PBNU Kritik Keras Puisi Neno Warisman, Politisasi Agama yang Menyesatkan

PBNU Kritik Keras Puisi Neno Warisman, Politisasi Agama yang Menyesatkan

Neno Warisman tengah menjadi sorotan publik. Puisinya yang berisi doa dianggap telah mengancam eksistensi Tuhan dan memiliki pengandaian perang dalam Pilpres 2019. 

Hal itu memancing respon negatif dari masyarakat. Banyak yang jengah dengan cara politisasi agama dari pendukung Prabowo-Sandi ini. 

Ketua Harian Tanfidziyah PBNU Robikin Emhas mengkritik keras doa Neno dan mengingatkan bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Allah SWT, bukan Pilpres. 

Robikin menegaskan semua calon presiden dan wakil presiden itu beragama Islam, yakni Jokowi-Ma'ruf Amin serta Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. 

Dia pun mempertanyakan apa dasar kekhawatiran Neno Allah tak lagi disembah jika calon pasangan presiden dan wakil presiden yang didukungnya kalah.

Oleh karena itu, sebaiknya Neno tidak mengukur kadar keimanan orang lain dengan memakai ukuran sendiri. 

Berdoa adalah bagian dari membangun hubungan baik dengan Allah SWT, tentunya dengan adab yang baik, penuh sopan santun dan tidak memanipulasi fakta.

Pengandaian Neno bahwa Pilpres ini adalah perang merupakan kekeliruan yang besar. Sebab, Pemilu adalah mekanisme wajar dalam demokrasi. Ini kontestasi rutin setiap lima tahun. 

Pengandaian Neno itu juga berbahaya bagi bangunan kebangsaan Indonesia. Kita harusnya menjauhkan upaya adu domba yang membenturkan sesama anak bangsa melalui agama tersebut. 

Karena ajaran agama yang kita tahu semuanya berbasis pada kasih sayang dan kelembutan. Bukan sifat yang keras dan permusuhan. 

Mari, kita berpikiran waras dan mengutamakan akal sehat dalam Pemilu ini.

Kemenangan Makin Dekat, Jutaan Warga Jawa Barat Balik Badan Dukung Jokowi-Maruf Amin

Kemenangan Makin Dekat, Jutaan Warga Jawa Barat Balik Badan Dukung Jokowi-Maruf Amin

Jawa Barat mulai bergeser. Sekarang wilayah tersebut tidak mutlak menjadi basis pemenangan Prabowo, sebagaimana tahun 2014 lalu. 

Kerja-kerja pemenangan pasangan capres-cawapres nomor urut 01, Joko Widodo dan KH. Maruf Amin, telah berhasil merebut keyakinan warga Jabar. Saat ini, ada jutaan warga yang berbalik arah mendukung Jokowi-Amin.

Hal ini sebagaimana penjelasan Dewan Pengarah Teritorial Tim Kampanye Daerah (TKD) Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Ridwan Kamil. Ia menyatakan ada jutaan warga Jawa Barat telah mengalihkan dukungan mereka ke pasangan calon (paslon) 01. 

Ridwan alias Kang Emil mengatakan bahwa hal itu terbukti dengan meningkatnya elektabilitas Jokowi-Ma'ruf di Jawa Barat. Bahkan sebagian lembaga survei menilai bahwa pasangan nomor urut 01 itu telah unggul.

Hasil survei yang dilakukan Indopolling Network menempatkan elektabilitas Jokowi-Ma'ruf telah menyalip Prabowo-Sandiaga di Jawa Barat. Tingkat keterpilihan capres Prabowo hanya meraih 37,9 persen atau tertinggal sekitar empat persen dari capres Joko Widodo yang meraih 41,7 persen.

Paadahal, Pada Pemilu 2014, Jokowi-Jusuf Kalla mengalami kekalahan suara di Jabar dengan perolehan 40,22 persen. Sementara Prabowo-Hatta Rajasa mendulang 59,78 persen suara. Selisihnya hampir 20 persen.

Gubernur Jawa Barat mengatakan, jutaan pemilih yang balik badan mendukung Jokowi itu merupakan pemilih yang sebelumnya memberikan suara mereka kepada calon presiden Prabowo Subianto pada pemilu 2014 lalu. 

Emil menambahkan, peralihan dukungan itu telah mengimbangi atau bahkan mengejar ketertinggalan suara Jokowi sebesar 20 persen pada pemilu 2014.

Waktu kampanye masih tersisa 1,5 bulan lagi. Sisa ini harus dimanfaatkan agar kemenangan Jokowi-Maruf Amin semakin mutlak di Jawa Barat. Kita optimis, Indonesia akan Maju.

