Demo Warga di Surabaya soal Palestina, Kecam Prabowo Antek Barat

Demo Warga di Surabaya soal Palestina, Kecam Prabowo Antek Barat

Pasca calon presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa pemindahan Kedubes Australia di Israel ke Yerusalem tak masalah, ragam respon muncul dari warga Indonesia.

Respon ini wajar mengingat sebagian besar warga Indonesia mendukung perjuangan kemerdekaan Palestina. Karena itu, beberapa pihak melakukan aksi demonstrasi untuk memprotes pernyataan Prabowo itu.

Seperti puluhan orang menggelar aksi damai seruan jihad bela Palestina, di depan Konsulat Jenderal Australia di Jalan Ir Soekarno, Surabaya, Rabu (28/11). 

Dalam aksi itu mereka membentangkan spanduk dan puluhan poster bernada kecaman kepada calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto, menyusul pernyataannya untuk menghormati rencana Australia memindahkan kedutaan besarnya untuk Israel, dari Tel Aviv ke Yerusalem.

Demonstran juga mengecam keras pemerintahan Australia atas rencana pemindahan itu. 

Demo warga ini membuktikan bahwa sikap Prabowo tidak sesuai dengan kehendak dan aspirasi warga Indonesia. Itu juga menunjukkan bahwa Prabowo tidak berpikir untuk mewujudkan perdamaian Palestina, tetapi malah mendukung penjajahan Israel.

Sikap Prabowo itu juga tak sesuai dengan politik luar negeri Republik Indonesia yang mendukung total kemerdekaan Palestina. 

Lebih dari itu, pernyataan Prabowo itu menyinggung perasaan umat Islam di Indonesia. Tetapi itulah wajah asli Prabowo.

Kubu Prabowo Salahkan Jokowi karena Pembunuhan di Sampang, Mari Masing-Masing Kubu Refleksi

Kubu Prabowo Salahkan Jokowi karena Pembunuhan di Sampang, Mari Masing-Masing Kubu Refleksi

Pemilu sudah membawa korban. Kasus penembakan hingga menimbulkan korban jiwa akibat perbedaan pandangan politik baru saja terjadi di Sampang, Madura, Rabu (21/11/2018). 

Diketahui bahwa penembakan tersebut dilakukan oleh simpatisan pasangan calon Presiden – Wakil Presiden Jokowi-Ma’ruf terhadap simpatisan Prabowo-Sandi. Insiden itu terjadi akibat aksi saling serang yang sebelumnya dilakukan di media sosial Facebook. 

Anehnya, menanggapi insiden yang tragis itu, politisi Demokrat, Ferdinand Hutahaen, justru menyalahkan Presiden Jokowi sebagai penyebab pembunuhan di Sampang itu. 

Hal ini adalah bentuk pelimpahan kesalahan yang tak proporsional kepada petahana, sementara dirinya tutup mata dan tidak berupaya mengoreksi cara kubu Prabowo-Sandiaga berpolitik di Pilpres 2019 yang sejak awal suka menebar fitnah dan informasi hoaks.

Sejak dulu, dari masalah A hingga Z, Ferdinand selalu menjadikan Presiden Jokowi sebagai kambing hitam dari semua permasalahan. Itu demi mendapat simpati dan dukungan masyarakat.

Cara berpolitik kubu Prabowo-Sandiaga dengan menebar ketakutan dan pesimisme serta fitnah terhadap pemerintah seperti itu yang menyebabkan rakyat terpancing. 

Insiden di Sampang harus menjadi pelajaran bagi Prabowo-Sandiaga agar lebih mengedepankan penyampaian program atau visi-misi dalam kampanye, serta menghindari pernyataan hoaks atau fitnah. Lebih baik bila mereka mensosialisasikan hal positif yang memperkuat persaudaraan antar sesama pendukung paslon. 

Kita tahu selama ini Presiden Jokowi selalu mengingatkan masyarakat agar tidak terpecah dan tidak bermusuhan karena berbeda pilihan politik. Pesan itu berulang-ulang di berbagai kesempatan. 

Hal tersebut membuktikan bahwa Presiden Jokowi sejak awal menginginkan Pilpres dengan suasana kondusif dan damai untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti kejadian di Sampang.

Kita, media, dan siapapun sebaiknya mulai menahan diri dan bijak dalam menanggapi perbedaan pendapat. Masyarakat juga harus menggunakan media sosial secara bijaksana dan mampu menahan diri dari segala perbuatan provokasi. 

Ingat, Pilpres ini hanya kontestasi saja, nyawa dan keluarga anda jauh lebih penting.

Video Jokowi soal Guru Honorer Digoreng Oposisi, Benarkah Jokowi Tak Punya Kebijakan soal Guru Honorer

Video Jokowi soal Guru Honorer Digoreng Oposisi, Benarkah Jokowi Tak Punya Kebijakan soal Guru Honorer

Presiden Joko Widodo mendapati situasi politisasi yang parah akhir-akhir ini. Apapun dipolitisasi untuk menyudutkan dirinya. 

Betapa tidak, pasca isu sesat soal SARA dan PKI tak berhasil. Jokowi kembali diserang dengan masalah guru honorer. Padahal, pemerintah telah memiliki kebijakan yang akan diterapkan untuk mengatasi masalah tersebut.

Misalnya, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy menargetkan kenaikan gaji guru honorer minimal setara dengan UMR agar  kesenjangan antara porsi kerja dan hasil yang didapatkan bisa merata dan adil.

Hingga kini pemerintah juga masih melakukan pendataan ulang guru honorer dan data UMR di tiap daerah termasuk nantinya ada kesepakatan mengenai guru yang termasuk kategori guru honorer.

Selain itu, Mendikbud juga sudah mengajukan 72 ribu guru honorer di SMK untuk diangkat menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui skema Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K). 

