Baper dan Jomblo, Cara Prabowo Sindir Anak Muda Sungguh Konyol

Baper dan Jomblo, Cara Prabowo Sindir Anak Muda Sungguh Konyol

Dalam beberapa kesempatan, Prabowo Subianto kerap menyinggung masalah lapangan kerja di Indonesia. Menurutnya, saat ini banyak pemuda yang menganggur sehingga terancam jomblo seumur hidup.

"Bagaimana ente mau dapat istri kalau nggak punya pekerjaan, betul? begitu pernyataan yang diulang-ulang Prabowo dalam berbagai kesempatan. 

Tetapi, kalau mau jujur, apa yang diungkapkan oleh Prabowo di atas sungguh konyol. Sebab dia melontarkan kalimat tanpa menengok cermin terlebih dahulu. 

Mengapa? Sebab dirinya saja jomblo hingga saat ini. Ia sendiri tak punya pasangan hingga bertahun-tehaun, tetapi kerap menyindir para pemuda yang masih menganggur. 

Kegagalan Prabowo membina rumah tangga sungguh mengenaskan. Bila membina rumah tangga saja gagal, bagaimana dia akan membina negara? 

Kalaupun Prabowo menjadi Presiden, lantas siapa yang akan menjadi Ibu Negaranya? Ini sangat konyol. 

Melihat sindiran Prabowo di atas, kita menjadi sangat prihatin. Seharusnya tudingan itu diarahkan kepada dirinya sendiri, sebelum disampaikan ke publik. 

Itulah nasib capres abadi yang jomblo seumur hidup.

Suka Tuduh Orang "Kafir", Pendukung Prabowo-Sandi Sudah Kebangetan

Suka Tuduh Orang "Kafir", Pendukung Prabowo-Sandi Sudah Kebangetan

Baru-baru ini, viral di media sosial sebuah video emak-emak pendukung Joko Widodo-Ma'ruf Amin dan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno terlibat adu mulut, bahkan saling dorong. Menurut keterangan di video, keributan itu terjadi di Taman Suropati, Menteng, Jakarta Pusat.

Penyebab keributan antara emak-emak itu ternyata berawal dari teriakan "kafir" yang dilontarkan oleh pendukung 02 kepada pendukung Jokowi. Tak terima diteriaki dengan sebutan "kafir", emak-emak pendukung Jokowi-Ma’ruf itu lalu berkata, “Lu bilang gua kafir?”

Didamprat seperti itu, si emak pendukung Prabowo tidak kelihatan takut, justru langsung mendorong lawannya. Si emak pendukung Jokowi pun tak mau kalah, dia balik menarik kerudung lawannya. Beruntung perkelahian keduanya tidak berlangsung lama karena dipisahkan oleh rekan-rekan mereka.

Kita tentu sangat menyayangkan keributan antara pendukung capres itu. Namun, kita lebih menyayangkan maraknya politisasi agama dan fitnah yang kerap disebarkan oleh kubu 02. 

Akibat dari merebaknya fitnah dan hoaks itu, akhirnya rakyat biasa seperti diadu. Mereka terus mengadudomba dengan sebutan-sebutan kafir dan ungkapan kebencian identitas lainnya. 

Diakui atau tidak, pendukung 02 memang sering menyebut pendukung 01 kafir dan suka memancing keributan dengan ejekan yang memanaskan hati. Ejekan kafir itu amatlah menyakitkan hati, sementara pendukung 02 menganggap bahwa Paslon merekalah yang paling sempurna, hebat, dan merasa tanpa kekurangan sedikit pun.

Kejadian itu membuktikan bahwasanya kubu Paslon 02 adalah gudangnya tukang hasut dan pengadu domba, yang bukan meredam situasi malah sengaja membuat masalah lebih besar. 

Misalnya, melalui akun J’news @newsjundi, pendukung Prabowo-Sandi dengan cuitan yang penuh hasutan hawa iblis membuat narasi fitnah bahwa emak-emak pendukung Prabowo Sandi dipersekusi oleh gerombolan preman 01. Padahal, kenyataannya keributan itu diawali dari ejekan mereka sendiri.

Demi mendapat pengakuan yang paling hebat, kubu Paslon 02 ini  menganggap semua orang di luar kelompok mereka salah dan musuh, lalu kuasa Tuhan dikangkangi sebagai hanya milik mereka secara ekslusif. 

DI sini terbukti, mereka hanya mementingkan diri sendiri demi meraih ambisi dengan menghalalkan segala cara, tanpa peduli bahwa rakyat yang menjadi korban paling utama dari segala cara buruk yang dilakukan. 

Mari kita bersikap waras.

Prabowo Ajak Berlebaran, KPU dan Bawaslu Kompak akan Sterilkan TPS

Prabowo Ajak Berlebaran, KPU dan Bawaslu Kompak akan Sterilkan TPS

Komisi Pemilihan Umum (KPU) akhirnya angkat bicara terkait rencana capres Prabowo Subianto meminta para pendukungnya 'berlebaran' di Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada 17 April mendatang. Sikap KPU ini sudah benar, dan sebaiknya kita turut mendukungnya. 

Bagi KPU (dan mungkin kita semua), Pemilu bukanlah hari raya. Apapun alasannya, mengajak rakyat berlebaran di TPS itu jelas tidak masuk akal. Dan tentunya tidak benar. 

Karena TPS adalah bilik suara, dimana berlaku prinsip Langsung, Umum, Bebas dan Rahasia (LUBER). 

Oleh karenanya, tak diperkenankan adanya kumpulan massa di dalamnya, yang bisa mengarah pada intimidasi masyarakat dan menganggu kebebasan pemilih. 

Komisioner KPU Wahyu Setiawan menegaskan bahwasanya KPU berkomitmen untuk terus menjaga suara dan hak politik rakyat. Ia juga meminta semua pihak dapat mempercayai tugas KPU ini.

KPU memahami jika masyarakat ingin mengawal proses di TPS, namun disarankan agar pengawasan dilakukan  di tempat  yang bukan area steril. 

