Tak Setuju Demo, Kader PAN Ingatkan Elit Politik agar Hormati KPU

Tak Setuju Demo, Kader PAN Ingatkan Elit Politik agar Hormati KPU

Sikap politik yang waras kembali ditunjukan oleh kader Partai Amanat Nasional (PAN) terkait dinamika politik kiwari. Mereka tak setuju dengan serangkaian gerakan yang berusaha menekan Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Hal ini sebagaimana sikap yang ditunjukan oleh Wakil Ketua Umum PAN, Bara Hasibuan. Ia meminta agar tidak ada yang merusak proses pemilu, termasuk adanya upaya delegitimasi terhadap KPU.

Bara berpendapat seharusnya para elite politik tidak boleh menekan KPU seperti itu. Hal ini merespon soal rencana aksi unjuk rasa yang akan dilakukan Kivlan Zein dan Eggi Sudjana di depan Kantor KPU, Jumat (9/5). 

Bara mengatakan elit dan rakyat harusnya memberi kepercayaan kepada KPU karena penyelenggara pemilu itu telah bekerja keras dan bersikap transparan. Misalnya, dengan adanya aplikasi Situng KPU dan perbaikan kesalahan yang dilakukan. 

PAN sendiri masih percaya dengan KPU. Mereka optimis KPU dapat bersikap independen karena para komisionernya dipilih oleh DPR. Jika masih ada kesalahan itu adalah hal yang normal. 

Mengingat, demokrasi di Indonesia masih berkembang dengan wilayah negara yang sangat luas, sehingga wajar jika penyelenggaraan Pemilu tidak sempurna, serta masih ada kekurangan dan kesalahan di sana sini. 

Tetapi kesalahan itu bukan terjadi karena disengaja ataupun hasil rekayasa. Itu murni kesalahan manusia (human error).

Disadari atau tidak, tuntutan demo yang meminta KPU membongkar kecurangan itu sama saja dengan mendelegitimasi KPU. Kubu Prabowo-Sandi itu seolah-olah menuduh KPU telah melakukan kecurangan terstruktur, sistematis dan masif. 

Kalaupun ada kecurangan harusnya tidak perlu hingga demo menekan KPU tersebut. Karena kita telah memiliki mekanisme untuk menyikapi kecurangan Pemilu dengan melaporkannya ke Bawaslu dan DKPP. Jika ada perselisihan hasil Pemilu, maka dibawa ke Mahkamah Konstitusi. 

Itulah sikap politik yang waras seharusnya. Bukan dengan berdemo berjilid-jilid sembari memprovokasi rakyat untuk people power. Hal itu merupakan cara inkonstitusional sekaligus kekanak-kanakan.