Klarifikasi Kiai Maruf terkait Video "Ahok harus DIhabisi"

Klarifikasi Kiai Maruf terkait Video "Ahok harus DIhabisi"

Video lama KH. Ma'ruf Amin yang mengatakan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sebagai 'sumber konflik dan harus dihabisi' beredar di media sosial. Video ini tampak digunakan oleh kubu Prabowo-Sandi guna memecah belah dukungan kepada Jokowi-Maruf Amin.

Tetapi sebelum menghakimi tanpa bukti, kita sebaiknya perlu menengok konteks pernyataan Kiai Maruf Amin tersebut. 

Saat dikonfirmasi Detik.com, Kiai Ma'ruf Amin menjelaskan soal pernyataannya. Menurutnya, peristiwa di video itu terjadi saat beberapa ustaz mengajaknya untuk mendukung Anies Baswedan menjadi capres di Pemilu 2019. 

Saat itu, Kiai Ma'ruf tidak setuju mendukung Anies di Pemilu 2019. Kiai Ma'ruf menegaskan bahwa kondisi Pilkada DKI Jakarta 2017 berbeda dengan Pilpres 2019. 

Ia menyatakan bahwa Ahok memang menjadi sumber konflik saat pergelaran Pilkada DKI 2017 kala itu. Namun, ia tidak lantas setuju mendukung Anies di Pemilu 2019, sebab ia menilai Jokowi berbeda dengan Ahok, sehingga lebih mendukung Jokowi daripada Anies. 

Selain itu, Ma'ruf menegaskan bahwa video itu dalam kondisi tak utuh ketika di unggah ke media sosial. Ia menyatakan bahwa masyarakat akan mengerti konteks pembicaraannya kala itu apabila videonya di unggah secara utuh.

Kita paham video lama itu diunggah kembali guna memecah dukungan kepada Kiai Maruf yang kini bergandengan tangan bersama Jokowi. Para pendukung 02 berusaha mengadu domba antara pendukung Ahok dan Kiai Maruf melalui video tersebut. 

Tetapi kita sebaiknya tak mudah terprovokasi dengan propapanda murahan seperti itu. Kita harus pahami konteks dan latar belakang percakapan itu agar tidak salah paham.

Cinta yang Bersyarat, Balada Kisah Cinta Prabowo dan Titiek setiap 5 Tahun Sekali

Cinta yang Bersyarat, Balada Kisah Cinta Prabowo dan Titiek setiap 5 Tahun Sekali

Dewan Pakar Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Drajad Wibowo, memastikan jika kelak capres nomor urut 02 itu memenangi Pilpres 2019, maka yang bakal menjadi ibu negara adalah mantan istrinya, Titiek Soeharto.

Padahal kita tahu, Letjen (Purn) TNI Prabowo Subianto telah bercerai dengan Titiek, tak lama setelah Soeharto tumbang pada 1998. 

Lucunya sekali, Titiek Soeharto bicara soal jadi ibu negara Prabowo jika menang Pilpres 2019. Publik lalu bertanya, jika kalah? Nggak jadi baikan/rujuk dong? 

Bila begitu, maka kisah cinta antara Prabowo dan Titiek Soeharto ini seperti buah musiman, yang muncul setiap tahun politik saja. 

Sungguh wanita yang penuh perhitungan dan ada udang di balik batu. Terkesan menumpang tenar demi ambisi. Alangkah lucunya kisah cinta mereka seperti cinta bersyarat. 

Jika Prabowo menang, peluang rujuk dipertimbangkan.Namun jika kalah, kisah cinta pun lenyap seperti yang terjadi pasca Pilpres 2014.

Kita harus akui, Titiek Soeharto dalam kampanyenya bersama Prabowo-Sandi terlihat ambisius dan ngebet banget ingin ikut berkuasa juga. Titiek seperti membuka peluang rujuk, padahal hal itu bisa dilakukan sejak Pilpres 2014 lalu, kemudian lenyap, dan muncul lagi pada Pilpres 2019. 

Ini jelas membuktikan bahwa kisah cinta Prabowo dan Titiek selalu memanfaatkan kepentingan politik. Dua-duanya sangat ambisius dan sangat ingin berkuasa.

Hakikat dari suami-istri itu ialah mendampingi dengan setia dalam suka dan duka. Oleh karenanya, sebaiknya Titiek bisa mendampingi Prabowo apa pun hasil dari Pilpres 2019 nanti.

Akan sangat mulia bila Titiek Soeharto bersedia mendampingi dan menjalani kompleksnya kehidupan bersama Prabowo  dalam kondisi menang maupun kalah. 