Selaras dengan KPU, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) juga tidak setuju dengan rencana kubu 02 untuk menggalang mobilisasi rakyat di TPS. Anggota Bawaslu Mochammad Afif mengingatkan semua pihak untuk tidak melakukan intimidasi dan mobilisasi di TPS saat 17 April nanti.

Arif pun meminta para peserta Pemilu tidak memancing ketegangan selama pemilu 2019. Dia juga mengimbau para pendukung capres bisa kondusif saat Pilpres.

Sebagaimana diketahui, sebelumnya Prabowo meminta para pendukungnya 'berlebaran' di TPS 17 April mendatang. Hal ini disampaikannya saat berkampanye di Lapangan Galuh Mas, Karawang, Jawa Barat, Jumat (29/3/2019). 

Prabowo meminta para pendukungnya juga membawa lontong, ketupat, sarung dan tikar. 

Sekilas tampak tak ada yang salah dengan rencana Prabowo itu, namun sebenarnya ajakan tersebut merupakan bentuk intimidasi gaya Orde Baru. Tak lain, ajakan Prabowo kepada para pendukungnya itu mengesankan tekanan kepada publik bahwa dirinya akan menang Pilpres 2019. 

Wacana 'berlebaran' merupakan istilah lain dari wisata Al Maidah yang pernah dilakukan pada Pilkada DKI 2017 lalu, di mana adanya suatu kelompok pendukung yang melakukan intimidasi demi menghalalkan segala cara untuk menang.

Kita tak ingin seperti itu terjadi lagi. Masyarakat akan mendukung total KPU dan Bawaslu untuk mensterilkan KPU pada Hari-H Pemilu 2019.

Demi Ambisi Politik, Kubu Prabowo-Sandi Libatkan Anak-Anak dalam Kampanye Terbuka

Demi Ambisi Politik, Kubu Prabowo-Sandi Libatkan Anak-Anak dalam Kampanye Terbuka

Pelanggaran peraturan perundang-undangan kembali dilakukan oleh kubu Prabowo-Sandi dalam kampanye terbuka. Hal ini setelah Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) melakukan pengawasan dan koordinasi dengan Bawaslu dalam kampanye akbar capres Prabowo Subianto di Bogor, Jawa Barat.

Hasilnya, KPAI menemukan ratusan anak-anak yang terlibat kampanye. Peserta atau tim kampanye membiarkan kehadiran anak-anak tersebut dan tidak ada upaya mengimbau anak-anak agar tidak dalam rombongan kampanye. Bahkan anak-anak juga memakai atribut kampanye dan mengibarkan bendera partai juga

Dari beberapa anak yang diwawancarai KPAI di lokasi, ada yang mengaku dibawa orang tua atau lembaga-lembaga yang menaungi mereka. Tentu saja, informasi ini harus didalami oleh penyelenggara pemilu terkait ada upaya mengorganisir kehadiran anak.

Sesuai dengan UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 280 ayat 2 huruf k yang menyatakan peserta dan atau panitia dilarang melibatkan warga negara yang tidak memiliki hak pilih. 

Selanjutnya dalam UU tersebut dalam Pasal 493 menyatakan peserta dan panitia yang melanggar Pasal 280 ayat 2 diancam pidana 1 tahun kurungan dan denda Rp 12 juta

Oleh karena itu, KPAI meminta semua pihak harus memperhatikan hak-hak anak yang dilanggar karena dilibatkan dalam kegiatan kampanye. Sebab, selain diatur dalam undang-undang, anak-anak mempunyai daya tahan yang berbeda dengan orang dewasa.

Dari kasus tersebut, kita bisa melihat bahwasanya kubu Prabowo tidak mengindahkan aturan dalam penyelenggaraan kampanye dengan melibatkan anak-anak.

Inilah bukti kalau kubu 02 berani menghalalkan segala cara demi memenangkan Pemilu. Apakah hal semacam pantas dipilih? Silakan anda pikir sendiri, tetapi menurut saya jelas Tidak.

Kader Terjerat Narkoba, Partai Gerindra Berusaha Lepas Tangan

Kader Terjerat Narkoba, Partai Gerindra Berusaha Lepas Tangan

Kelakuan tidak pantas kembali dilakukan oleh caleg dan kader Partai Gerindra di Kabupaten Lingga, Kepulauan Riau. Kali ini terkait dengan kasus narkoba.

Adalah, Rahmat Nur Cahyono (38), kader yang juga calon legislatif (Caleg) DPRD Kabupaten Lingga daerah pilihan (Dapil) 1 dari Partai Gerindra yang tertangkap tangan saat pesta Sabu di Batam, Kepulauan Riau.

Rahmat ditangkap jajaran Satres Narkoba Polresta Barelang bersama temannya, Hendri alias Ahok di salah satu hotel kawasan Lubukbaja.  Dari tangan mereka disita barang bukti sabu-sabu, seberat 0,6 gram.

Anehnya, ketika kadernya terjerat kasus kriminal seperti itu, Partai Gerindra langsung lepas tangan. Mereka terkesan menghindar dan berdalih bahwa kasus tersebut adalah tindakan pribadi dan tak ada kaitan dengan partai.

Partai pimpinan Prabowo Subianto itu juga beralasan tak bisa mengontrol perilaku sehari-hari anggotanya. Karenanya bila ada anggota yang melakukan kriminal, maka itu tanggung jawab pribadinya. 

Padahal, kalau kita tahu, salah satu fungsi Partai Politik adalah melakukan rekrutmen dan pendidikan/pembinaan politik, terutama kepada kadernya sendiri. 

Kondisi dan perlakuan seperti ini tentu akan sangat berbahaya bagi kelangsungan negara. Karena bukan tidak mungkin di masa mendatang jika anggotanya melakukan suatu kesalahan, atau bahkan melakukan korupsi misalnya, akan dijawab dengan hal serupa.

Terbukti bahwasanya Partai Gerindra gagal melakukan pembinaan kepada kadernya sendiri. Hal ini harusnya menjadi pertimbangan untuk memilihnya pada Pemilu mendatang. 

Jangan pilih partai politik yang "memelihara" para kriminal di dalamnya. Pilih partai yang baik dan diisi oleh orang-orang yang baik.