Namun langkah seperti itu tak dipandang bagi kubu oposisi. Mereka pokoknya terus menerus menyalahkan pemerintah, tanpa mau melihat kenyataan yang ada. Padahal kerja pemerintah tak kurang-kurang untuk memperbaiki nasib guru honorer.

Selain langkah kebijakan Mendikbud di atas, Deputi II Kepala Staf Kepresidenan di Kantor Staf Presiden Yanuar Nugroho juga menyatakan bahwa pemerintah tengah menggodok tiga alternatif solusi untuk Guru Honorer. 

Pertama, dengan membuka formasi CPNS untuk tenaga honorer. Kedua, memberi status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K). Dan, ketiga adalah pendekatan kesejahteraan bagi yang tidak lolos CPNS dan P3K dengan mekanisme dana alokasi umum dari Kementerian Keuangan agar Pemda membayar gaji TH-K2 gaji sesuai UMR. 

Ini harusnya yang dibaca oleh kubu oposisi sebelum mengkritik tanpa dasar kebijakan soal guru honorer. Parahnya kritik tanpa substansi itu kerap mengiringi pemerintah dari oposisi yang tak kredibel.

Seperti beberapa waktu lalu, video pernyataan Presiden terkait kebijakan pemerintah terhadap guru honorer beredar di media sosial dan media online. Hal itu kemudian diframming negatif oleh oposisi dengan hanya menampilkan potongan tertentu yang terkesan menyudutkan Presiden. 

Padahal dalam bagian akhir pernyataan tersebut beliau telah menjelaskan bahwa pemerintah tengah mengupayakan peningkatan kesejahteraan guru honorer dengan memberikan kesempatan untuk mengikuti tes Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) dimana teknisnya diserahkan kepada Menpan RB. 

Kemudian, pegawai yang berstatus P3K akan mendapatkan hak penerimaan pendapatan dan tunjangan yang sama dengan pegawai yang berstatus sebagai PNS. Hanya saja pegawai P3K tidak mendapatkan hak tunjangan hari tua. 

Beberapa pihak oposisi, seperti Ferdinand Hutahean, yang kerap menyebarkan framming negatif terkait Jokowi dapat dipastikan tak akan memahami ini. Soalnya, dia pasti hanya sibuk menggoreng isu hingga lupa berkaca diri.

Oposisi kita memang payah selama ini. Karena mereka tak mampu menghadirkan solusi alternatif, akhirnya hanya cenderung memprovokasi melalui opini negatif untuk menyudutkan pemerintah. 

Propaganda negatif itu juga diberikan oleh media yang berafiliasi atau didukung oleh pihak oposisi dan memiliki visi kontra dengan pemerintah. Itu disebarkan melalui serangkaian konten negatif melalui media abal-abal seperti 'portal-islam.id' dan media partisan seperti 'inikata.com'.

Dengan maraknya pemberitaaan negatif tanpa dasar seperti di atas, maka sebaiknya kita senantiasa melakukan kroscek terhadap informasi yang diterima, agar tidak terjebak sebagai penyebar hoaks yang merugikan diri sendiri (adanya ancaman jeratan hukum UU ITE) dan orang lain, baik antar individu hingga lingkup pemerintahan. 

Persoalan Guru Honorer telah berlarut-larut selama menahun. Ini adalah hasil dari kebijakan yang salah di masa lalu. Tapi tak adil bila kita salahkan satu orang yang terus berusaha menyelesaikan permasalahan ini. Mari kita dukung, tetapi bila salah mari kita ingatkan. 

Tetapi jangan difitnah ataupun dijadikan sasaran ujaran kebencian.

Dahnil Kembalikan Dana 2 M yang Pernah Ditilepnya, Polisi Benarkan Itu

Dahnil Kembalikan Dana 2 M yang Pernah Ditilepnya, Polisi Benarkan Itu

Kita ini sedang menghadapi sebuah kondisi dimana yang benar dan salah sering kebolak-balik. Yang benar sering disebut salah, sebaliknya yang salah dikatakan benar. Pun demikian dengan kasus korupsi. 

Kita lihat pada kasus dugaan penyelewengan dana yang melibatkan Dahnil Anzar Simanjuntak Ketua PP Pemuda Muhammadiyah, misalnya. 

Kala Dahnil menjalani pemeriksaan terkait kasus penyalahgunaan dana Kemah Pemuda Islam tahun 2017, tiba-tiba dirinya mendapatkan pembelaan dari Menteri Pemuda dan Olahraga, Imam Nahrawi. 

Menurut Menpora, kasus penyelewengan dana itu sebagai skenario untuk menjatuhkan Dahnil menjelang Muktamar Pemuda Muhammadiyah. Karena sebelumnya tak terdengar kasus tersebut. 

Tentu saja ini kesimpulan prematur. Sebelum adanya hasil persidangan yang valid, pernyataan Menpora itu dapat dikatakan sebagai penilaian pribadi.  Dan belum tentu benar pula. 

Hingga sekarang polisi masih bekerja untuk mendalami kasus yang menyeret nama Dahnil tersebut. 

Menariknya, pasca diperiksa terkait kasus tersebut, dikabarkan Dahnil sempat mengembalikan dana Rp. 2 M yang dituduhkan kepadanya itu kepada Kementerian Pemuda dan Olahraga. 

 

Hal itu telah dibenarkan oleh Kasubdit Tipikor Ditreskrimsus Polda Metro Jaya AKBP Bhakti Suhendarwan.  Dalam pemeriksaan itu katanya Dahnil mengaku telah mengembalikan dana Rp 2 miliar kepada Kemenpora.

Hal ini justru semakin mempertegas tindakannya terkait penggelapan uang negara, sekaligus mematahkan penilaian Menpora yang menyebut kasus Dahnil hanya skenario seperti di atas.

Kita berharap pihak kepolisian dapat bekerja dengan baik dalam mengungkap dugaan adanya penyelewengan dana oleh Ketua Pemuda Muhammadiyah. Agar menjadi teladan kita semua.

