Apa yang Perlu Diketahui terkait Arah dan Peran Kebijakan Fiskal Tahun 2019?

Apa yang Perlu Diketahui terkait Arah dan Peran Kebijakan Fiskal Tahun 2019?

Pemerintah berusaha mengantisipasi gejolak perekonomian global melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Langkah ini dipandang strategis agar perekonomian Indonesia tetap tumbuh dan stabil.

Salah satu cara yang bisa dilakukan adalah mendorong APBN yang lebih ekspansif guna memberi stimulus bagi para pelaku ekonomi. Hal ini diikuti dengan optimalisasi instrumen kebijakan fiskal (pajak, subsidi dll) serta mengalokasikan lebih banyak anggaran pada sektor yang mempunyai efek pengganda lebih tinggi.

Untuk dapat menjawab akar permasalahan ekonomi, peningkatan belanja pemerintah saja tidak cukup, karena terdapat kelambatan pertumbuhan belanja pemerintah pusat, terjadi penurunan alokasi belanja subsidi energi di tengah tren kenaikan harga minyak, serta rendahnya alokasi belanja insentif pajak untuk sektor manufaktur.

Selama 2 tahun terakhir, belanja perpajakan sektor industri manufaktur hanya tumbuh 2% sementara sektor jasa seperti keuangan tumbuh 7%. Sehingga keberhasilan dalam koordinasi kebijakan untuk mendorong proses reindustrialisasi sangat diperlukan.

Perlu diketahui, pada tahun 2019 ini diprediksi masih akan terjadi potensi shortfall perpajakan. Hal ini disebabkan karena belum adanya terobosoan kebijakan. Oleh karena itu, pemerintah melalui Kementerian Keuangan melakukan berbagai strategi, salah satunya ialah menanamkan kesadaran pajak sejak usia dini.

Tahun depan, pemerintah tetap menjaga rasio utang dalam batas yang aman, sesuai dengan UU maksimal 60% terhadap produk domestik bruto (PDB). Pembiayaan APBN 2019 juga akan dilaksanakan secara hati-hati dan risiko yang terukur.

Kesehatan dan kemandirian APBN 2019 dicerminkan dengan keseimbangan primer yang semakin kecil menuju nol, serta defisit dan pembiayaan utang yang menurun, sehingga rasio utang terkendali dalam batas aman.

Pembiayaan melalui utang hanya sebagai alat dan bagian dari instrumen fiskal untuk menuju pembangunan Indonesia. Pembiayaan utang di tahun depan tersebut merupakan yang terendah selama lima tahun terakhir.

Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani, pembiayaan utang akan dioptimalkan sebagai instrumen yang dapat memacu perekonomian, dengan mendorong peningkatan peran swasta, BUMN dan Badan Layanan Umum (BLU) untuk mengakselerasi pembangunan infrastruktur, melalui skema pembiayaan kreatif dan inovatif.

Kita optimis ke depan perekonomian Indonesia akan tetap tumbuh dan stabil. Ini adalah hasil kerja bersama.