Isu Utang dan Oposisi yang Tak Kredibel
Isu utang kembali menyerang pemerintahan Presiden Joko Widodo. Meski telah dijelaskan berkali-kali, tetapi pihak oposisi selalu memainkan wacana ini untuk mempengaruhi masyarakat.
Adalah, politisi PKS Mardani Ali Sera menanggapi utang pemerintah sebesar Rp. 409 Triliun yang jatuh tempo pada tahun 2019. Mardani menilai bahwa hal tersebut sangat mengkhawatirkan, terlebih jika utang tersebut menyalahkan masa lalu.
Kritikan tanpa dasar itu disampaikannya melalui akun Twitternya @MardaniAliSera pada Kamis (23/8/2018).
Kekhawatiran, apalagi seolah terkesan merendahkan kemampuan pemerintah sebagaimana pernyataan Mardani di atas sungguh tak berdasar. Bila wacana itu tersebar luas bisa menyesatkan masyarakat.
Padahal, kondisi utang hari ini sebenarnya masih aman di bawah batas yang ditetapkan Undang-Undang. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan bahwa pengelolaan utang negara saat ini semakin membaik, meskipun ada jatuh tempo pembayaran utang pada 2019.
Pemerintah tidak merasa terbebani dengan jatuh tempo tersebut karena memang sudah dihitung dan direncanakan dengan matang.
Utang Indonesia yang dikelola dengan baik dan hati-hati tersebut juga diapresiasi oleh Bank Dunia. Lembaga keuangan internasional itu menilai rasio utang RI masih yang terendah dibandingkan dengan negara-negara dengan tingkat ekonomi maju maupun berpendapatan menengah.
Sebagaimana dengan pendapat ekonom senior Bank Dunia, Gil Sander, rasio utang pemerintah Indonesia yang berada pada kisaran 29 persen terhadap PDB ini juga didukung oleh pengelolaan yang baik sehingga tidak rentan dengan risiko fiskal.
Namun anehnya, kekhawatiran itu ditambahkan dengan tuduhan Mardani Ali Sera bahwa utang pemerintah membengkak hingga Rp. 7,3 Triliun akibat pelemahan nilai tukar rupiah.
Hal ini adalah sebuah tuduhan yang naif. Karena semua negara juga mengalami pelemahan mata uang akibat perang dagang AS dan Tiongkok.
Saat ini, rupiah menunjukkan tren penguatan dari di atas Rp. 14.000 menjadi kisaran Rp. 13.714 / dollar AS per 5 Desember 2018.
Pihak oposisi selalu mencari kesalahan tanpa diikuti sikap yang fair dan adil. Seperti misalnya tidak pernah mengapresiasi saat pemerintah berhasil mencicil utang atau mengelola dengan baik perekonomian negara.
No comments:
Post a Comment