Jokowi-Ma'ruf Amin Unggul di Survei, Jokowi Ingatkan Jangan Terlena

Jokowi-Ma'ruf Amin Unggul di Survei, Jokowi Ingatkan Jangan Terlena

Mendekati Pemilihan Presiden 2019, sejumlah lembaga sigi nasional masih mengunggulkan pasangan capres-cawapres nomor urut 01, Joko Widodo (Jokowi)-KH Ma'ruf Amin. Meski demikian, keunggulan ini belum aman bagi Jokowi, sehingga segenap tim sukses tak boleh terlena.    

Hal itu setidaknya tercermin dari hasil survei Median dan Lembaga Survei Indonesia (LSI) Denny JA yang baru-baru ini merilis hasil survei untuk Bulan November 2018. 

Hasil survei Median menunjukkan bahwa elektabilitas Jokowi-Ma'ruf Amin sebesar 47,7%, sementara capres-cawapres nomor urut 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno mencapai 35,5 %. Selisih diantara keduanya sebesar 12,2 persen.

Dijelaskan dari survei tersebut bahwa keunggulan pasangan petahana tersebut belum bisa dibilang aman, karena hingga kini, elektabilitas pasangan petahana dalam survei selalu di bawah 50%.

Kemudian, hasil survey dari LSI Denny JA yang dilakukan selama 10-19 November 2018 di 34 provinsi di Indonesia menunjukkan bahwa elektabilitas pasangan Jokowi-Ma'ruf masih unggul dibandingkan Prabowo-Sandiaga. 

Elektabilitas terhadap Jokowi-Ma'ruf sebesar 53,2 persen, sementara dukungan terjal Prabowo-Sandiaga sebesar 31,2 persen, Selisih dari kedua pasangan tersebut mencapai 20 %, dimana masih 15,6% belum menentukan pilihan. 

Pencapaian elektabilitas petahana juga dipengaruhi oleh persepsi pemilih mengenai kondisi ekonomi Indonesia yang dianggap sedang dan baik. Namun hal tersebut juga masih dinamis, karena pihak oposisi masih berkesempatan mengejar.

Menanggapi sejumlah survei seperti itu, Presiden Jokowi dan Jusuf Kalla memberikan instruksi kepada TKN agar jangan terlena dan over optimis dengan keunggulan sementara itu. Hasil survei seharusnya menjadi panduan apa yang harus dibenahi di dalam kerja kampanye.

Jokowi mengajak tim suksesnya belajar dari Pemilu AS, dimana sejumlah lembaga survei menjelang pemilihan presiden menempatkan elektabilitas Hillary Clinton pada posisi unggul, namun berakhir dengan kemenangan Trump. Hal tersebut karena pihak Hillary terlena dan over optimis sehingga lengah dengan upaya Trump.

Pertarungan menjelang Pemilu 2019 semakin seru. Kita berharap agar kontestasi ini seyogianya diisi oleh adu gagasan dan program, bukan isu SARA dan ujaran kebencian. Mari hadapi Pilpres dengan semangat mencari solusi terbaik bagi negeri.

Pasang Poster Raja Jokowi, Ini Taktik False Flag Demonization untuk Kalahkan Jokowi di Jateng

Pasang Poster Raja Jokowi, Ini Taktik False Flag Demonization untuk Kalahkan Jokowi di Jateng

Dalam pertarungan politik, usaha-usaha kampanye hitam kerap digunakan oleh pihak tertentu untuk menjatuhkan lawan. Banyak cara yang digunakan untuk mendiskreditkan lawan politik, seperti melalui poster Raja Jokowi yang beredar di Jawa Tengah. 

Sebagaimana diketahui, beberapa waktu lalu, poster bergambar Jokowi yang memakai kebesaran Raja lengkap dengan mahkotanya menempel di sejumlah pohon di beberapa wilayah Jateng. 

Dari poster tersebut siapapun yang melihatnya pasti agak 'alergi', mengingat saat ini sistem yang diterapkan di Indonesia adalah demokrasi, dimana kekuasaan itu ada di tangan rakyat. Raja identik dengan kekuasaan yang absolut dan kuasanya turun temurun.

Melalui poster tersebut Jokowi ingin dikesankan sebagai sosok yang otoriter dan anti-demokrasi. Pas, di saat bersamaan narasi Jokowi anti-demokrasi sedang menyebar di dunia maya. 

Pemasangan poster Jokowi berpakaian Raja di Jateng itu merupakan modus kampanye hitam gaya baru. Ada pihak yang sengaja memalsukan Alat Peraga Kampanye (APK) karena PDIP selalu memiliki elektabilitas tinggi dari hasil survei sebagian besar lembaga sigi di Indonesia.

Melalui poster tersebut, ingin dikesankan seolah-olah yang mengeluarkannya adalah PDIP. Padahal kenyataannya baik dari DPD PDIP Jateng, DPP PDIP, Tim Kampanye Nasional Koalisi Indonesia Kerja (TKN KIK) tidak pernah memproduksi APK yang berkonten menyesatkan seperti dalam poster.

Inilah yang disebut dengan 'false flag demonization' atau kampanye hitam dengan bendera palsu. Yaitu kampanye hitam dengan meminjam bendera lawan. Sehingga publik melihat itu adalah kesalahan tim Jokowi sendiri. 

Intinya adalah berbagai strategi dan taktik digunakan demi sebuah kemenangan, bahkan sampai menghalalkan segala cara. Tujuannya demi mengurangi simpati warga Jateng kepada Presiden Jokowi. 

Mengantisipasi hal serupa, Sekjen PDIP mengatakan partainya akan menyiapkan atribut asli agar tidak ada pihak lain yang memalsukan APK untuk menyudutkan Presiden Jokowi. Atribut asli tersebut pastinya mengedepankan soft-campaign kepemimpinan Jokowi.

