Berbeda dengan Prabowo, Partai Demokrat Tak Melihat Adanya Kecurangan yang Terstruktur, Sistematis dan Masif pada Pemilu 2019

Berbeda dengan Prabowo, Partai Demokrat Tak Melihat Adanya Kecurangan yang Terstruktur, Sistematis dan Masif pada Pemilu 2019

Posisi Partai Demokrat sangat berbeda dengan rekan koalisinya dalam memandang Pemilu 2019. Bila Prabowo dkk, melihat ada kecurangan yang terstruktur, sistematis dan masif pada Pemilu saat ini, tidak begitu dengan partai besutan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tersebut. 

Sejauh ini, Partai Demokrat tak melihat adanya kecurangan yang memenuhi unsur terstruktur, sistematis dan masif (TSM), sehingga berpeluang dilakukan pemilu ulang.

Hal ini berdasarkan penilaian dari tim analisa internal mereka. Selama ini, Partai bernomor urut 14 itu punya tim analisa tersendiri untuk menjaga proses Pemilu serentak 2019 berjalan adil dan transparan.

Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat, Amir Syamsuddin mengatakan, tim analisa Demokrat dari hari ke hari masih bekerja sampai saat ini. Menurut tim tersebut, belum ada kecurangan pemilu yang memenuhi unsur TSM.

Partai Demokrat juga melihat, KPU masih akomodatif melihat dugaan kecurangan tersebut. Sehingga tidak menutup diri dan mau melakukan koreksi apabila memang dilaporkan ada terjadi kecurangan atau kesalahan dalam proses pemilu.

Indikasinya adalah KPU selalu membuka pintunya untuk dilakukannya kroscek dan koreksi oleh siapapun, baik oleh kubu 01 dan 02. Sehingga kita bisa menilai bahwa KPU tidak pernah menutup diri.

Untuk itu, koreksi terhadap indikasi kecurangan ini bisa dilakukan tanpa harus menunggu ke MK. Sejauh ini, sudah dilakukan misalnya saja terjadi pemungutan suara ulang di beberapa daerah.

Penilaian Partai Demokrat di atas bisa dikatakan obyektif. Mereka menilai kondisi sesuai dengan kenyataannya yang ada di lapangan. 

Meski mereka berada dalam satu kubu dengan Prabowo-Sandi, tetapi Partai Demokrat tak kehilangan obyektivitasnya, sehingga memiliki penilaian yang berbeda. Hal ini karena analisa tersebut dilakukan dengan jujur, bukan karena ambisi politik. 

Berbeda dengan Prabowo-Sandi yang mengabaikan fakta dan bukti-bukti di lapangan. Hanya karena mereka kalah, lantas proses Pemilu dianggapnya curang. 

Itulah sikap yang tak dewasa dari elit politik yang mabuk kekuasaan. Mari kita terima apapun hasil Pemilu tanpa harus mengedepankan ego kekuasaan masing-masing. Selain tak baik untuk keutuhan bangsa, juga tak memberikan pendidikan politik yang sehat pada rakyat.

Lagi-Lagi Gila, Amien Rais yang Suka Provokasi tanpa Bukti

Lagi-Lagi Gila, Amien Rais yang Suka Provokasi tanpa Bukti

Seperti tak ada habis-habisnya, Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais menyerang KPU dan kubu Jokowi-Maruf Amin dengan isu kecurangan. Meski tanpa bukti, Ia hampir tiap hari berteriak soal kecurangan Pemilu 2019 ini. 

Terakhir, Amien Rais menyebut Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai makhluk politik buatan pemerintah petahana. Hal ini diungkapkan Amien dengan menuding adanya kecurangan yang dilakukan KPU dalam penyelenggaraan pemilu.

Pada Pemilu 2019 ini, menurut Amien, telah terjadi kejahatan yang terukur, sistematik, masif, brutal, hingga barbar. Ia menyebut KPU sendiri tak bisa mengendalikan sistemnya. Katanya, data-data di KPU dimasukkan oleh 'siluman'.

Entah apa maksudnya pernyataan-pernyataan Amien Rais di atas. Ia mengoceh sesukanya, tetapi sekalipun tak pernah diikuti dengan membuka datanya, apalagi mau adu data dan diperbandingkan bersama. 

Apa yang dikatakannya itu tak ubahnya mirip dengan dongengan tidur. Atau, ocehan kosong di radio rusak.