Derap Ulama dan Santri di Tasikmalaya untuk Menangkan Jokowi-Maruf Amin

Derap Ulama dan Santri di Tasikmalaya untuk Menangkan Jokowi-Maruf Amin

Dukungan kiai dan santri kepada pasangan capres-cawapres nomor urut 01, Joko Widodo dan KH. Ma'ruf Amin, semakin tak terbendung. Khususnya di wilayah yang dulunya basis Prabowo Subianto, Jawa Barat.

Hal itu karena para ulama dan santri di Kota Tasikmalaya kembali mengelar deklarasi akbar untuk memenangkan Jokowi-Maruf Amin di GOR Sukapura, Dadaha, Kota Tasikmalaya, Sabtu (23/2).

Ribuan peserta deklarasi mulai dari para santri, ulama, dan Muslimat NU itu meyakini kalau pasangan nomor urut 01 akan unggul sampai 70 persen di kota santri tersebut.

Keyakinan tersebut disampaikan oleh Pembina TKD Jokowi-Amin, sekaligus Mukhtasyar PCNU Kota Tasikmalaya, Budi Budiman, dalam sambutannya di acara deklarasi tersebut.

Alasan pemenangan barisan ulama dan santri di Tasikmalaya itu karena kinerja Jokowi sudah dirasakan sendiri oleh rakyat. Berbagai program menyentuh permasalahan rakyat di tingkat akar rumput.

Sehingga, elemen masyarakat, termasuk para ulama dan santri telah bulat dan sepakat akan memenangkan kembali Jokowi menjadi kepala Negara kedua kalinya.

Selain deklarasi, para ulama dan santri ini juga akan turut berjuang memenangkan Jokowi-Maruf Amin di wilayahnya masing-masing. Mereka bekerja untuk menggalang dukungan, baik medium online maupun offline. 

Para pimpinan pondek pesantren, kiai dan santri sepakat mereka akan turut memerangi hoaks yang menyerang Presiden Jokowi. Hal ini merupakan kewajiban agar masyarakat mendapatkan informasi yang benar.

Masyarakat saat ini sudah pintar dan tak bisa dibujuk oleh hanya janji semata tanpa ada realitas di segi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Apalagi dengan informasi sesat berupa fitnah dan hoaks. 

Melihat itu, makin yakin kan kalau Jokowi dan Maruf Amin akan unggul di Jawa Barat?

Meski telah Dibantah, Prabowo Terus Sebar Hoax Gantung Diri

Meski telah Dibantah, Prabowo Terus Sebar Hoax Gantung Diri 

Meski telah dibantah oleh keluarga korban, Prabowo kembali menyebar hoax tentang gantung diri karena kesulitan ekonomi. Mungkin baginya kasus gantung diri ini adalah komoditas politik yang bisa dimanfaatkan untuk menarik elektabilitas.

Penyebaran hoax itu, misalnya, dilakukan Prabowo saat dirinya menghadiri undangan ramah tamah bersama tokoh, pengusaha, dan warga Tionghoa di Selecta Royal Ballroom di Medan, Sumatera Utara, Jumat (22/2).

Padahal kita tahu, isu yang disebarkan oleh Prabowo itu telah dibantah, serta mendapat respon keras oleh banyak pihak. Bahkan istri korban gantung diri di Grobogan telah membantahnya. Mereka tidak mengalami kesulitan ekonomi.

Namun entah mengapa, pihak Prabowo terus mengungkapkan dalam berbagai forum dan kegiatan. Mungkin itu bagian dari strategi semburan dusta yang banyak memproduksi hoax. 

Kita tahu,  apa yang disampaikan oleh Prabowo terkait peristiwa gantung diri itu memang terus dipolitisasi, meski datanya keliru. Hal ini tentu saja tidak etis dan tidak memiliki empati, serta menunjukkan perilaku yang tidak beradab. 

Kita patut waspada sebab saat ini ada gerakan yang mencoba membuat kegaduhan di tengah masyarakat. Gerakan itu dijalankan dengan memproduksi berita-berita bohong alias hoaks.

Semoga kita bisa tetap kritis dan terhindar dari kabar-kabar yang tidak benar. Hal itu agar masyarakat tetap waras.

Kiai Ma'ruf akan Gunakan Ayat Suci dalam Debat Cawapres

Kiai Ma'ruf akan Gunakan Ayat Suci dalam Debat Cawapres

Cawapres nomor urut 01, KH. Ma'ruf Amin berniat menjadi dirinya sendiri saat menghadapi debat cawapres bulan depan. Kiai Ma'ruf disebut akan tetap berbicara dengan memakai ayat-ayat Alquran. 