Kita Sudah Maju dan Melewati Masa Reformasi, Jangan Mau Diajak ke Masa Orba Lagi

Kita Sudah Maju dan Melewati Masa Reformasi, Jangan Mau Diajak ke Masa Orba Lagi 

Beberapa waktu lalu, kita disuguhi narasi politik yang mengerikan. Kenapa? Karena ada satu kubu dari kandidat calon presiden yang ingin mengembalikan ke masa Orde Baru.

Adalah, Ketua Dewan Pembina Partai Berkarya, Titiek Soeharto, yang mengatakan jika Prabowo terpilih sebagai presiden, maka Indonesia akan kembali mengulang masa Orba.

Sementara kita tahu masa Orba adalah identik dengan kepemimpinan yang otoriter, dimana masyarakat tidak mendapatkan kebebasan untuk berpendapat dan mengkritik pemerintah.

Tindakan otoriter di masa Orba juga ditunjukkan dengan beberapa kasus pelanggaran HAM, seperti kasus Tanjung Priok, Kedung Ombo dan Marsinah. Pemerintah Orba selalu membungkam suara masyarakat menggunakan kekuatan militer yang identik dengan tindakan kekerasan.

Kepemimpinan Orba juga merupakan politik yang korup dan penuh dengan tipu muslihat.

Masalahnya, kita justru diajak oleh pendukung Prabowo-Sandi untuk kembali mengulang masa kelam tersebut. Padahal dulu rezim Orde Baru itu telah ditumbangkan dengan gelombang demonstrasi rakyat dan melahirkan reformasi.

Bila kita ingin kembali ke masa Orde Baru, maka ini tentu sebuah kemunduran.

Bila alasan kembali ke Orba hanya karena urusan swasembada beras, maka itu juga tak masuk akal. Sebab, propram swasembada pangan era Orba salah kaprah karena tidak sustainable atau berkelanjutan. Menurut data statistik swasembada itu hanya efektif 2 tahun saja.

Selain itu, swasembada pangan pada masa itu diartikan secara sempit sebagai program "beras-isasi" yang berdampak pada semakin memburuknya ketahanan pangan non beras, karena petani dipaksa untuk menanam padi.

Apalagi program tersebut didanai dari utang luar negeri yang besar, sehingga Pemerintah harus menanggung utang tersebut sampai sekarang.

Di sisi lain, Presiden Jokowi telah membuat program swasembada pangan yang lebih berkeadilan. Kebijakan tersebut membebaskan petani Indonesia untuk menanam komoditas pangan selain beras, sehingga mereka tidak kehilangan otonomi atas lahannya seperti saat masa orba.

Mengajak kembali ke masa Orba sama saja dengan menjerumuskan negara ini ke dalam masa kelam dan gelap. Kita tentu saja tak ingin kembali seperti itu. Kita ingin maju, dengan mengambil pelajaran pahit di masa lalu.

Jangan mau diajak kembali ke masa Orba. Karena apa-apa memang murah, termasuk nyawa dan kepalamu.

Awas Isu Hoax PKI dan Invansi China Menjelang Pemilu

Awas Isu Hoax PKI dan Invansi China Menjelang Pemilu

Setiap menjelang Pemilu, isu kebangkitan PKI dan invansi asing ke Indonesia menjadi komoditas yang lalu keras. Hal itu seperti kaset rusak yang diputar ulang.

Pun demikian dengan yang terjadi menjelang Pemilu 2019 saat ini. Isu kebangkitan PKI kembali disebarkan oleh pihak-pihak yang tak bertanggung jawab. 

Hal itu terbukti dengan adanya penyebaran video mengenai adanya kebangkitan PKI dan invansi bangsa China sebanyak 10 juta ke Indonesia pada tahun 2018 ini. 

Tentu saja, isu tersebut tidak benar. Hal itu adalah fitnah dan informasi hoax. 

Isu komunis dan china itu adalah provokasi untuk umat Islam agar mendiskreditkan pemerintah saat ini.

Video yang diklaim dari suara Ust Zulkifli Muh Ali itu dapat dipastikan adalah hoax. 

Oleh karena itu, masyarakat tidak tersesat dan terprovokasi oleh peredaran video tersebut. Kita harus jaga suasana yang kondusif saat ini agar tak terjadi hal-hal yang tak diinginkan.

Pemilu damai yang fair adalah harapan kita semua. Itu terjadi bila tak ada fitnah da informasi seperti itu.

Kondisi Perekonomian Stabil, Indonesia Layak Investasi

Kondisi Perekonomian Stabil, Indonesia Layak Investasi

Dalam empat tahun ini, daya saing bangsa Indonesia terbukti lebih baik dibandingkan beberapa tahun sebelumnya. Iklim investasi terlihat lebih bergairah dan menjadikan Indonesia sebagai salah satu tempat investasi yang layak.

Penilaian ini akan menjadi nilai tersendiri karena membuktikan bahwa Indonesia memiliki perekonomian yang stabil dan memiliki fundamental  ekonomi yang baik.

Berdasarkan data yang dirilis oleh US News bertajuk '2018 Best Countries' yang diperoleh dari hasil survei terhadap 21.000 orang di seluruh dunia, Indonesia menempati peringkat ke-2 dari 20 negara terbaik untuk investasi dunia.

Indonesia sendiri telah mendapatkan peringkat 'Investment Grade' atau layak investasi dari lembaga pemeringkat internasional Fitch Ratings. 

Hal ini mengindikasikan keberhasilan strategi Pemerintah RI dalam menjaga kestabilan ekonomi di tengah dinamika perekonomian global. 

Terbukti dari realisasi investasi pada semester I 2018 yang mencapai Rp 361,6 triliun atau 47,3% dari target sebesar Rp 765 triliun.  