Keyakinan Ideologis Kiai Maruf, Paham Khilafah Tak Akan Laku di Indonesia

Keyakinan Ideologis Kiai Maruf, Paham Khilafah Tak Akan Laku di Indonesia 

Pandangan ideologis kembali disampaikan oleh Calon Wakil Presiden nomor urut 01, KH. Maruf Amin. Menurutnya, ideologi khilafah tak akan laku di Indonesia, karena kita sudah punya kesepakatan bersama soal bentuk negara.

Hal ini disampaikan Kiai Maruf di sela-sela  kampanye di Lapangan Kamboja, Depok, Jawa Barat, Sabtu (30/3/2019).

Menurut Ketua Umum MUI ini, semua elemen bangsa tidak akan menerima kehadiran khilafah. Pasalnya, kita sudah punya kesepakatan berupa Pancasila dan UUD 1945. Sementara bentuk negaranya adalah republik.

Oleh karena itu, MUI, NU, dan Muhammadiyah maupun organisasi kemasyarakatan (ormas) Islam lainnya, menolak paham khilafah diterapkan di Indonesia.

Selain itu, Kiai Maruf juga mengingatkan, paham khilafah bisa saja menggunakan sistem demokrasi sebagai alat untuk mencapai tujuan. Meski begitu, mantan Rais Aam PBNU ini yakin khilafah tak akan berhasil di Indonesia.

Pasangan Jokowi-Ma’ruf Amin adalah capres-cawapres yang berkomitmen kuat untuk meneguhkan Pancasila sebagai dasar negara. Mereka juga akan terus menekan gerakan ideologi transnasional seperti khilafah yang menghancurkan bangsa tidak akan berkembang di Indonesia. 

Mari bersama Jokowi-Maruf Amin kita jaga rumah kita yang bernama Indonesia ini. Kita rawat dengan baik agar bisa diwariskan kepada anak-cucu kelak.

Bukan Akal Sehat, Rocky Gerung AKhirnya Resmi Gabung Partai Demokrat

Bukan Akal Sehat, Rocky Gerung AKhirnya Resmi Gabung Partai Demokrat

Aktivis Rocky Gerung akhirnya memberikan sinyal bakal berlabuh ke Partai Demokrat. Ini semakin menegaskan sikap politiknya selama ini. 

Ia mengaku memilih sendiri untuk mengenakan jaket seragam Demokrat dalam kampanye terbuka hari pertama di Gor Ciracas Jakarta Timur, Minggu (24/3).

Hal ini tak aneh sebab selama ini dia memang sering mengkritik pemerintahan Jokowi. Pantas saja selama ini selalu menyerang Pemerintah, karena dia memang lebih dekat dengan partai oposisi yang jelas berseberangan dengan Pemerintah.

Rocky Gerung adalah orang kurang waras yang sering bicara ngawur dan ngalor ngidul. Namun sekarang bergabung ke partai, mau jadi apa Partai Demokrat nanti.

Partai Demokrat kini menjadi lengkap karena memiliki Ferdinand Hutahaean, Andi Arief dan Rocky Gerung. Inilah paket hemat dan ekonomis pembuat onar.

Nalar Rocky bukanlah akal sehat, tetapi kebencian. Jadi bila dia mengklaim dirinya bergabung dengan partai akal sehat, makanya sebenarnya itu adalah partai yang penuh kebencian.

Catut Logo Pemkab, Pelanggaran Kampanye Kubu Prabowo-Sandi di Purbalingga

Catut Logo Pemkab, Pelanggaran Kampanye Kubu Prabowo-Sandi di Purbalingga

Akhir-akhir ini warganet dihebohkan oleh beredarnya foto kalender Prabowo Subianto-Sandiaga Uno berlogo Pemkab Purbalingga. Foto kalender ini beredar massif di berbagai linimassa.

Dalam foto kalender 2019 itu, logo Pemkab Purbalingga terletak di sisi kiri atas sehingga seolah-olah Pemkab Purbalingga yang merilis kalender tersebut. Padahal, lembaga pemerintahan dilarang keras memihak salah satu paslon capres.

Menanggapi itu, Pemkab Purbalingga akhirnya melaporkan temuan kalender bergambar pasangan calon presiden dan wakil presiden, Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno, ke Bawaslu Purbalingga, Jumat (22/3).

Pasalnya, pencantuman logo tersebut memberi kesan bahwa Pemkab Purbalingga terlibat dalam kampanye. Padahal Pemkab Purbalingga tidak pernah mengeluarkan izin apa pun terkait pencantuman logo instansi pemerintah dalam bahan kampanye calon mana pun. 

Sebagai bagian dari penyelenggara pemilu, seluruh jajaran Pemkab bersikap netral. Hingga saat ini pun Pemkab Purbalingga dapat dipastikan tidak memihak ke salah satu calon.

Adanya kalender tersebut masuk dalam dugaan pelanggaran Undang-Undang nomor 7 tahun tahun 2017 pasal 280 ayat 1 huruf (i) yang menyebutkan: membawa atau menggunakan tanda gambar dan atau atribut selain dari tanda gambar dan atau atribut peserta pemilu yang bersangkutan.

Diduga kuat produsen dan penyebar kalender kampanye bergambar logo Pemkab Purbalingga itu adalah tim sukses Prabowo-Sandi. Bila itu benar, maka tindakan ini patut diproses sesuai dengan aturan yang berlaku. 

Dengan adanya kasus ini, maka sudah terbukti bahwasanya kubu pasangan calon 02 menggunakan berbagai cara dalam upaya meraih suara masyarakat, termasuk modus legitimasi bahwa pihaknya didukung oleh Pemkab. 

Inilah cara politik yang kotor dan bisa merusak kualitas demokrasi.

Perbedaan Kubu Jokowi dan Prabowo, Tak Ada Orang-Orang Seperti Fadli Zon dan Amien Rais di Kubu 01

Perbedaan Kubu Jokowi dan Prabowo, Tak Ada Orang-Orang Seperti Fadli Zon dan Amien Rais di Kubu 01

Ada banyak perbedaan diantara kubu pasangan calon Jokowi-Maruf Amin dengan lawannya, Prabowo-Sandi. Publik pun bisa menilai dari cara kampanyenya selama ini. 

