Gerindra. Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta meminta kepada DPD Partai Gerindra untuk kembali ke komitmen awal, dan janjinya harus dipenuhi. Jika kedua hal dasar tersebut tak dipenuhi, maka kemungkinan besar PKS akan menarik dukungan dan mematikan mesin partai dari Prabowo-Sandi.

Gertak sambal PKS di atas dalam dunia politik tak main-main. Hal itu menjadi wujud lain dari ancaman sekaligus kekecewaan. Hal ini secara tak langsung telah menunjukkan ketidakkompakan koalisi.

Dalam Ilmu Politik, apa yang sedang dimainkan oleh kubu Prabowo itu disebut 'political package deal', dengan sangat berhati-hati dalam memutuskan nama pengganti Wakil Gubernur DKI. Karena hal ini berhubungan dengan kontestasi Pilpres 2019. 

Jika lobi dan pendekatan politik gagal tercapai dan terpilih nama di luar skenario, sangat besar peluang mengganggu soliditas partai yang disebabkan gagalnya kinerja mesin partai koalisi mewujudkan deal politik tersebut. 

Namun disisi lain, sepertinya ada 'deal' lain yang sedang ditagih, dan itu muncul dari PKS yang saat ini sedang melancarkan gertakannya atas janji yang telah diberikan sebelumnya. 

Menanggapi polemik yang belum terlihat akhirnya itu, Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono mengimbau agar polemik berkepanjangan terkait perebutan kursi wagub DKI bisa segera diselesaikan.

Hal itu karena pemerintahan yang dijalankan oleh Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI sangat sulit untuk bekerja sendirian, sehingga dinilai tak optimal. Harusnya Gerindra dan PKS lebih mengutamakan kepentingan rakyat daripada saling menguatkan ego masing-masing. Ini contoh yang tidak baik untuk rakyat.