Penanaman Modal Asing (PMA) mencapai Rp 204,6 triliun atau 42,9% dari target dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sejumlah 157,6 triliun atau 54,6% dari target. 

Fitch Ratings juga mengafirmasi bahwa 'Sovoreign Credit Rating' dari Indonesia berada di level BBB/ 'outlook' stabil. 

Penilaian ini didukung dengan beban utang Pemerintah yang relatif rendah dan prospek pertumbuhan ekonomi yang baik.

Di samping itu, lembaga pemeringkat Standard and Poors (S&P) juga mengafirmasi peringkat Indonesia tetap pada level layak investasi. 

Peringkat ini berdasarkan Sovereign Credit Rating RI yang berada pada level layak investasi, dengan beberapa faktor pendukung diantaranya beban utang Pemerintah yang relatif rendah, serta kinerja fiskal dan tingkat utang luar negeri yang moderat. 

Afirmasi tersebut akan semakin memperkuat keyakinan para investor terhadap prospek ekonomi Indonesia ditengah ketidakpastian global.

Kita yakin kondisi perekonomian Indonesia semakin membaik dalam 4 tahun ini. Hal ini bukan klaim sepihak pemerintah semata, tetapi juga menurut pengakuan lembaga pemeringkat internasional yang kredibel. 

Jadi, tak perlu lagi kita pesimis menghadapi hari depan. Harus kita songsong masa depan dengan penuh optimisme dan kerja nyata.

Gelombang Depresiasi Global dan Usaha Pemerintah untuk Mengatasinya

Gelombang Depresiasi Global dan Usaha Pemerintah untuk Mengatasinya

Kondisi perekonomian dunia tidak sedang baik-baik saja. Pertumbuhan ekonomi masih lambat, kemudian diikuti dengan depresiasi sejumlah mata uang. Dalam hal ini, Rupiah tak terkecuali. 

Meski demikian, depresiasi nilai Rupiah hingga Rp 15.000 per USD tidak datang secara tiba-tiba. Itu terjadi secara bertahap dan lebih disebabkan oleh faktor eksternal.  

Di tengah situasi seperti ini, salah satu hal yang bisa dilakukan untuk menjaga persepsi investor terhadap ekonomi nasional adalah dengan mewartakan berita-berita positif. Ini yang harusnya bisa dikerjakan oleh seluruh insan Indonesia.

Perlu diketahui oleh semuanya, depresiasi nilai mata uang tak hanya di Indonesia saja, hampir semua negara Asia juga turut terdepreasiasi, bahkan lebih tinggi dari Indonesia.

Data Bloomberg per 16 Oktober September 2018 menunjukan 10 mata uang negara yang mengalami depresiasi. Dua mata uang yang mengalami depresiasi terbesar adalah Peso Argentina sebesar minus 49,5%, dan Lira Turki sebesar minus 34,9 %.

Selain terhadap dua mata uang tersebut, Dollar AS juga menguat terhadap mata uang Rupee India yang terdepresiasi minus 13,6 %, dan Real Brazil terdepresiasi sebesar minus 12,4 %. 

Rubel Rusia pun juga ikut terdepresiasi sebesar minus 12%. Sedangkan, Rupiah masih bisa bertahan terhadap depresiasi sebesar minus 11,1%. 

Depresiasi rupiah itu masih masuk dalam kategori moderat di antara negara-negara berkembang lainnya sepanjang awal tahun hingga Oktober 2018. 

Depresiasi Rupiah saat ini dapat dipastikan tidak akan menyebabkan ancaman krisis seperti tahun 1998. Hal tersebut karena ekonomi masih tumbuh di atas 5 % dan inflasi tidak lebih dari 4 %. 

Indikator sektor perbankan juga sangat sehat. CAR atau risiko kecukupan modal perbankan bergerak di atas 22%; dari level minimal 8%. Risiko penyaluran kredit masih rendah, hanya 2,67% pada Juni 2018, dari level maksimal 5%.

Meski demikian, depresiasi nilai Rupiah itu akan membawa dua dampak, yaitu jangka pendek dan jangka panjang. Untuk jangka pendek yaitu naiknya harga-harga barang impor, kondisi keuangan perusahaan yang tidak melakukan 'hedging' (lindung nilai) negatif. 

Sedangkan untuk jangka panjang, yaitu  dapat menurunkan tingkat pertumbuhan ekonomi, menggerus daya beli masyarakat, dan potensi krisis.

Hingga kini pemerintah terus berupaya mengatasi depresiasi ini. Diantaranya dilakukan dengan menetapkan PPh pada beberapa komoditas impor, serta penggunaan Biodiesel sebagai upaya menghemat BBM. 

Selain itu, Bank Indonesia mengelola Rupiah lewat intervensi di pasar uang, maupun lewat kenaikan suku bunga. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memastikan tidak ada krisis likuiditas di sektor keuangan, bukan hanya pada bank besar tetapi juga bank kecil.

Di tengah situasi seperti ini, kita harus bergandengan tangan untuk menghadapi masalah nasional sebagai permasalahan bersama. Jangan pandang isu ini secara politis, karena siapapun pemerintahannya pasti akan terdampak. 

Upaya yang bisa dilakukan saat ini adalah mendukung pemerintah agar mengambil kebijakan yang tepat, dan membawa Indonesia lepas dari jeratan depresiasi Rupiah yang terlalu lama. Kita yakin Indonesia di bawah kepemimpinan Jokowi akan mampu mengatasi tantangan ini.

Prabowo Kembali Hina Rakyatnya Sendiri, Kali Ini Rendahkan Profesi Ojek Online

Entah apa yang dibayangan Prabowo Subiyanto mengenai kondisi rakyat Indonesia. Selain suka mengumbar rasa takut, Prabowo juga sering berkata kasar dan merendahkan orang lain. 

Sebagai seorang Calon Presiden (Capres) Prabowo pernah menghina wajah sekelompok warga Indonesia yang identik dengan daerah tertentu dan kemiskinannya melalui 'Tampang Boyolali'. 