Bila nuansa kegembiraan dibangun pasangan capres-cawapres nomor urut 01, tidak dengan Prabowo-Sandi. Kubu 02 itu lebih sering memberikan ketakutan dan kekhawatiran ke masyarakat.  

Menurut Jokowi, nuansa ini akan memberikan diferensiasi dari nuansa politik saat ini yang penuh hoaks, fitnah, dan ujaran kebencian.

Oleh sebab itu, Jokowi dan tim suksesnya telah merancang desain setiap kampanye terbuka, yakni dengan menggabungkan pertunjukan seni budaya dengan orasi politik mengenai program kerja dan menangkal hoaks. 

Contohnya, ketika Jokowi menghadiri kampanye terbuka di Banten. Untuk menuju lokasi acara, ia datang menggunakan kereta kuda diiringi dengan ragam budaya khas Provinsi Banten. 

Kubu Jokowi mampu menampilkan kampanye yang segar dan kreatif seperti itu karena ditopang oleh SDM yang bergabung ke tim suksesnya. 

Lihat saja, ada Wishnutama yang sangat dikenal bagaimana kreativitasnya dapat membawa kegembiraan dalam politik. Kemudian ada Erick Thohir dengan pengalamannya memimpin Asean Games. Semua adalah sosok-sosok berkepribadian baik

Orang-orang seperti inilah yang membawa kegembiraan dalam berkampanye, sebagaimana yang diminta oleh capres petahana agar berkampanye dengan gembira. 

Sudah jelas, bahwasanya di kubu Jokowi tak ada orang-orang seperti Ratna Sarumpaet, Fadli Zon, dan Amien Rais. Sebaliknya, malah diisi oleh orang-orang dengan kreativitas tinggi dan reputasi baik.

Kualitas SDM inilah yang membedakan antara kubu Jokowi dan Prabowo. Model kampanye dari kubu paslon 02 yang terkesan konservatif, kaku dan monoton itu juga karena diisi oleh orang-orang seperti disebutkan sebelumnya. 

Masyarakat akhirnya hanya dijejali dengan orasi-orasi tegang yang haus akan riuh tepuk tangan dan peluk dukungan, namun malah berkelakar ngopi saat adzan berkumandang.

Di sisi lain, kampanye yang dilakukan dengan kegembiraan lebih diterima masyarakat. Pasalnya, rakyat sendiri telah lelah dengan ketegangan politik.

Mari sambut era baru menuju Indonesia Maju dengan penuh kegembiraan dan optimisme. Ini bisa terjadi bila kita bersama Jokowi-Maruf Amin, mustahil dengan lawannya.

Politik Uang ala Prabowo-Sandi Ditemukan di Solo

Politik Uang ala Prabowo-Sandi Ditemukan di Solo

Mendekati Hari-H Pilpres 2019, adanya dugaan politik uang semakin kencang. Baru-baru ini, kubu Prabowo menyebarkan uang siluman dalam bingkisan Alat Peraga Kampanye (APK) di Solo.  

Hal tersebut terbukti dari viralnya foto penemuan bingkisan bergambar pasangan capres dan cawapres nomor urut 02 Prabowo-Sandiaga serta lembaran uang Rp 200 ribu. 

Adapun hasil screenshot tertulis penemuan bungkusan ada di belakang Terminal Tirtonadi, Kelurahan Gilingan, Kecamatan Banjarsari.

Temuan tersebut mengindikasikan adanya praktek "money politics" yang sedang dimainkan kubu paslon 02 Prabowo-Sandiaga untuk menarik simpati dan dukungan rakyat. Pasalnya, cara kampanye yang sesuai aturan sudah tak bisa mengangkat elektabilitas Prabowo-Sandi.

Apalagi, keberadaan APK paslon 02 tersebut sudah dibenarkan oleh Ketua BPN Prabowo-Sandi Kota Solo, NR Kurnia Sari. Meskipun dirinya menampik uang yang ada dalam bingkisan APK. 

Tapi memang wajar bantahan dari BPN Prabowo-Sandi itu. Sebab mana mungkin seorang pencuri akan mengaku dirinya telah mencuri. Bantahan itu adalah upaya untuk cuci tangan. 

Praktek semacam ini hanya dilakukan oleh para pecundang politik yang ingin meraih kemenangan dengan menggunakan jalan dan cara yang instan, tidak mendidik, tidak bermartabat, merendahkan martabat masyarakat dan demokrasi itu sendiri. 

Oleh karena itu, aparat penegak hukum maupun Bawaslu sebaiknya segera mengusut temuan ini. Agar pesta demokrasi ini tidak dikotori dengan perbuatan yang menyalahi Undang-Undang.

Ke depan, mari kita jag kondusivitas Pemilu. Jangan kotori dengan politik uang atau tukar guling jabatan.

Tuduh Lembaga Survei Bohong, Prabowo Trauma dengan Pengalaman Pribadi

Tuduh Lembaga Survei Bohong, Prabowo Trauma dengan Pengalaman Pribadi

Dalam beberapa kesempatan, Prabowo Subianto menilai lembaga survei saat ini banyak yang berbohong. Pernyataan ini diduga kuat dilatarbelakangi oleh hasil survei yang tidak berpihak kepadanya. 

Menurut Denny JA, pendiri lembaga survei LSI Denny JA, pernyataan Prabowo itu karena pengalaman personal dia yang pahit, mengingat dia pernah tertipu oleh lembaga survei yang salah, yaitu pengalaman quick count di Pilpres 2014. 

Namun sayangnya, pengalaman itu digunakan secara gebyah uyah (generalisir) untuk menilai semua lembaga survei saat ini. Padahal, banyak lembaga survei yang taat pada azas ilmiah. 

Perlu diketahui, hasil survei yang menempatkan Prabowo-Sandi kalah dibandingkan Jokowi-Maruf Amin adalah sebuah kenyataan atau fakta. Karena semua lembaga survei mengeluarkan hasil yang sama. Perbedaannya hanya menunjukkan selisih antarpaslon. 