Jadi bersatu itu bukan karena akan mendapat kekuasaan/menang pilpres, tapi karena dilandasi cinta kasih yang kuat dalam suka dan duka seperti Ibu Iriana dan Pak Jokowi yang terus memelihara cinta kasih dalam suka-duka.

Mari kita saksikan, drama cinta setiap 5 tahun ini. Apakah Titiek akan tetap rujuk pasca kekalahan Prabowo untuk kesekian kalinya? Mari simak di kisah berikutnya pasca Pilpres nanti.

Dilema 02, Komunitas LGBT Dukung Prabowo-Sandi

Dilema 02, Komunitas LGBT Dukung Prabowo-Sandi

Argumentasi bahwa kubu Prabowo-Sandi akan membela umat Islam runtuh seketika. Pasalnya, mereka kini didukung juga oleh komunitas lesbian, gay, bisexual, and transgender (LGBT) di Bandung. Dan, tampaknya kubu 02 tidak menampik adanya dukungan tersebut. 

Adalah, kaum LGBT yang tergabung dalam Komunitas Rainbow Bandung menyatakan dukungan kepada pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno (Prabowo-Sandi) di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019.

Pernyataan dukungan disampaikan lewat deklarasi yang digelar di Hotel Zest, Jalan Sukajadi, Kota Bandung, Kamis (4/4/2019). Komunitas Rainbow berharap Prabowo-Sandi dalam memperjuangkan hak-hak mereka sebagai warga negara.

"Dari butir keempat janji kampanyenya, Prabowo-Sandi ingin menjadikan negara Indonesia menjadi rumah yang aman, nyaman, dan berdaulat bagi seluruh rakyat Indonesia. Meskipun masih dalam bentuk janji kampanye, kami yakin Prabowo-Sandi pro terhadap keberlangsungan kami yang dalam Komunitas Rainbow Bandung," kata Koordinator Komunitas Rainbow Bandung, Keukeu.

Oleh karenanya, Keukeu menyatakan, Komunitas Rainbow Bandung berkomitmen memenangkan Prabowo-Sandi di ajang Pilpres 2019 demi mewujudkan perjuangan seluruh anggota Komunitas Rainbow Bandung dalam meraih kehidupan yang merdeka.

Dengan adanya dukungan komunitas LGBT terhadap Prabowo-Sandiaga ini menjadi titik balik tuduhan kubu paslon 02 terhadap pemerintahan Jokowi selama ini. Tuduhan itu dalam sekejap semenjak adanya pernyataan deklarasi dari komunitas rainbow yang mewakili kaum LGBT.

Harus diakui, adanya dukungan dari kaum LGBT dapat berimbas ke hal yang lebih besar. Lebih besar dampak negatif daripada dampak positifnya. 

Dampak positif jelas menambah dukungan untuk Prabowo. Namun dampak negatifnya, Prabowo bisa kehilangan dukungan dari kelompok islami, yang selama ini sangat benci kepada kaum LGBT. 

Padahal, jumlah mereka cukup besar dibanding komunitas LGBT. Sehingga, tak ada artinya mendapat dukungan dari kaum LGBT, tapi kehilangan dukungan dari kelompok Islam yang amat benci kepada LGBT.

Diakui atau tidak, saat ini kubu paslon 02 sedang dilema. Jika dukungan tersebut tidak ditanggapi, akan dianggap angkuh, namun jika diapresiasi, dapat tertuduh pro LGBT. 

Besar kemungkinan  Prabowo akan lebih memilih diam karena diam pilihan terbaik. Betul kan?

Inkonsistensi Argumen Batalnya Prabowo Hadir di Pangkal Pinang dan Lemahnya Keislaman Prabowo

Inkonsistensi Argumen Batalnya Prabowo Hadir di Pangkal Pinang dan Lemahnya Keislaman Prabowo

Kebohongan publik kembali diciptakan oleh kubu capres-cawapres nomor urut 02, Prabowo-Sandi. Kali ini terkait dengan batalnya kampanye akbar Prabowo di Pangkal Pinang, Bangka Belitung. 

Terlihat ada inkonsistensi alasan mengapa Prabowo batal hadir di Pangkal Pinang. Kepada media, Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Hashim Djojohadikusumo mengatakan bahwa Prabowo sakit.

Namun sejurus kemudian, juru bicara BPN Prabowo-Sandiaga, Andre Rosiade mengklarifikasi bahwa Prabowo sedang ada agenda konsolidasi di Hambalang. 

