Kemarahan Prabowo ke Media dan Bibit-Bibit Otoriter

Kemarahan Prabowo ke Media dan Bibit-Bibit Otoriter

Lagi-lagi wajah galak ditampilkan oleh Calon Presiden Prabowo Subianto. Seperti beberapa tahun lalu, dia marah kepada sejumlah media arus utama di Indonesia karena tidak memberitakan Reuni 212. 

Selain itu, Prabowo mempersoalkan objektifitas media saat meliput reuni 212 di Monumen Nasional (Monas), Minggu (2/12) lalu. Prabowo menegaskan jumlah massa yang menghadiri aksi reuni 212 kemarin mencapai 11 juta peserta, bukan puluhan atau ratusan ribu sebagaimana diberitakan media.

Prabowo kemudian menyebut media saat ini kerap berbohong dan banyak memanipulasi rakyat. Ia bahkan meminta masyarakat tak lagi menghormati profesi jurnalis karena menurutnya sudah tak lagi objektif. 

Kemarahan Prabowo itu konyol. Bahkan kemarahannya pada media kali ini bisa dikatakan sebagai sebuah arogansi. 

Setiap media pada prinsipnya memiliki fatsun dan prinsip yang tak bisa ditabrak. Tak ada kewajiban media untuk meliput Reuni 212 atau bahkan menjadikannya 'headline', sebagaimana keinginannya.  

Sikap Prabowo telah menunjukkan cara berfikir yang kerdil dan memalukan, disamping itu benih-benih otoriter mulai terlihat, apalagi kalo nanti jika dirinya terpilih. Karena dia hanya ingin media memberitakan sebagaimana yang dia inginkan saja. Ini jelas adalah cara Orde Baru.

Di sisi lain, kemarahan Prabowo pada media itu semakin memperjelas bahwa dirinya memang berkepentingan terhadap adanya Reuni 212 tersebut. Padahal dia sendiri bukan merupakan alumni. 

Prabowo ini juga lucu, sebelumnya dia memboikot beberapa media, tetapi ketika tidak diberitakan dia marah. Ketidakhadiran media itu bisa jadi karena faktor pemboikotan oleh Gerindra yang seharusnya telah dipahami sejak awal oleh Prabowo.  

Kasus ini menegaskan bahwa Prabowo tak paham soal kebebasan pers, dimana media memiliki kewenangan untuk memberitakan sesuatu ataupun tidak. Ketika media dipaksa untuk meliput, sama saja telah membelenggu kebebasan pers.

Di sisi lain, memberitakan apa yang diinginkan Prabowo sama saja membunuh kredibilitas media karena dianggap sebagai penyebar hoaks. Karena anggapan angka jumlah peserta Reuni 212 sebanyak 11 juta itu tak tidak bisa dipertanggungjawabkan secara data. 

Bayangkan jika itu benar 11 juta, maka setidaknya dibutuhkan 220 ribu bus berkapasitas 50 orang, atau 1.8 juta mobil kapasitas 6 orang, atau 5.5 juta unit sepeda motor dengan kapasitas 2 orang untuk mengangkut ke Jakarta. 

Bahkan, kalau benar 11 juta orang, maka setidaknya diperlukan 55 ribu pesawat Boeing 737 (kapasitas 200 orang) untuk angkut 11 juta orang. Jika itu benar, maka setidaknya dibutuhkan 11 hari untuk angkut 11 juta orang dengan menggunakan kereta commuter line (830 perjalanan per hari, 10-12 gerbong).

Semua angka itu faktanya tak terjadi di Jakarta pada Minggu lalu. Artinya, klaim 11 juta itu jelas sebuah kebohongan belaka. Tak terjadi sebagaimana kenyataannya.

Kemarahan Prabowo kepada media untuk saat ini memang tak berpengaruh apa-apa karena hanya seorang Capres. Namun, jika sampai Prabowo jadi presiden, kemarahannya kepada media bisa berdampak dan memberikan pengaruh karena sudah memiliki kekuasan. Ini yang berbahaya bagi sistem demokrasi.

Dan, kita tak mau pengalaman pahit seperti itu terjadi kembali. Jangan sampai pers dibungkam atau hanya mengikuti suara satu pihak saja, sebagaimana masa Orde Baru dulu.

Oleh karenanya, menghadapi momentum Pilpres 2019 ini, kita harus berpikir ulang. Apakah anda mau pers dibungkam (lagi) ketika Prabowo menjadi Presiden?