Kalau tidak percaya coba cari saja di Google, semua lembaga survei yang berjumlah sekitar 20 saat ini, semuanya telah menempatkan Jokowi menang. Yang berbeda hanya selisihnya saja, ada yang selisihnya kecil di bawah 10% ada yang di atas 10%.

Hal senada diutarakan oleh Sekjen Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi) Yunarto Wijaya, ia menilai Prabowo trauma dengan lembaga survei yang sempat membohonginya dulu. Namun hal tersebut tidak bisa digeneralisir dan mendeligitimasi hasil survei oleh lembaga survei atau lembaga riset.

Melihat pernyataan Prabowo tentang lembaga survei itu dapat dikatakan sebagai bentuk kepanikan dari dirinya. Karena sudah dipastikan Prabowo akan kalah lagi pada Pilpres 2019 ini.  

Namun, dia berusaha menggiring opini publik bahwa lembaga survei tidak bisa dipercaya. Inilah caranya mengalihkan perhatian dan mencari pembenaran atas fakta yang tak disukainya.

Hasil Survei Vox Populi: Jokowi-Ma'ruf 54,1% dan Prabowo-Sandi 33,6%

Hasil Survei Vox Populi: Jokowi-Ma'ruf 54,1% dan Prabowo-Sandi 33,6%

Mendekati hari-H Pilpres 2019, keunggulan pasangan capres-cawapres nomor urut 01, Joko Widodo dan KH. Maruf Amin semakin terlihat jelas. Hal ini berdasarkan hasil survei yang dirilis oleh berbagai lembaga sigi publik. 

Lembaga survei Vox Populi Research Center merilis hasil survei elektabilitas Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin dan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menjelang Pilpres 2019. Hasilnya, Jokowi unggul dari Prabowo dengan selisih di kisaran 20%.

Hasil survei Vox Populi itu menempatkan pasangan Jokowi-Ma'ruf unggul dengan elektabilitas mencapai 54,1%. Sementara Prabowo-Sandi mendapat elektabilitas sebesar 33,6%.

Tingginya selisih elektabilitas disebabkan tingginya tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan Jokowi.

Ini terekam dari hasil survei tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan Jokowi. Hasilnya, 71,3% responden puas dan 28,7% merasa tidak puas. 

Pembangunan infrastruktur yang menjadi program andalan Jokowi menempati peringkat pertama indikator kepuasan dengan angka 77,6%.

Survei tersebut dilakukan Vox Populi Research Center pada periode 5-15 Maret 2019. Margin of error survei sebesar 2,9% dengan tingkat kepercayaan 95%. Survei menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan jumlah sampel 1.200 responden yang dipilih secara acak bertingkat mewakili 34 provinsi. 

Meski telah unggul dalam kertas, kerja pemenangan harus tetap dilakukan. Waktu yang tersisa harus digunakan sebaik mungkin untuk meyakinkan hati masyarakat agar memilih Jokowi-Maruf Amin. 

Sehingga, kita bisa mendapati bahwa Jokowi-Maruf benar-benar terpilih menjadi pemimpin Indonesia untuk lima tahun ke depan. Mari bersama kita menuju Indonesia Maju.

Ada 30.000 Kalender Kampanye Prabowo-Sandi Berlogo Pemkab Sragen, Tanda Curang?

Ada 30.000 Kalender Kampanye Prabowo-Sandi Berlogo Pemkab Sragen, Tanda Curang?

Sebanyak 30.000 lembar kalender kampanye capres-cawapres nomor urut 2, Prabowo Subianto-Sandiaga Salahuddin Uno yang mencatumkan logo Pemerintah Kabupaten Sragen terlihat bertumpuk di Kantor DPD Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sragen, Selasa (19/3/2019).

Meski tidak tahu menahu soal beredarnya kalender bergambar Prabowo-Sandi dengan logo Pemkab Sragen itu, namun Tim Pemenangan Prabowo-Sandi Kabupaten Sragen mengakui ada droping ribuan kalender dimaksud beberapa hari sebelumnya.

Dalam kalender itu, ada foto pasangan capres-cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto-Sandiaga Salahuddin Uno pada kalender itu. Di sisi pojok atas sebelah kiri terdapat tulisan Kabupaten Sragen dan logo Pemkab Sragen dengan latar belakang warga gelap.

Atas temuan itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Sragen Tatag Prabawanto didampingi Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Sragen Heru Martono melapor ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sragen. Sekda meminta Bawaslu menarik seluruh kalender yang beredar dan agar tidak menimbulkan salah paham di masyarakat. 

Dalam kasus ini, masyarakat harus paham bahwasanya Pemkab Sragen tidak pernah mengeluarkan kalender tersebut karena ASN harus bersikap netral dan tidak mendukung calon tertentu. Ini 

Dengan penemuan ini, strategi curang mulai terlihat. Kubu Paslon 02 rela melakukan apapun untuk menang, termasuk kampanye terselubung dengan mencatut logo Pemkab Sragen dalam kalender kampanye Pilpres, untuk menimbulkan kesan bahwa Pemkab dan masyarakat Sragen mendukung Prabowo-Sandi. 

Namun, ketika ditanya siapa yang membuat, mereka bertindak seolah-olah tidak mengetahui siapa yang mencetak kalender tersebut dan terkesan ingin lepas tangan atau tidak mau disalahkan. Padahal 30.000 kalender itu disimpan di DPD PKS sebelum diedarkan ke masyarakat. 

Oleh karenanya, orang awam pun harusnya sudah bisa menebak siapa pembuatnya. Pastinya tak lepas dari koalisi pengusung pasangan 02 itu sendiri.

Untuk itu, masyarakat sebaiknya tak mudah terpengaruh dengan segala taktik yang merusak independensi ASN tersebut. Jangan mudah tertipu dan diarahkan opininya hanya karena kalender yang murahan. 

Mari awasi agar Pilpres ini dapat berjalan dengan tertib dan sesuai aturan yang berlaku.

Korupsi Punya Daya Rusak Besar, Kiai Maruf Ajukan Konsep Restorative Justice

Korupsi Punya Daya Rusak Besar, Kiai Maruf Ajukan Konsep Restorative Justice

Korupsi merupakan kejahatan yang luar biasa. Hal itu karena daya rusaknya yang sangat luas bagi masyarakat. 