Sekarang kesalahan serupa dipraktikkan kembali. Kali ini melalui penghinaannya pada profesi ojek online. Menurutnya, sekarang karier anak muda Indonesia sungguh menyedihkan karena berakhir sebagai pengemudi ojek online. 

Pernyataan tersebut ia sampaikan dalam Indonesia Economic Forum 2018 di Shangri-La Hotel Jakarta, Rabu (21/11). 

Sebuah pernyataan yang menyinggung pengemudi ojek online ini mirisnya keluar dari seorang calon pemimpin Indonesia. Dia berani dan tega merendahkan satu profesi tertentu. Anggapannya di atas tentu dipengaruhi oleh asumsi bahwa profesi tukang ojek adalah hina dan rendah. 

Tentu saja, pernyataan Prabowo itu menuai kontra dari beragam pihak. Gabungan Aksi Roda Dua (Garda) langsung memberikan keterangan tertulis mengenai pidato Prabowo.

Ketua Presidium Garda Indonesia Igun Wicaksono meminta seharusnya Prabowo Subianto turut serta memberikan jalan keluar yang dibutuhkan driver ojek online. Bukan malah merendahkan martabat profesi ojek.

Profesi driver ojek bagi mereka adalah profesi terhormat dan tidak seperti para koruptor yang notabene sebagai maling uang rakyat, 

Menurut Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Surabaya, Whisnu Sakti, Prabowo hendaknya menghargai profesi dari seluruh rakyatnya. Seorang pemimpin tidak boleh merendahkan martabat rakyatnya sendiri.

Senada dengan Whisnu, Ketua DPP NasDem Irma Suryani Chaniago juga menyayangkan omongan Prabowo. Menurutnya, pernyataan Prabowo itu bentuk dari penghinaan pada profesi rakyat.

Sekretaris Tim Kemenangan Nasional Jokowi-Ma'aruf Amin Hasto Kristiyanto juga mengingatkan Prabowo untuk tidak merendahkan profesi apa pun. Menurut Hasto apapun profesinya, gojek, tukang ojek, tukang sayur, pedagang keliling itu profesi yang bermartabat. 

Kasus Prabowo tersebut mengingatkan kita bahwa seorang pemimpin seharusnya menggelorakan semangat bagi rakyat dan tidak merendahkan profesinya. Ini adalah sebuah prinsip. 

Karena semua profesi pada dasarnya bermartabat selama dilakukan dengan baik, tulus dan bertanggung jawab. Yang terpenting juga tidak merugikan orang lain, berbeda dengan para pengusaha rakus atau pejabat yang korup. Itu profesi yang nista.

Reformasi Perizinan melalui Online Single Submission, Sebuah Kemajuan yang Signifikan

Reformasi perizinan adalah salah satu capaian penting pemerintahan Presiden Joko Widodo yang patut diapresiasi dalam empat tahun ini. Menariknya, kemajuan ini didorong kuat oleh semangat inovasi dari pemerintah. 

Hal itu tercermin dari adanya peluncuran Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik atau Online Single Submission (OSS). Dengan sistem ini pengurusan perizinan telah memanfaatkan kemajuan internet dan teknologi informasi.

Adapun kebijakan ini ditujukan untuk memudahkan perizinan berusaha di semua kementerian, lembaga dan pemerintah daerah di seluruh Indonesia yang selama ini dilakukan melalui Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Bahkan prosesnya hanya satu jam. 

Dengan adanya sistem OSS ini investor sekarang tak perlu ribet lagi. Dia cukup mendatangi BKPM untuk mendaftarkan usahanya, maka akan mendapatkan seluruh izin dan dokumen yang dibutuhkan. 

Perbaikan sistem perizinan menjadi sangat penting, mengingat akan menjadi peluang bagi Indonesia untuk memperkuat kinerja investasi maupun ekspor, terutama dalam situasi global yang penuh ketidakpastian.

Di samping itu, adanya reformasi perizinan seperti ini juga bisa meningkatkan daya saing Indonesia, di hadapan negara-negara lainnya. Ini modal bagi negara kita untuk menarik investasi dan mempercepat pertumbuhan ekonomi. 

Bila dibandingkan dengan masa sebelumnya, reformasi perizinan di era pemerintahan Presiden Jokowi ini cukup maju dan jauh berbeda. Satu tapak yang diinisiasi oleh pemerintahan Presiden Jokowi telah berdampak positif pada iklim usaha di Indonesia.

Pelayanan perizinan di jaman dahulu sangat rumit dan belum terintegrasi, sehingga memerlukan waktu beberapa minggu hingga bulan. Sedangkan sekarang di era Presiden Jokowi proses perizinan itu bisa lebih cepat, memiliki standar, dan terintegrasi secara elektronik. 

Inilah kemajuan yang lebih baik hari ini. Ke depan, kita ingin reformasi perizinan ini  bisa lebih baik lagi. Oleh karenanya, mempertahankan pemimpin yang memiliki komitmen reformasi perizinan seperti Presiden Jokowi ini merupakan pilihan yang logis.

Kala Amien Rais Makin Otoriter dan Tak Demokratis di Masa Senjanya

Kala Amien Rais Makin Otoriter dan Tak Demokratis di Masa Senjanya

Semakin tua, seyogianya seseorang bisa makin bijak. Namun tidak bagi Amien Rais. Kelakuannya justru semakin menjadi-jadi, seperti anak kecil.

Betapa tidak, beberapa waktu lalu dia berusaha memaksa Ketua Umum Muhammadiyah untuk menentukan dukungan politik di Pemilihan Presiden 2019. 

Bahkan, Amien Rais berniat akan menjewer Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir jika organisasinya itu tidak bersikap.

Pemaksaan Amien Rais itu pun tak mencerminkan jiwa kenegarawanan Amien Rais sebagai mantan Ketua MPR RI. Dia justru terlihat sebagai otoriter baru. 