Untuk itu, biarkan saja ia terus berkoar-koar, tak perlu dipercaya apalagi dipatuhi. Masyarakat tidak perlu takut, sebab dia hanya melakukan gertak sambal agar apa yang dia inginkan dipenuhi.

Diakui atau tidak, Amien Rais ini teah menjadi hama bagi demokrasi. Ia tidak tahu apa-apa, tetapi omongannya begitu keras dan kasar. 

Ia tidak punya kontribusi apa-apa dalam negeri ini, tetapi sering membuat keributan dan mengadu domba. 

Lazimnya seseorang semakin tua, harusnya semakin matang cara berpikir dan mau membina kerukunan antar umat beragama dan sesama. Tetapi tidak dengan Amien Rais. 

Maka tak aneh bila sosok Amien Rais ini disebut bagaikan duri dalam daging. Ia adalah orang tua yang sudah malang melintang di dunia perpolitikan Indonesia, tetapi tindakannya melebihi politisi. Bahkan dia bisa menjadi perusak politik dan kata-katanya terlalu kasar seperti bukan politisi.

Itulah kelakuan "sengkuni tua" hari-hari ini. Tak pernah berhenti ngoceh demi sesuap nasi dan ambisi politik.

Tak Aneh, Kubu Prabowo-Sandi Minta Penghentian Situng KPU Karena Kalah

Tak Aneh, Kubu Prabowo-Sandi Minta Penghentian Situng KPU Karena Kalah

Beberapa waktu lalu, Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Syihab menyarankan Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno mendesak KPU menghentikan real count. Hal ini wajar saja, sebab mereka kalah.

Saran Habib Rizieq itu disampaikan oleh ketua penanggung jawab Ijtima Ulama III, Yusuf Muhammad Martak. Ia menilai real count bisa berbahaya dan membentuk opini salah di masyarakat.

Menanggapi itu, Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf Amin tak heran. Soalnya hasil Pilpres menunjukkan kekalahan kubu Prabowo-Sandi. 

Hal itu sudah dapat ditebak bahwa para pendukung 02, termasuk Habib Rizieq, akan meminta KPU untuk menghentikan situng yang hasilnya memang memenangkan pasangan pasangan Jokowi-Kiai Ma'ruf. Mungkin ceritanya akan lain kalau situng itu akan memenangkan mereka.

Hal itu sekaligus menunjukan bahwa kubu Paslon 02 tidak siap menerima kekalahan, sehingga menyarankan agar situng KPU dihentikan lantaran hasilnya sudah menunjukkan tanda-tanda kekalahan Prabowo-Sandi. 

Masalahnya, dari Situng KPU itu hasil sementara ini sama dengan lembaga survei kredibel dan data "real count" yang dimiliki TKN. Inilah latar belakang kubu Prabowo-Sandi protes.

TKN Jokowi-Amin hingga kini menolak keras bila Situng KPU itu dihentikan. Sebab, Situng KPU ini merupakan wujud transparansi dari KPU. 

Dengan adanya Situng KPU tersebut masyarakat akan lebih mudah memantau dengan cepat hasil real count KPU. Bahkan masyarakat bisa menegur KPU bila ada salah input. 

Untuk itu, kita baiknya segera mendesak KPU agar jangan terlalu lambat mengimput data hasil perhitungan C1, sebab lebih cepat akan lebih baik. 

Bila kita mengamati seksama manuver kubu Prabowo-Sandi belakangan ini, maka tak akan jauh-jauh dari persoalan di atas. Pokok masalahnya adalah karena mereka sadar kalah, tetapi tak mau menerima dan mengakuinya. 

Makanya dibuat berbagai alasan dan tindakan, mulai menuduh quick count palsu, KPU curang, hingga meminta penghentian Situng KPU. 

Kita tak perlu ikuti langkah ngawur dan inkonstitusional dari kubu Prabowo-Sandi ini. Mari kita berpikir dewasa dalam menanggapi dinamika politik pasca Pemilu 2019.

Menyoal Sikap Kubu Prabowo-Sandi yang Alergi terhadap Transparansi

Menyoal Sikap Kubu Prabowo-Sandi yang Alergi terhadap Transparansi

Meski sudah mengklaim menang dan menuding KPU curang, tetapi faktanya BPN Prabowo-Sandi tak mau transparan dengan data mereka sendiri. Hingga kini publik tak pernah tahu data yang menjadi dasar klaim tersebut. 

