Pemerintahan Presiden Jokowi Tegas Berantas Mafia dan Wujudkan Swasembada Pangan

Pemerintahan Presiden Jokowi Tegas Berantas Mafia dan Wujudkan Swasembada Pangan 

Sebagai negara agraris, banyak permasalahan yang menghinggapi Indonesia hingga belum bisa mewujudkan swasembada pangan. Salah satunya karena ulah mafia dan pelaku kartel pangan ini. 

Oleh karena itu, pemerintahan Presiden Jokowi telah menetapkan 'perang' terhadap para tikus negara ini.  Sebab telah banyak merugikan petani dan negara ini. 

Praktek kartel membuat mekanisme pasar tidak berjalan sebagaimana mestinya. Petani sebagai produsen pangan merugi karena harga yang terlampau rendah, masyarakat luas sebagai konsumen juga dirugikan karena harga pangan yang terlalu tinggi.

Hal itu karena pelaku kartel berusaha melakukan penyabotan, penimbunan, pendistorsian informasi, termasuk juga menyuap para pengambil kebijakan, memanipulasi data, hingga mementahkan segala upaya pemerintah untuk mencapai swasembada.

Sejauh ini, sejumlah tindakan tegas telah dilakukan oleh pemerintahan Presiden Jokowi untuk memerangi mafia dan pelaku kartel pangan ini. Hal ini melibatkan banyak pihak, dari kementerian pertanian, penegak hukum hingga masyarakat.

Kementan telah memblacklist lima perusahaan importir, polisikan 700 mafia pangan dimana 400-an lebih telah ditetapkan sebagai tersangka dan memproses 1.300 pegawai untk membersihkan internal Kementan yang bermain dengan pangan.

Selain memberantas mafia dan kertel pangan, Presiden Joko Widodo juga mendorong agar diwujudkan kesejahteraan petani. Hal ini menjadi landasan Kementerian Pertanian dalam melakukan berbagai capaian terobosan kinerjanya, antara lain efektifitas peningkatan produksi pertanian di hampir semua komoditas.

Program untuk mendukung kesejahteraan petani, antara lain pelatihan dan pendampingan, pengembangan kawasan rumah pangan lestari, perlindungan harga petani dengan kebijakan harga atas dan harga bawah, penyerapan gabah petani dan lain-lain.

Kemudian, guna merealisasikan Indonesia sebagai lumbung pangan dunia tahun 2045, Kementan melakukan berbagai upaya, yakni regulasi tender diubah jadi e-catalog, membenahi sumber daya manusia, perbaikan infrastruktur, dan membenahi alat mesin pertanian. 

Dengan demikian, ekspor melonjak, produksi meningkat. Selain itu, program pemberdayaan ekonomi berbasis pesantren menjadi pertama kali dalam sejarah pertanian Indonesia