Prabowo Terlibat, Kejagung Didesak Periksa Jenderal-Jenderal ABRI terkait Pelanggaran HAM di Aceh

Prabowo Terlibat, Kejagung Didesak Periksa Jenderal-Jenderal ABRI terkait Pelanggaran HAM di Aceh

Jejak pelanggaran HAM di Indonesia selama Orde Baru terentang dari Aceh hingga Papua. Kala itu, pelakunya sebagian besar dari institusi ABRI. 

Seperti pelangaran HAM yang terjadi di Rumoh Geudong dan Pos Sattis Lainnya di Aceh. Kejaksaan Agung (Kejagung) diminta segera menindaklanjuti laporan Komnas HAM, sebab bukti-bukti terkait peristiwa tersebut sudah tertera jelas dalam laporan dari Komnas HAM itu.

Peristiwa Rumoh Geudong dan Pos Sattis Lainnya ini merupakan peristiwa pelanggaran HAM berat yang terjadi di masa Aceh dalam status Daerah Operasi Militer (DOM) pada 1989-1998.

Pelaksanaan Operasi Jaring Merah (Jamer) di Aceh saat itu melibatkan pemimpin TNI seperti Panglima ABRI, Danjen Kopassus hingga Pangdam. Pemeriksaan Kejagung dimaksudkan untuk mengetahui seberapa jauh keterlibatan para pemimpin tersebut.

Prabowo Subianto yang saat itu menjabat sebagai Danjen Kopassus jelas turut terlibat dalam operasi Jaring Merah, namun hingga saat ini belum mempertanggunggjawabkan tindakan yang dilakukannya, sementara di sisi lain ia sedang mencalonkan diri menjadi Presiden. 

Jika mungkin dirinya terpilih, maka dapat dipastikan bahwa negara akan semakin abstain terhadap komitmen penyelesaian pelanggaran HAM di masa lalu karena justru dari pihak pemerintahnya terlibat.

Prabowo sebagai Capres RI masih akan terjerat dengan jejak masa lalu Pelanggaran HAM yang pernah dilakukannya. Ia terlibat penculikan aktivis hingga operasi militer yang menelan banyak korban jiwa. 

Dalam konteks DOM Aceh, bukan rahasia lagi. Karena Mantan Presiden Abdurrahman Wahid justru pernah datang untuk meminta maaf atas kekerasan yang pernah terjadi. 

Sehingga, alangkah baiknya Prabowo untuk mempertanggungjawabkan perbuatan salahnya di masa lalu. Minimal dengan mengakuinya, sehingga aparat yang berwenang bisa memeriksanya. Itu pun jika dia berani dan mau bersikap ksatria.

Fakta Upaya Pemerintahan Presiden Jokowi Menguasai Kembali Freeport

Fakta Upaya Pemerintahan Presiden Jokowi Menguasai Kembali Freeport 

Pemerintahan Presiden Joko Widodo akhirnya secara resmi menjadi pemegang saham mayoritas PT Freeport Indonesia. Perusahaan BUMN holding pertambangan PT Inalum (persero) telah mengakuisisi  51% saham Freeport. 

Dengan demikian, negara kini menjadi pemegang mayoritas tambang emas di tanah Papua tersebut. Namun, proses itu tak semudah membalikkan tangan. Ada usaha yang keras dan gigih dari pemerintahan Presiden Jokowi untuk menguasai saham Freeport.

Presiden Jokowi dalam akun Instagram resminya, menceritakan bahwa proses negosiasi ambil alih tambang Freeport di Papua yang berlangsung selama 3,5 tahun. Mengambil alih saham itu bukan pekerjaan gampang. 

Meski sulit, namun Presiden Jokowi tak menyerah. Ia bertekad agar Indonesia berdaulat atas SDA-nya. Dan tekad itu akhirnya terwujud, kita bisa menutup tahun 2018 dan memasuki tahun yang baru, sebagai bangsa yang semakin berdaulat atas bumi dan kekayaan alamnya sendiri. 

Sebelum akuisisi saham itu, sebenarnya Presiden Jokowi pernah ditawari 30% saham. Namun dia menolaknya. Presiden tetap kukuh Indonesia harus mendapatkan hak kepemilikan mayoritas 51%.

Menurut Presiden Jokowi, sudah 40 tahun Indonesia hanya menikmati bagi hasil pengolahan 9,3% dari tambang ini. Kini, sudah saatnya Indonesia sebagai bangsa yang semakin berdaulat atas bumi dan kekayaan alamnya.

Dari perjalanan di atas, kita bisa melihat bahwa langkah pemerintahan Presiden Jokowi sangat mengutamakan kedaulatan RI atas SDA-nya. Tak ada kompromi atas itu. 

Dan itu adalah bentuk penolakan terhadap monopoli asing, sekaligus implementasi keberpihakan terhadap kemakmuran masyarakat. Mantap betul, Pak Jokowi.