Misalnya, BPN Prabowo-Sandi tak pernah menunjukan data C1 yang menyatakan mereka menang. Padahal, katanya mereka mengaku mendapatkannya dari perhitungan real count. 

Bahkan terkait tempat penghitungan pun hingga saat ini belum dijelaskan kepada publik. Mereka berdalih semuanya dirahasiakan demi keamanan. 

Hal tersebut menunjukkan kubu Prabowo tidak berani untuk transparan dan hanya main klaim secara sepihak. Tentu saja, itu membuat masyarakat ragu atas klaim sepihak kubu 02. 

Ditambah kubu Prabowo-Sandi kini meminta KPU untuk menghentikan Sistem Informasi Penghitungan Suara (Situng). Menurut mereka Situng membuat publik bingung. 

Simpati masyarakat pun makin hilang. Karena permintaan untuk menghentikan Situng KPU itu sungguh tak berdasar. 

Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Evi Novita Ginting menyatakan bahwa pihaknya tidak bisa menghentikan situng yang sudah berjalan. Pasalnya hal tersebut sebagai wujud transparansi lembaga penyelenggara pemilu. 

Ia berharap semua pihak bisa mengerti apa yang dilakukan oleh KPU sebagai bentuk transparansi ke publik. Karena adanya Situng ini masyarakat juga bisa memantau apabila terjadi salah entri.

Dengan demikian, Situng KPU ini dibuat sebagai bentuk transparansi dari KPU. Pentingnya transparansi dalam demokrasi ini, membuat kita mempertanyakan kemarahan seorang Prabowo kepada media dan keanehan timnya yang serba tertutup serta banyak alasan. 

Prabowo dan timnya saat ini seperti takut akan bayang-bayang sebuah transparasi. Ia lebih suka dengan dengan sesuatu yang tertutup dan serba kasak-kusuk. 

Kelakuan kubu Prabowo-Sandi ini ditengarai karena mereka sudah kalah, tetapi tak mau mengakuinya. Mereka membuat klaim palsu berdasarkan data yang abal-abal. Makanya, tak mau membukanya.

Kalau benar, mengapa tak mau terbuka?

Haramkan Tagar #2019GantiPresiden, Indikasi Perpecahan Koalisi 02 Makin Terbuka

Haramkan Tagar #2019GantiPresiden, Indikasi Perpecahan Koalisi 02 Makin Terbuka

Perpecahan koalisi Adil dan Makmur yang mendukung Prabowo-Sandi semakin terbuka. Hal ini setelah pendukungnya satu per satu mengundurkan diri. 

Salah satu indikasinya berasal dari pernyataan penggagas tagar #2019GantiPresiden sekaligus politikus PKS, Mardani Ali Sera. 

Dalam sebuah pernyataannya ke media, Mardani mengatakan saat ini tagar ganti presiden sudah berakhir dan dirinya tidak mau menyanyikan lagi lagunya. 

Siapapun pemenangnya tak usah takut dan saling sahut karena hanya membuat publik semakin pecah. Per 13 April Mardani sudah mengharamkan tagar 2019 Ganti Presiden karena kompetisinya sudah selesai. 

Ia mengaku menghormati hasil Pilpres 2019 nanti siapa pun pemenangnya. Ia juga meminta masyarakat untuk menerima siapapun yang terpilih nanti.

Adanya pernyataan Ketua DPP PKS tersebut menambah daftar panjang indikasi perpecahan partai pendukung Prabowo. Setelah PAN dan Partai Demokrat, kini PKS mulai menunjukan tanda-tanda akan tarik diri. 

Alasan Mardani Ali Sera yang mengharamkan tagar #2019GantiPresiden merupakan pengakuan secara tidak langsung bahwa tanda-tanda kekalahan Prabowo itu semakin terlihat. 

Seruan untuk menghormati siapapun yang terpilih adalah wujud sikap kenegarawanannya dalam menyikapi pilihan politik rakyat pada 17 April 2019 lalu. 

Mari kita akhiri polemik soal Pemilihan Presiden ini. Kita akui siapapun yang terpilih menjadi Presiden dan Wakil Presiden. Bagaimanapun itu adalah representasi suara rakyat Indonesia.

Ketua DPC Gerindra Kab. Asahan Diadukan Anggotanya ke Polisi

Ketua DPC Gerindra Kab. Asahan Diadukan Anggotanya ke Polisi

Kelakuan ilegal dan kriminal dilakukan oleh kader Gerindra. Kali ini terjadi di Kabupaten Asahan, Sumatera Utara. 