Inkonsistensi pernyataan kedua tokoh yang terlanjur menyebar di publik dan media adalah salah satu contoh ketidakkompakan kubu paslon 02 dalam menyebutkan alasan mengapa Prabowo gagal datang ke Pangkal Piinang. Inilah yang merugikan publik.

Kebiasaan ini perlahan menjadi sesuatu yang membahayakan bagi Indonesia jika paslon tersebut memimpin negara. Menutupi sesuai hal demi kepentingan pribadi bahkan di depan para pendukungnya sendiri.

Sebelumnya, Prabowo juga batal untuk datang ke Aceh. Batalnya kampanye Prabowo di sejumlah daerah yang kental dengan nuansa dan basis Islam, termasuk di Aceh, ini memunculkan spekulasi adanya kesengajaan dari dirinya. 

Ia berusaha menghindari tempat-tempat tertentu, dimana dirinya tak dapat berlaku layaknya seorang pemimpin muslim pada umumnya. Karena Prabowo itu tidak bisa menjadi imam shalat dan membaca Al Qur'an.

Seperti diketahui Prabowo memang lemah dalam urusan agama Islam. Hal ini diperkuat dengan pernyataan Rizieq Shihab yang meragukan keislaman Prabowo, persis seperti dikutip oleh Yuzril Ihza Mahendra dalam sebuah obrolan chatnya. 

Salah satu agenda kampanye di Pangkalpinang adalah sholat berjamaah di Masjid Jami'.  Batalnya Prabowo ke Pangkalpinang ini tercatat sudah 2 kali, sebelumnya pada bulan Maret lalu Prabowo juga batal hadir.

Inkonsistensi dan tidak islami adalah ciri dari Prabowo. Keduanya melekat dalam satu badan, sehingga tak bisa dipisahkan lagi.

Jejak Hitam Sandiaga Uno, Transfer 43 Juta Dollar ke Perusahaan Gelap Terbongkar!

Jejak Hitam Sandiaga Uno, Transfer 43 Juta Dollar ke Perusahaan Gelap Terbongkar!

Sebagai pebisnis, nama Sandiaga Uno kerap dikaitkan dengan berbagai skandal. Rekam jejak kelamnya di dunia bisnis pun sedikit demi sedikit mulai terbongkar. 

Baru-baru ini, LSM Global Witness mengungkapkan pembayaran Sandiaga dari sebuah perusahaan batubara ke perusahaan lepas pantai tak dikenal bernama Velodrome Worldwide Ltd antara tahun 2010 dan 2012. 

Laporan baru itu menyebutkan angka yang sangat fantastik, yaitu mencapai US$43 juta. Pengalihan dana itu terjadi dari sebuah perusahaan batu bara Indonesia, Berau Coal, kepada sebuah perusahaan lepas pantai di Seychelles tersebut.

Sandiaga disebut mengetahui terkait pembayaran tersebut karena dirinya saat itu menjadi investor besar di Berau Coal. Pembayaran tersebut terus dilakukan saat ia menjadi anggota dewan komisaris yan mengawasi direksi. 

Ia berkemungkinan untuk memiliki kepentingan di perusahaan gelap Velodrome dan secara diam-diam mengambil untung dari pembayaran ini dengan satu dan lain cara. 

Sandiaga Uno yang selama ini tampil memamerkan dirinya sebagai orang yang tak memiliki beban di masa lalu seperti halnya Prabowo, namun secara bisnis ternyata dirinya pengemplang pajak. Buktinya nama Sandiaga ternyata masuk daftar Panama Papers dan Paradise papers. 

Dengan masuk ke daftar tersebut, Sandi bisa dikatakan sebagai orang yang diduga sebagai pengemplang pajak. Uangnya disimpan di luar negeri, khususnya negara-negara yang disebut tax heaven. Tax heaven ini arti literalnya surga pajak. 

Meletakkan uang di Panama, tidak dikenakan pajak. Kalau pun ada, kecil sekali. Dengan mengemplang pajak dan menyimpan di luar negeri, artinya ia menjadi orang yang tidak berkontribusi bagi bangsa ini. Pajak yang seharusnya ia bayarkan ke Indonesia, tidak ia bayarkan ke Indonesia.

Dengan begitu, Sandiaga Uno tak memiliki kontribusi bagi bangsa Indonesia karena menyimpan hartanya di luar negeri. Hal ini menjadi refleksi dan kewaspadaan bersama, apalagi dia saat ini mencalonkan diri sebagai cawapres. 

Bila diteruskan akan sangat berbahaya karena akan sangat merugikan jika Indonesia dipimpin oleh seorang pengemplang pajak.