Kampanye di Kampus, Andi Faisal Bakti Gagal Menjadi Rektor UIN

Kampanye di Kampus, Andi Faisal Bakti Gagal Menjadi Rektor UIN

Pelantikan Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah dikabarkan gagal dilakukan. Alhasil, Prof Andi Faisal Bakti gagal menjadi Rektor. 

Pelantikan itu gagal karena dirinya disinyalir menggunakan institusi pendidikan untuk kegiatan kampanye paslon nomor 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Andi Faisal disebut-sebut juga tidak tunduk pada aturan Kementerian Agama (Kemenag) terkait dengan proses pemilihan Rektor.

Sebelumnya, Menristekdikti M. Nasir menegaskan bahwa sesuai UU kampus harus digunakan sebagai pengembangan akademik, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Bukan untuk kegiatan politik.

Dengan batal dilantiknya Prof. Andi Faisal Bakti tersebut seharusnya setiap akademisi bisa mawas diri. 

Setiap insan pendidik harus sadar posisinya, dimana dia harus mengabdi untuk ilmu pengetahuan, dan dimana dia berkampanye. 

Jangan dicampur aduk.

Puas! Beberapa Indikator Kinerja Ekonomi Pemerintahan Jokowi di Tahun 2018

Puas! Beberapa Indikator Kinerja Ekonomi Pemerintahan Jokowi di Tahun 2018

Meski kerap dikritik, pada dasarnya kebijakan ekonomi pemerintahan Presiden Joko Widodo sudah on the track (benar). Indikator ekonomi menunjukkan sisi yang positif.

Berdasarkan data BPS, pertumbuhan ekonomi Indonesia cenderung stabil di kisaran angka 5% dalam 3 tahun terakhir dan memiliki tren meningkat meskipun tipis. Pertumbuhan ekonomi ini termasuk tertinggi ke-4 dibandingkan negara-negara G-20.

Sedangkan, pertumbuhan investasi dan ekspor masing-masing tumbuh 6,15% dan 9,09% pada 2017 bila dibandingkan 2016 yang hanya 4,47% dan -1,57%. 

Pemerintah mampu menjaga angka inflasi di bawah 4% sesuai dengan target APBN serta masih dalam kisaran target BI, yaitu 2,5-4,5%. 

Selain itu, pemerintah juga mampu menekan kenaikan harga bahan pangan, menurunkan angka kemiskinan mencapai single digit 9,82% dan pengangguran ke angka 5,13 persen pada Februari 2018. 

Kemudian, selama tahun 2018 ini, Papua menjadi provinsi dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi di angka 28,9%. Hal ini menunjukkan bahwa pemerataan ekonomi mulai terasa, Jakarta dan Jawa tidak lagi menjadi pusat pertumbuhan ekonomi. 

Sedangkan, mayoritas provinsi di Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi di atas rata-rata nasional. 

Dalam perspektif Asia rata-rata pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam 3 tahun terakhir masih lebih baik dibandingkan Thailand, Hong Kong, Korea Selatan, dan Singapura. 

Oleh karena itu, kinerja tim ekonomi di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi perlu diapresiasi karena mampu menyusun dan melaksanakan kebijakan ekonomi yang optimal di tengah ketidakpastian perekonomian global. 

Lebih penting lagi pemerintah berusaha untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan.

Mugiyanto dan Kisah Penculikan Aktivis 20 Tahun Lalu

Mugiyanto dan Kisah Penculikan Aktivis 20 Tahun Lalu

Meski penculikan para aktivis pada tahun 1997-1998 itu fakta, namun kasus hukum kepada para penculik dan dalangnya hanyalah formalitas belaka. Mereka tak pernah dihukum dengan benar-benar atas kesalahannya. 

Hal itu pula yang dirasakan oleh Mugiyanto, salah satu korban penculikan. Ia tak kaget jika beberapa penculiknya kini menjadi jenderal. Sebab menurutnya, pengadilan militer yang mengadili anggota Tim Mawar tidak bisa diharapkan fair dan terbuka.

Mugiyanto diculik di Rumah Susun Klender, pada 13 Maret 1998. Ia adalah satu dari sembilan korban penculikan yang dilepaskan. Mereka adalah Desmond J Mahesa, Pius Lustrilanang, Faisol Reza, Rahardjo Walujo Djati, Nezar Patria, Aan Rusdianto, Mugiyanto, Andi Arief, dan Haryanto Taslam (alm).

Menurutnya, pengadilan Militer bukanlah tempat yang tepat untuk mengadili kasus pelanggaran HAM. Bahkan informasi yang didapatnya, mereka yang divonis 22 bulan atau 24 bulan tidak benar-benar menjalani hukumannya di penjara.

Kita tahu, pengungkapan pelaku penculikan aktivis 1998 tidak dilakukan serius dan vonis yang diberikan pengadilan militer tidak sesuai harapan banyak orang, termasuk soal dalang penculikan (Prabowo) yang belum pernah diadili karena hanya menjalani proses peradilan di DKP.