Sebab, secara organisasi Muhammadiyah telah punya mekanisme internal sendiri dalam menyikapi kontestasi politik seperti ini. Amien tidak bisa mengintervensinya seperti itu.

Di sisi lain, sikap Amien Rais itu seolah merendahkan Ketum Muhammadiyah Haedar Nashir. Padahal Ketum Muhammadiyah adalah tokoh yang harus dihormati dan dijaga marwahnya.

Lebih utama lagi, semakin tua Amien Rais ternyata dirinya makin tak konsisten dengan karakter demokratis sebagai ciri tokoh yang bijak bestari. Paksaannya kepada Ketum Muhammadiyah itu mencerminkan anti demokrasinya sekarang.  

Oleh karena itu, tindakan memaksakan kehendak kepada pihak lain dan mengharamkan perbedaan itu sudah cukup untuk menyebutnya bukan lagi tokoh reformasi.

Sudahlah, Pak Amien. Tak perlu bermanuver dengan cara seperti itu, jika tak ingin hidup anda dikenang sebagai beban oleh generasi berikutnya. Jadilah negarawan, jangan menjilat kepentingan seperti itu.

Terbukti, Poros Maritim di Era Jokowi Semakin Nyata

Terbukti, Poros Maritim di Era Jokowi Semakin Nyata

Ketika baru dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo pernah mengajak kita untuk jangan lagi memunggungi laut. Karena selama ribuan tahun masyarakat kita hidup dalam lanskap maritim.

Oleh karena itu, pemerintahan Presiden Jokowi berusaha mewujudkan poros maritim Indonesia dengan cara membangun budaya maritim Indonesia. Maritim tidak lagi dipandang sebagai pemisah, namun dilihat sebagai pemersatu ribuan pulau-pulau.

Usaha pemerintah untuk mewujudkan poros maritim itu dilakukan dengan terus menjaga sumber daya laut dengan fokus membangun kedaulatan pangan laut. Salah satunya melalui pengembangan industri perikanan dengan menempatkan nelayan sebagai pilar utama

Di samping itu, pemerintah juga memberi prioritas pada pengembangan infrastruktur dan konektivitas maritim serta memperkuat diplomasi maritim dengan kerja sama di bidang kelautan. Menghilangkan sumber konflik di laut seperti pencurian ikan, pelanggaran kedaulatan, sengketa wilayah, perompakan dan pencemaran laut.

Juga membangun kekuatan pertahanan maritim untuk menjaga kedaulatan dan kekayaan maritim, serta bentuk tanggung jawab dalam menjaga keselamatan pelayaran dan keamanan maritim. 

Sejauh ini, cara dan konsep poros maritim yang diajukan pemerintah tersebut bukan hanya gagasan kosong. Pemerintah terus berusaha untuk merealisasikannya dengan kerja nyata, diantaranya melalui pembangunan Sentra Kelautan dan Perikanan (SKPT) dimana pada tahun 2019 ditargetkan 20 SKPT dibangun diseluruh RI untuk memaksimalkan potensi sumber daya kelautan dan pengelolaan perikanan Indonesia. 

SKPT ini diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan nelayan RI dengan  bertumbuhnya geliat prekonomian kelautan dan perikanan secara optimal.

Kedua, pemberian 1 juta asuransi dari Sabang sampai Merauke dengan premi Rp 175 ribu/tahun untuk menjamin kehidupan keluarga jika nelayan mengalami musibah di laut. 

Ketiga, pembangunan infastruktur dan konektivitas maritime yaitu tol laut, pelabuhan, pariwisata dan industri perkapalan, peningkatan produksi ikan laut, pencegahan illegal fishing.

Apa yang sudah dikerjakan Pemerintah di era Jokowi itu, diakui atau tidak, telah membawa Indonesia sebagai poros maritim dunia semakin nyata.

Jokowi Blusukan ke Pasar-Pasar, Temukan Harga Pangan Relatif Stabil

Jokowi Blusukan ke Pasar-Pasar, Temukan Harga Pangan Relatif Stabil 

Beberapa waktu ini, Presiden Joko Widodo rajin mengunjungi sejumlah pasar tradisional di beberapa kota atau kabupaten. Seperti mengunjungi Pasar Sidoarjo di Lamongan, Pasar Anyar di Tangerang, Pasar Roda di Bogor, serta beberapa pasar tradisional lainnya di sejumlah daerah.

Dari hasil kunjungan tersebut terbukti bahwa harga bahan pokok sebagian besar normal dan sesuai dengan tingkat inflasi (kenaikan harga) di bawah 3,5%. Tak ada indikasi harga pangan melonjak. Itu juga sesuai dengan data Badan Pusat Statistik (BPS).

Hampir 4 tahun ini, inflasi memang selalu rendah. Artinya, selalu harga-harga kebutuhan hidup, khususnya pangan, terkendali dan relatif stabil. Hal itu berbeda dengan beberapa tahun sebelumnya, dimana inflasi selalu berada di angka 9 dan 8 (persen).

Temuan Presiden Jokowi itu berbeda dengan apa yang disampaikan Sandiaga Uno beberapa waktu lalu. Karena cawapres pasangan Prabowo ini kerap mengklaim bahwa ada kenaikan harga bahan pokok yang tajam. 

Bahkan, Sandi sempat menyebut tempe setipis ATM atau harga makanan di jakarta lebih mahal dibandingkan di Singapura. Tentu saja, itu ternyata tak terbukti hingga kini. 

Klaim sepihak Sandiaga tersebut erat kaitannya dengan kepentingan politik untuk menurunkan eletabilitas Jokowi. Mirisnya, kini terbukti bahwa isu yang dimainkannya ternyata tak terbukti di berbagai pasar tradisional.