Pasalnya, empat pengurus Pimpinan Anak Cabang (PAC) Partai Gerindra di Kabupaten Asahan itu melaporkan Ketua DPC Partai Gerindra, Baharuddin Harahap ke kepolisian.

Keempatnya yaitu Ketua PAC Air Joman, Elfian, Ketua PAC Rawang Panca Arga, Rusli, Ketua PAC Kecamatan Simpang Empat, Muhammad Tohir Sitorus dan Ketua PAC Kecamatan Tanjung Balai, Akmal Sinaga.

Laporan ke Polres Asahan itu dilakukan pada Selasa (30/4/2019) lalu, karena Baharuddin diduga memalsukan tanda tangan untuk dapat mencairkan dana pendidikan Partai Gerindra yang berasal dari Pemkab Asahan.

Kasus ini berawal pada tahun 2018 lalu, Partai Gerindra melakukan pencairan dana dari Kesbang Kabupaten Asahan melalui Badan Pengelola Keuangan Aset Daerah Pemkab Asahan.

Nah, salah satu syarat untuk dilakukan pencairan yaitu harus memenuhi syarat, melampirkan dokumen kegiatan berupa pendidikan politik di setiap PAC yang ditanda tangani masing-masing ketua PAC.

Namun hingga saat ini, kepengurusan DPC Partai Gerindra di bawah kepemimpinan Baharuddin Sinaga tidak pernah sama sekali melakukan kegiatan pendidikan politik. Hal ini menjadi indikasi korupsi sekaligus pemalsuan tanda tangan.

Tindakan Ketua DPC Gerindra Asahan ini merupakan sikap tak terpuji karena merugikan anggotanya sendiri. Tindakan korup dan manipulatif seperti ini sudah bukan rahasia lagi di partai pimpinan Prabowo Subianto tersebut.

Gerindra banyak bermasalah dengan hukum dan melakukan pelanggaran yang mencoreng nama partai dan semakin menguatkan label buruk kepada Gerindra.

Demi Keutuhan Bangsa, MUI Ajak Masyarakat Dukung Lembaga Negara Penyelenggara Pemilu

Demi Keutuhan Bangsa, MUI Ajak Masyarakat Dukung Lembaga Negara Penyelenggara Pemilu

Menyikapi dinamika politik pasca Pemilu 2019, Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) menggelar rapat pleno, di Jakarta, Kamis (2/5) kemarin. 

Dalam rapat tersebut, MUI meminta semua elemen bangsa untuk menjaga kondusivitas kehidupan berbangsa dan bernegara, menghindari rasa saling curiga, senantiasa memelihara ukhuwah dan persaudaraan.

Dalam kesempatan itu, Komisi Fatwa MUI meminta masyarakat untuk menghormati lembaga negara penyelenggara pemilu. 

Diwakili Sekretaris Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Asrorun Niam Sholeh, institusi ulama itu meminta setiap pihak untuk menghormati lembaga negara dan tidak mendelegitimasinya seiring dengan perkembangan sosial kemasyarakatan pasca-Pemilu yang mengkhawatirkan.

MUI juga mengajak masyarakat agar jangan saling curiga serta menyebarkan informasi yang menyebabkan terjadinya keresahan di masyarakat. Jangan pula membangun opini menyesatkan yang melemahkan fungsi negara.

Jika ada masukan, ketidakpuasan, kritik, atau protes terhadap kinerja lembaga negara agar disampaikan dengan cara yang baik sesuai mekanisme yang dibenarkan. Tidak boleh menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan. Tujuan yang baik harus dilakukan dengan cara yang baik dan dampak yang ditimbulkan juga baik,

MUI sebagai lembaga yang mengayomi berbagai organisasi Islam memang sudah selayaknya diikuti dan dijadikan pedoman oleh umat Islam. Hal ini agar kita tidak salah arah dalam mengambil sikap, terutama terkait dinamika politik pasca Pemilu. 

Terlepas dari itu, kita memang seyogianya harus memberikan kepercayaan penuh kepada lembaga yang memiliki kewenangan dan kompetensi untuk menjalankan tugasnya dengan baik, terutama terkait dengan proses Pemilu hingga tuntas. Bukan malah mendelegitimasinya. 

Mari kita jaga Indonesia ini agar membawa kemaslahatan bersama.