Oleh karena itu, calon wakil presiden Ma'ruf Amin berpesan agar korupsi harus terus menerus diberantas. Ini merupakan sikap politik sekaligus komitmen yang dipegang teguh oleh Ketua Umum MUI tersebut.

Hal ini disampaikan Kiai Maruf saat membuka seminar publik dengan tema Strategi Pemberantasan Korupsi untuk Kembalikan Uang Negara yang diselenggarakan Seknas Jokowi dan Portal C19 KMA.

Menurut mantan Rais Aam PBNU itu banyak akibat yang ditimbulkan korupsi di masyarakat, diantaranya, dapat merusak bangsa, memiskinkan rakyat, mengacaukan keuangan negara, dan merusak mental. Inilah alasan kuat mengapa korupsi itu harus di berantas sampai ke akar-akarnya.

Pemberantasan korupsi itu harus dilakukan dengan upaya-upaya pencegahan melalui pembangunan perilaku yang baik untuk tidak korupsi. Salah satunya adalah dengan revolusi mental.

Selain soal pencegahan, penanganan kasus korupsi juga harus diikuti dengan penindakan yang tegas. Kiai Maruf juga mengatakan, penindakan korupsi baik yang dilakukan KPK, Kepolisian dan Kejaksaan sudah baik. Meskipun perlu ditingkatkan lagi.

Terutama dalam hal upaya mengembalikan kebocoran keuangan negara, baik yang ada di dalam negeri maupun yang disimpan di luar negeri. 

Soal penegakan hukum memang tidak sekadar pemidanaan terhadap pelakunya. Yang lebih penting adalah bagaimana kemudian pengembalian aset negara atau daerah yang telah dijarah oleh pelaku pidana tersebut.

Oleh karena itu, upaya asset recovery dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi, baik pada tahap penyidikan, penuntutan maupun eksekusi sudah menjadi suatu keniscayaan pada saat ini. Masalahnya itu belum berjalan optimal. 

Karena itu, Kiai Maruf menyarankan agar konsep 'restorative justice' digunakan dalam upaya optimalisasi pengembalian keuangan negara, untuk merestorasi atau memulihkan hak-hak korban.

Gagasan Kiai Maruf soal korupsi di atas patut dipertimbangkan. Kita baiknya mulai mencari cara agar kasus korupsi bisa berkurang di Indonesia. 

Tentunya, selain soal "urun rembug" pikiran, yang dibutuhkan juga adalah kerja bersama untuk memberantas kasus korupsi di Indonesia. Mari kita bergandengan tangan untuk terus melawan korupsi.

Tak Layak Dicontoh, PKS Gelar Kampanye Tanpa Izin di Polewali Mandar

Tak Layak Dicontoh, PKS Gelar Kampanye Tanpa Izin di Polewali Mandar

Kampanye yang tak sesuai aturan kembali dilakukan oleh Partai Keadilan Sejahteral (PKS). Kali ini terjadi di Polewali Mandar Sulawesi Barat.

Alhasil, Kepolisian dan Bawaslu Polewali Mandar, Sulawesi Barat, membubarkan kampanye terbuka calon anggota legislatif dari PKS itu pada Selasa (19/3). Sebab, kegiatan kampanye tersebut dinilai melanggar ketentuan pemilu karena digelar tanpa memiliki surat izin dari kepolisian setempat. 

Ini sesuai dengan penjelasan Kaur Mintu Intelkam Polres Polman, Aiptu Jam'an yang mengatakan, hingga hari ini, belum ada laporan surat tanda terima pemberitahuan (STTP) dari partai yang bersangkutan, baik secara lisan maupun tertulis. 

Jam'an menjelaskan, mekanisme untuk mendapatkan surat izin kegiatan politik seperti itu adalah pengurus partai terlebih dahulu mengirim surat ke kepolisian, minimal paling lambat satu minggu sebelum hari H dan paling lambat tiga hari sebelumnya.  

Itu berlaku untuk segala jenis kampanye, baik itu kampanye dialogis, tertutup, pokoknya harus tercantum dan dilaporkan. Supaya aparat bisa data berapa banyak jumlah massa, jurkam, alat peraga, rute dan lokasi tempat kegiatan tersebut, dan lain sebagainya.

Divisi Penindakan dan Pelanggaran Bawaslu Polman, Arham Syah, menilai metode kampanye yang dilakukan PKS adalah pertemuan terbatas dan tatap muka. Itu jelas merupakan kampanye karena ada alat peraga.

Karenanya, harus ada izin dari polisi dan tembusan dari Bawaslu dan KPU setempat. Namun setelah diminta, mereka justru tidak dapat menunjukkan dengan alasan masih sementara pengurusan

Dengan kejadian tersebut, PKS terlihat tidak mau mematuhi aturan yang berlaku. Mereka itu partai yang tak memiliki etika dan tata tertb dalam melakukan kampanye. 

Hal tersebut jelas tak bisa menjadi teladan bagi masyarakat. Sehingga baiknya dipertimbangkan ulang bagi masyarakat untuk memilih partai ini.

E-KTP Tak Bisa Menjadi Kartu Multiguna a la Sandiaga

E-KTP Tak Bisa Menjadi Kartu Multiguna a la Sandiaga

Gagasan Sandiaga Uno untuk menjadikan e-KTP sebagai kartu multiguna sepertinya tak mungkin terwujud. Sebab, antara keduanya memiliki fungsi yang berbeda. 

Hal ini sebagaimana penjelasan Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo. Tjahjo mengatakan e-KTP berfungsi merekam data kependudukan. Sementara untuk program kesehatan, pendidikan, dan lainnya perlu kartu tersendiri.

Data yang terekam di e-KTP bisa dijadikan landasan untuk kartu program agar sesuai dengan administrasi kependudukan dan catatan sipil. 

Selaras dengan itu, Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dirjen Dukcapil) Kemendagri, Zudan Arif Fakrulloh, menyatakan bahwa KTP elektronik (e-KTP) saat ini belum bisa diintegrasikan dengan kartu yang diterbitkan pemerintah seperti Kartu Indonesia Pintar atau Kartu BPJS Kesehatan atau Ketenagakerjaan.