Sejauh ini, kita tahu bahwa pemerintahan Presiden Jokowi selalu berupaya menjaga keseimbangan harga komoditas. Tujuannya agar harga tidak terlalu melonjak naik dan tidak terlalu turun jauh, sehingga antara petani dan konsumen sama-sama mendapatkan keuntungannya.

Mari kita sampaikan sesuatu yang benar itu benar, dan yang salah itu salah. Jangan sampai antara kebenaran dicampur dengan kesalahan. 

Terkait harga pangan harus kita sampaikan bahwa tak ada kenaikan harga di pasar-pasar rakyat. Kecuali dalam imajinasi Sandiaga Uno saja.

Pandang Penting soal Kesehatan, Presiden Jokowi Terus Tingkatkan Pembangunan Fasilitas Kesehatan di Seluruh Indonesia

Pandang Penting soal Kesehatan, Presiden Jokowi Terus Tingkatkan Pembangunan Fasilitas Kesehatan di Seluruh Indonesia

Selain pendidikan, kesehatan juga dipandang menjadi urusan yang vital dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo. Oleh karena itu, berbagai upaya untuk meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat terus digenjot. 

Pemerintah menginginkan penanganan kesehatan paling utama terlebih dahulu di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dengan penguatan puskesmas, terutama di daerah tertinggal dan perbatasan.

Hal itu direalisasikan dengan pemanfaatan Dana Alokasi Khusus (DAK), selama periode 2017-2018 Pemerintah telah berhasil membangun 366 puskesmas di 97 kab/kota di daerah terpencil dan perbatasan.

Fasilitas kesehatan banyak yang dibangun dan diperbaiki selama periode 2016-2018. Kemenkes RI telah membangun 2.032 puskesmas baru dan 39 Public Safety Center (PSC), serta merehabilitasi 4.743 puskesmas yang telah ada. 

Selanjutnya, Kementerian Kesehatan juga mengadakan 1.799 puskesmas keliling roda empat, 15.888 kendaraan roda dua, 224 puskesmas keliling air, 920 ambulans, serta 2.964 sarana prasarana puskesmas, seperti genset dan sarana air bersih. 

Selain puskesmas, Pemerintah juga telah membangun 110 RS rujukan regional, 20 RS rujukan provinsi, empat RS rujukan nasional, 413 RSUD lainnya dan  39 RS pratama.

Pembangunan infrastruktur fasilitas kesehatan tersebut juga didukung dengan pengiriman tenaga kesehatan melalui Program Nusantara Sehat sebanyak 1.612 orang yang tersebar di puskesmas daerah terpencil dan perbatasan, wilayah kepulauan di 361 kabupaten dan kota-kota di 29 provinsi lainnya. 

Selain itu, Pemerintah juga telah mengirim 1.821 dokter spesialis ke 631 RS melalui Program Wajib Kerja Dokter Spesialis selama periode 2017 hingga September 2018.

Untuk mendukung pelayanan kesehatan seperti di atas, Pemerintah terus berkomitmen untuk memenuhi alokasi anggaran kesehatan sebesar 5% dari belanja negara. 

Ini sesuai yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018, anggaran untuk sektor kesehatan mencapai Rp 111 triliun atau sekitar lima persen dari total belanja pemerintah senilai Rp 2.220,7 triliun.

JATMI dan Ribuan Ulama JKSN Jateng Dukung Jokowi-Ma'ruf Amin di Pilpres 2019

JATMI dan Ribuan Ulama JKSN Jateng Dukung Jokowi-Ma'ruf Amin di Pilpres 2019

Dukungan Ulama kepada pasangan capres-cawapres, Joko Widodo dan KH. Ma'ruf Amin memang semakin bertambah tiap harinya. Hal itu terlihat dengan bertambahnya barisan pendukung itu dari Jami’iyyah Ali Thoriqoh Mu’tabaroh Indonesia (JATMI).

JATMI adalah organisasi masyarakat Islam yang terdiri dari ulama-ulama ahli tarekat atau ilmu tasawuf. Dewan Pimpinan Pusat JATMI mengisyaratkan bakal mengarahkan dukungan untuk pasangan calon nomor urut 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin di Pilpres 2019. 

Namun keputusan itu akan diresmikan pada Rakernas JATMI pada  23-25 November 2018 di Semarang. Dukungan dari Ulama tarekat itu diberikan kepada Jokowi karena mendukung Jokowi menyelesaikan gagasan pembangunan dan tidak ingin melawan pemerintahan yang sah.

Sebelumnya, Jaringan Kiai dan Santri (JKSN) Jawa Tengah juga sudah dideklarasikan di Semarang pada Minggu (18/11). Terlihat ribuan santri dari sejumlah pondok pesantren di Jawa Tengah bersama para kiai dan pengasuh pondok pesantren memadati Auditorium Hotel UTC Semarang, Minggu sore.

Deklarasi tersebut dihadiri oleh Ketua TKN Jokowi-Ma’ruf, Erick Thohir dan Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa.

Gubernur Jatim selaku Dewan Pengarah JKSN, Khofifah Indar Parawansa, menyatakan bahwa JKSN (Jaringan Kiai dan Santri Nusantara) yang telah terbentuk dan bergerak di beberapa daerah harus fokus memenangkan paslon Jokowi-Ma’ruf di 10 provinsi di Indonesia pada Pilpres 2019. 

Sementara itu, Erick Thohir mengatakan meminta para Kiai dan Santri turut meberikan informasi positif terkait keberhasilan Pemerintah memperbaiki Pendidikan, ekonomi umat dan keringanan ekonomi rakyat serta memberikan kesempatan kaum muda mengembangkan industri kreatif.

Beberapa dukungan ulama di atas menunjukkan bahwa pasangan Jokowi-Ma'ruf Amin memiliki relasi yang dekat dengan tokoh agama. Dengan begitu, adanya tuduhan bahwa Jokowi musuh ulama, perlu dihapus dari benak masyarakat.