Gonjang-Ganjing Bagi Kursi, Indikasi Koalisi Prabowo-Sandi Tidak Solid

Gonjang-Ganjing Bagi Kursi, Indikasi Koalisi Prabowo-Sandi Tidak Solid

Pengamat politik Emrus Sihombing menyebut ada indikasi koalisi partai politik pendukung pasangan Capres dan Cawapres nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno tidak lagi solid. Gonjang-ganjing soal pembagian kursi kekuasaan disebut sebagai sebab terbesarnya. 

Ketidaksolidan oposisi itu terlihat dari pernyataan Komandan Kogasma Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono, yang beberapa hari lalu menyampaikan ketidaksetujuan partainya soal pembagian kursi di kabinet jika Prabowo-Sandi menangi Pilpres 2019.

Pernyataan itu tentu saja tak berdiri di ruang hampa, selalu ada konteks yang melatarbelakanginya. Pasti ada agenda politik Partai Demokrat di sana.

Ketidaksetujuan Agus itu akhirnya diungkapnya ke ruang publik. Artinya ada ketidaksinkronan di internal koalisi dalam hal pembagian kekuasaan. Parahnya, ini sudah di detik-detik akhir menjelang Pilpres digelar. 

Secara politik praktis, tidak tertutup kemungkinan Partai Demokrat mengubah haluan politiknya dengan pindah dukungan ke capres 01. Apalagi kader-kader Demokrat di daerah sudah secara terang-terangan ada yang menyatakan dukungan ke Jokowi-Maruf Amin. 

Koalisi paslon 02 memang sejak awalsudah tidak solid. Ini tampak dari pengusungan calon Capres-Cawapres yang sempat diwarnai dengan insiden "Jenderal kardus". 

Oleh karena itu, tidak heran jika hingga saat ini terdapat silang pendapat antar partai pengusungnya, terutama kubu Prabowo vs SBY. Ketidaksolidan tersebut akan berdampak buruk bagi roda pemerintahan jika Prabowo menang nanti.

Elektabilitas Stagnan, Kampanye Penuh Fitnah dan Hoaks Tak Mampu Angkat Elektabilitas Prabowi-Sandi

Elektabilitas Stagnan, Kampanye Penuh Fitnah dan Hoaks Tak Mampu Angkat Elektabilitas Prabowi-Sandi

Kampanye yang dipenuhi dengan fitnah dan hoaks ternyata tak mampu mengangkat elektabilitas kandidat capres-cawapres. Hal ini terbukti pada Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno di Pilpres 2019 ini. 

Pasalnya, meski telah mengerahkan segenap fitnah dan hoaks selama 6 bulan masa kampanye, ternyata elektabilitas Prabowo-Sandi hanya naik 4 persen. Padahal harus diakui segala cara sudah dilakukan oleh kubu 02 tersebut.

Kesimpulan itu hadir dari berbagai survei yang digelar oleh lembaga sigi dalam dan luar negeri. Salah satunya hasil survei Indikator Politik Indonesia yang terbaru. 

Dalam survei tersebut, elektabilitas petahana masih unggul dengan angka 55,4 persen berbanding 37,4 persen milik Prabowo-Sandi.

Sejauh ini, sebagian besar survei yang telah keluar menunjukkan elektabilitas Jokowi masih di atas Prabowo dengan jarak sekitar 15-20 persen. Hanya survei Litbang Kompas yang dirilis pada Rabu (20/3) lalu yang menyerupai temuan Indikator ini.

Sebelumnya, Lembaga survei Indikator Politik menyatakan jika pemungutan suara Pilpres 2019 digelar hari ini, maka yang keluar sebagai pemenang adalah Paslon nomor urut 01 Jokowi-Ma'ruf Amin. Hal itu merupakan temuan survei yang dilakukan Indikator Politik kurun waktu 22-29 Maret 2019.

Dengan demikian, dalam tempo sekitar dua pekan sebelum hari pencoblosan, elektabilitas kedua paslon masih berselisih dua digit yakni 18 persen. Ini merupakan angka yang cukup besar untuk dibalikkan dalam kurun waktu yang singkat. 

Sehingga, agak mustahil bila Prabowo-Sandi akan memenangkan kontestasi Pilpres nanti. Elektabilitas Prabowo-Sandiaga tidak naik signifikan karena rakyat sudah tidak bisa dikelabui oleh hoax dan fitnah yang sengaja disebarkan mereka. 

Kini kita memiliki kesimpulan baru, silakan berkampanye dengan fitnah dan hoaks, toh rakyat sudah cerdas. Penggunaan kampanye hitam tak akan mampu mengangkat elektabilitas kandidatnya.