E-KTP yang ada saat ini masih dalam sistem yang belum sempurna. Masalahnya tidak mudah mengintegrasikan banyak kepentingan di satu kartu. Oleh karena itu, e-KTP belum bisa menjadi kartu yang berfungsi sebagai SIM atau ATM sekaligus sejak pertama kali diproduksi.

Wakil Presiden Jusuf Kalla pun membenarkan itu. Menurutnya, fasilitas teknologi E-KTP di Indonesia masih kurang canggih. Sejak awal pemerintahan Jokowi telah berniat membuat e-KTP sebagai satu data kependudukan yang terintegrasi menjadi "one single ID", namun untuk pemilu saja masih kurang. 

Masih ada masyarakat yang terancam tak dapat mencoblos lantaran belum memiliki e-KTP. Kendala kepemilikan e-KTP ini umumnya terjadi di daerah yang jauh dan memiliki kesulitan akses.

Sebelumnya, dalam Debat Cawapres, Sandi mengkritik program-program Jokowi-Ma'ruf yang terlalu banyak berbasis kartu. Padahal menurutnya semua bisa dilakukan dengan satu kartu, yaitu e-KTP.

Dengan melihat kondisi saat ini, sepertinya gagasan Sandiaga Uno di atas masih kurang realistis. Ia tidak melihat kondisi di lapangan mengenai perkembangan kartu identitas tersebut.

Alhasil program menjadikan e-KTP sebagai kartu multiguna itu dapat dipastikan hanyalah gagasan kosong. Apalagi jika tak diikuti dengan langkah konkret untuk menjadikan itu terlihat realistis.

Penyebar Hoaks Surat Suara Tercoblos 01 Akhirnya DItangkap

Penyebar Hoaks Surat Suara Tercoblos 01 Akhirnya DItangkap

Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumatera Utara (Sumut) akhirnya menangkap penyebar video hoaks surat suara tercoblos 01. Sebelumnya kasus ini dilaporkan KPU Sumut dan Medan.

Laporan tersebut dibuat karena video hoaks itu dianggap dapat memprovokasi dan menjelekkan nama baik KPU sebagai penyelenggara Pemilu. Juga dapat berpotensi merusak proses penyelenggaraan Pemilu. 

Hal ini telah dibenarkan oleh Kasubbid Penmas Polda Sumut, AKBP MP Nainggolan mengatakan pelaku berinisial UR itu ditangkap di daerah Jawa Barat karena ia merupakan warga daerah itu.

Akun yang digunakan tersangka untuk menyebar video hoaks tersebut adalah akun palsu. Selama ini tersangka juga selalu menggunakan akun yang berubah-ubah. 

Saat ini, pelaku sudah diamankan di Polda Sumut. Sementara itu, penyidik sedang melakukan pemeriksaan intensif untuk mengetahui motif tersangka menyebarkan video hoax yang menuding KPU Sumut berbuat curang.

Tertangkapnya penyebar hoaks ini seharusnya menjadi pelajaran bahwa menyebarkan kabar bohong hanya akan membuat kita menyesal dan mendekam di balik jeruji besi. 

Oleh karenanya, masyarakat seyogianya tidak membuat hoaks terkait Pemilu 2019, karena akan merugikan diri sendiri dan pihak lain serta menciptakan kegaduhan.

Mari kita kawal proses demokrasi ini untuk menciptakan tatanan Indonesia yang lebih baik ke depannya.

Bakornas P3KD akan Berikan Gelar "Bapak Pembangunan Desa" ke Jokowi

Bakornas P3KD akan Berikan Gelar "Bapak Pembangunan Desa" ke Jokowi

Presiden Joko Widodo akan ditetapkan sebagai "Bapak Pembangunan Desa" di Indonesia. Gelar ini diberikan oleh Badan Koordinasi Nasional Pembangunan, Pemerintahan, Pemberdayaan dan Kemasyarakatan Desa (Bakornas P3KD).

Hal itu akan dilakukan saat Bakornas P3KD menggelar silaturahmi pemerintahan desa se-Indonesia di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada 30 Maret-3 April. Dalam acara tersebut tercantum rencana pemberian penghargaan 'Bapak Pembangunan Desa' kepada Jokowi.

Pemberian gelar dari para perangkat desa seluruh Indonesia itu adalah bentuk apresiasi kepada Jokowi. Karena dalam pemerintahannya desa mendapatkan perhatian yang besar dan lebih maju dari sebelumnya. 

Itulah alasan mengapa Jokowi pantas disebut "Bapak Pembangunan Desa". Oleh karenanya, pemberian gelar tersebut jangan disangkutpautkan dengan hal yang politis. Ini yang perlu diketahui publik. 

Pemberian gelar Bapak Pembangunan Desa itu sah-sah saja, sebab merupakan aspirasi dari para kepala desa, dan tidak menyalahi Undang-Undang. Hal itu juga bukan bentuk dari kampanye. 

Apalagi, kegiatan silaturahmi nasional itu bukanlah gelaran kementeriannyam melainkan program Bakornas P3KD sendiri. Tak ada kaitannya dengan kementerian manapun, termasuk Kemendagri, karena tak ada alokasi anggaran dari pemerintah untuk acara yang akan digelar akhir bulan ini .

Untuk itu, semua pihak sebaiknya tak perlu memfitnah atau menyebarkan kabar miring mengenai rencana pemberian gelar "Bapak Pembangunan Desa" kepada Jokowi. Penyematan gelar itu murni merupakan aspirasi dan apresiasi perangkat desa kepada Jokowi yang selama ini telah mendorong kemajuan desa.

Begitu Dekatnya Sandiaga Uno dengan Anthony Leong Ahli IT dan Penyebar Hoax asal Singapura

Begitu Dekatnya Sandiaga Uno dengan Anthony Leong Ahli IT dan Penyebar Hoax asal Singapura

Selama ini produksi konten hoaks dan fitnah banyak yang berasal dari kubu oposisi. Narasi seperti "Jokowi PKI, anti-Islam, dan antek asing-aseng" sebagian besar diproduksi dan disebarkan oleh para pendukung Prabowo-Sandi. 