Mugiyanto adalah salah satu dari sembilan korban penculikan yang dilepaskan dan menolak berhubungan dengan para penculiknya karena khawatir ada iming-iming atau bahkan ancaman. 

Menurutnya, iming-iming jabatan atau keistimewaan perlakuan adalah upaya tutup mulut Prabowo agar upaya pencarian keberadaan 13 aktivis pro demokrasi yang masih hilang berakhir. 

Hal ini untuk mengelabui masyarakat dengan menutupi atau menghilangkan jejak kejahatan Prabowo, sehingga dapat melenggang bebas mencalonkan diri sebagai Capres.

Masyarakat harus menolak lupa kejahatan Prabowo atas penculikan 13 aktivis yang masih hilang. Prabowo adalah Capres penculik, pelanggar HAM nomor wahid dan tidak layak menjadi pemimpin di Indonesia.

Emosional dan Ambisius, Watak Prabowo menurut Penilaian Psikolog

Emosional dan Ambisius, Watak Prabowo menurut Penilaian Psikolog

Calon presiden Prabowo Subianto dinilai lebih emosional dibanding rivalnya, Joko Widodo. Penilaian itu diberikan oleh sejumlah psikolog dan merujuk pada survei kepribadian pasangan calon presiden dan calon wakil presiden dengan responden para psikolog. 

Guru Besar Psikologi Universitas Indonesia, Hamdi Muluk, menjelaskan, jika diukur dengan angka 1-10, poin untuk stabilitas emosi Prabowo berada pada angka 5,16. Adapun Jokowi 7,60 dalam hal ketenangan dalam menghadapi persoalan yang berat. 

Penilaian di atas memang dilakukan pada tahun 2014, namun sepertinya masih relevan hingga sekarang, mengingat tak ada perubahan signifikan atas watak dan sikap Prabowo.

Kasus terakhir, seperti Prabowo menggebrak meja dan memarahi wartawan adalah preseden yang bisa dijadikan bukti atas wataknya tersebut.

Karakter emosional dan ambisius sendiri sebenarnya tak begitu bagus apabila dimiliki seorang pemimpin. Ia akan mudah temperamen, dan gelap mata dalam mengambil keputusan yang pelik. Ini justru berbahaya.

Dengan karakter seperti itu, maka sungguh tidak cocok bila Prabowo menjadi Presiden RI.  Sebab, seorang pemimpin harus mengayomi dan mengedepankan kepentingan rakyat diatas kepentingan pribadi dan kelompok.

Kita yakin, dengan karakter emosional dan ambisius seperti itu, Prabowo tidak akan mampu menyelesaikan permasalahan bangsa secara bijaksana.

Mari pilih pemimpin yang memiliki kepribadian yang baik, mau bekerja keras, dan memiliki rekam jejak yang bagus. Untuk hal ini, kita sudah paham harus memilih siapa.

Andi Arief dkk Sebar Hoax, KPU Berikan Klarifikasi

Andi Arief dkk Sebar Hoax, KPU Berikan Klarifikasi 

Komisi Pemilihan Umum (KPU) memastikan kabar terkait adanya tujuh kontainer surat suara yang sudah tercoblos di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, adalah bohong (hoax). 

Klarifikasi ini diberikan secara langsung oleh Ketua KPU, Arief Budiman, seusai sidak di Tanjung Priok, Rabu (2/1/2019), malam.

Atas insiden hoax tersebut, KPU sudah melapor ke polisi mengenai penyebar berita bohong itu. KPU sendiri berharap polisi segera menangkap penyebar berita bohong berita tersebut.

Pasalnya, kabar hoax tersebut sudah turut mengganggu penyelenggaraan pemilu. Terutama menimbulkan prasangka yang tidak benar kepada penyelenggara Pemilu. 

Sebelumnya, kabar sesat itu heboh setelah politisi Partai Demokrat, Andi Arief, turut berkomentar di akun Twitternya. Andi Arief menyebarkan info bahwa telah beredar rekaman suara seorang pria yang mengabarkan adanya pengiriman 7 kontainer surat suara di Pelabuhan Tanjung Priok. 

Katanya, surat suara sudah dicoblos untuk pasangan capres-cawapres nomor urut 01. Ia pun meminta masyarakat mengecek atas kebenaran informasi tersebut. 

Dengan adanya klarifikasi dari KPU itu, maka sudah bisa dipastikan bahwa informasi 

yang disebarkan oleh Andi Arief dkk, adalah kebohongan belaka. Itu adalah cara berpolitik kotor yang dipraktikkan Andi Arie dengan memfitnah dan merugikan elektabilitas Jokowi-Ma’ruf Amin serta berpotensi merusak pelaksanaan Pemilu 2019.

Sekali lagi, penyebaran informasi sesat terkait pencoblosan surat suara di atas adalah bukti bahwa kubu Prabowo-Sandiaga selalu membuat onar/keributan melalui pernyataan/postingan di media sosial.