Selain isu tersebut, juga ada kampanye hitam yang mengangkat isu sesat, seperti Jokowi akan melarang azan dan melegalkan LGBT. Semua itu adalah konten isu dari kubu 02. 

Mengapa bisa demikian? Ternyata karena memang ada ahli IT yang memiliki spesialisasi pada pencurian data pribadi yang bergabung ke kubu Prabowo-Sandi. Yaitu, Anthony Leong, seorang pakar Big Data asal Singapura yang disewa Sandiaga Uno untuk membantunya dalam Pilpres 2019 ini. 

Seluruh ide, konten, dan narasi fitnah dan hoaks itu diproduksi dari Singapura. Kemudian disebarkan secara masif ke masyarakat Indonesia untuk memenangkan Prabowo-Sandi. Kasus ini mulai diselidiki oleh Polri.

Jasa Anthony Leong dimanfaatkan oposisi untuk melakukan black campaign dengan menyebarkan fitnah dan hoax di media sosial. Ia juga berperan penting untuk menaikkan elektabilitas Sandiaga Uno jelang Pilpres 2019 ini. 

Oleh karena itu, masyarakat jangan mudah percaya dengan semua informasi tentang Sandiaga Uno karena semua hanya settingan Anthony Leong. Apalagi yang bertendensi fitnah dan kampanye hitam ke Jokowi, hal itu juga hasil kerja Anthony Leong

Ingat, Ada 75% Rakyat Tak Menginginkan Prabowo-Sandi berdasarkan Survei PolMark

Ingat, Ada 75% Rakyat Tak Menginginkan Prabowo-Sandi berdasarkan Survei PolMark

Mendekati Pilpres 2019, suara Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno semakin minim. Bahkan menurut survei dari kalangan mereka sendiri. 

Berdasarkan survei PolMark yang bekerjasama dengan DPP PAN menyebutkan bahwa elektabilitas Prabowo-Sandi hanya sebesar 25,8 persen. Sedangkan undecided voters alias yang belum menentukan pilihan sebesar 33,8 persen.

Sedangkan, lawannya yakni Jokowi-Maruf Amin justru jauh di atasnya, yaitu 40,4 persen. 

Dengan perolehan itu, maka ada 75 persen lebih masyarakat Indonesia yang sebenarnya tidak ingin Prabowo menjadi Presiden RI. Artinya, ada 3/4 masyarakat Indonesia yang tak mau memiliki Presiden pelanggar HAM tersebut. Jumlah itu sangat mayoritas di Indonesia.

Cara baca survei seperti itu sebenarnya kurang tepat, tetapi kita perlu mengikuti alur berpikir dari tim sukses Prabowo-Sandi, Sudirman Said, yang berkoar-koar, bahwa katanya Jokowi tidak diminati oleh 60 persen rakyat. Lantaran, dia hanya mendapatkan elektabilitas 40 persen berdasarkan riset Polmark.

Dengan menggunakan logika yang sama, berarti juga ada 75 persen rakyat yang tak menginginkan Prabowo. Karena elektabilitasnya sejauh ini hanya 25 persen. 

Bila dibandingkan demikian, maka justru Prabowo-Sandi yang lebih banyak ditolak rakyat. Benar kan?

Padahal, penyelenggara survei tersebut adalah PolMark. Sebagaimaan kita tahu, konsultan politik pimpinan Eep Saefullah ini bekerja sama dengan DPP PAN dan menyokong tim pemenangan Prabowo-Sandi. 

Sebelumnya, PolMark adalah  konsultan politik Anies-Sandi di Pilkada DKI Jakarta. Lembaga survei ini yang juga disebut-sebut sebagai "think tank" dari maraknya politik identitas di Jakarta karena menyerukan kampanye politik di masjid-masjid. 

Dengan hasil survei di atas, maka bisa dikatakan bahwa Prabowo-Sandi ternyata justru kalah di survei internal mereka sendiri. Suara mereka tetap rendah meskipun dipoles sedemikian rupa.

Sandiaga Uno Tak Mau Temui Warga, Ribuan Warga Payakumbuh Kecewa

Sandiaga Uno Tak Mau Temui Warga, Ribuan Warga Payakumbuh Kecewa 

Kejadian tidak mengenakkan terjadi saat Cawapres nomor urut 02, Sandiaga Uno berkunjung ke Payakumbuh, Sumatera Barat. Ribuan warga kecewa kepada Sandiaga, karena dirinya batal menyapa pendukung di Pasar Payakumbuh dan Pasar Ibuh.

Awalnya, sesuai jadwal Sandi akan mengunjungi Pasar Payakumbuh untuk berdialog dengan para pelaku UMKM dan masyarakat. Dan ribuan warga yang juga didominasi oleh emak-emak sudah berkumpul di bawah kanopi Pasar Payakumbuh.

Namun, setelah menunaikan salat di Masjid Ansharullah Payakumbuh sekitar pukul 15.00 WIB, rombongan mobil Sandi malah berjalan lurus saja melanjutkan perjalanan ke Padang Panjang. Mereka tak mau menyapa warga.

Kontan saja ribuan warga marah dan kecewa. Mereka diperlakukan tidak adil karena diminta kumpul dari pukul 11.00 siang, namun waktu sore harinya tak ditemui. 

Warga juga memprotes Badan Pemenangan Kota (BPK) Payakumbuh karena tidak berhasil mendatangkan Sandiaga. Video protes mereka ini tersebar luas di media sosial. 

Dengan kelakuan Sandi yang tidak konsisten dan ingkar janji seperti itu, warga yang sebagian besar adalah ibu-ibu telah dibuat kecewa dan patah hati. Mereka kecewa kepada Sandiaga dan BPK Payakumbuh.

Kejadian ini seharusnya menjadi pelajaran bagi kita semuanya, bahwa kandidat yang sudah ingkar janji sejak masa kampanye harusnya tak perlu dipercaya lagi. Bila dari awal saja sudah inkonsisten, maka dia akan menutupi kebohongan dengan kebohongan baru. Dia tak akan menjadi amanah