Hal itu disampaikan oleh Direktur Komunikasi Politik TKN Usman Kansong di Posko Cemara, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (22/2/2019).

Karena Kiai Maruf adalah seorang ulama, maka beliaupun akan membahas sesuatu berdasarkan kapasitasnya. Penggunaan ayat bukan tak mungkin dilakukan oleh Kiai asal Banten itu. 

Meski begitu, Ma'ruf dinilai tak akan memaksakan diri apabila memang tak ada ayatnya. Jadi, semuanya tetap dipastikan kontekstual.

Penggunaan ayat tersebut bukan upaya melegitimasi dalil pembenaran politik, namun lebih kepada konteks karakter dan pribadi dari Maruf Amin sebagai seorang kiai yang kini sedang turut serta dalam kontestasi politik.

Hal itu merupakan cara untuk menghadirkan kandidat pemimpin yang otentik, bukan pencitraan dan sesuai dengan karakter pribadinya. 

Dengan menjadi diri sendiri, Kiai Maruf akan dapat tampil dengan lebih baik. Juga akan dapat menjelaskan suatu permasalahan sesuai kebutuhan masyarakat.

Sebagaimana diketahui, debat ketiga dengan tema 'pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, sosial, dan kebudayaan' digelar pada 17 Maret 2019. Kita akan turut mendukung #IkutKiai agar Indonesia Maju bisa terwujud.

Janji Manis tapi Tak Masuk Akal, Prabowo Janji Turunkan Harga Telur dalam 100 Hari Pertama

Janji Manis tapi Tak Masuk Akal, Prabowo Janji Turunkan Harga Telur dalam 100 Hari Pertama 

Calon presiden Prabowo Subianto berjanji akan menurunkan harga telur dalam 100 hari pertama menjabat jika terpilih. Jurus Prabowo menurunkan harga telur memang masih dirahasiakan.

Janji ini awalnya disampaikan Prabowo saat bersilaturahmi dengan Forum Komunikasi Majelis Ta'lim (FKMT) serta relawan Aliansi Pencerah Indonesia (API) di kediamannya, Bukit Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Jumat (8/2).

Prabowo yang menyerap aspirasi tersebut berjanji akan menurunkan harga telur, harga daging sapi, daging ayam dalam 100 hari pertama menjabat. 

Janji itu dapat dipastikan hanya sekadar janji saja. Karena tidak masuk akal dan tidak jelas langkah kerjanya. Janji itu sekaligus menunjukkan bahwa Prabowo dan timnya tidak mengerti terkait pasar komoditas tertentu. 

Upaya menurunkan harga telur, daging dan beras dalam waktu 100 hari adalah ugal-ugalan yang tanpa perhitungan. Bagaimana jadinya ketika harga telur, daging dan beras ditekan turun oleh Prabowo? Pastinya akan ada peternak dan petani yang berkurang penghasilan-nya.

Prabowo tidak memikirkan nasib petani dan peternak yang menerima dampak dari penurunan harga tersebut. Pastinya hidupnya akan merana tetapi Prabowo yang dapat nama.

Hal itu logis, sebab jika harga bahan pangan dipaksa untuk diturunkan, maka nasib petani dan peternak justru akan tertekan. 

Yang lebih penting lagi, bukan menurunkan harga tetapi menjaga keseimbangan harga antara produsen dan konsumen di masyarakat. Keseimbangan harga yang baik, akan menghadirkan keuntungan di kedua belah pihak. 

Soal ekuilibrium pasar saja Prabowo tak paham, bagaimana mungkin dia mengendalikan perekonomian makro negara? Hal ini tentu saja akan menjadikan bangsa Indonesia sebagai bahan percobaan, mengingat dirinya juga tak pernah memiliki pengalaman.

Prabowo yang Super Kaya, Tak Layak Berbicara Soal Kesenjangan Sosial

Prabowo yang Super Kaya, Tak Layak Berbicara Soal Kesenjangan Sosial

Prabowo Subianto mengakui menguasai ratusan ribu hektare tanah di sejumlah wilayah di Indonesia. Hal ini menanggapi sindiran Joko Widodo saat berbicara tentang pembagian sertifikat tanah.

Fakta itu terungkap saat Jokowi membuka data bahwa Prabowo menguasai lahan sebesar 220 ribu hektare di Kalimantan Timur, juga di Aceh Tengah 120 ribu hektare. Bila ditotal, maka ada 340 ribu hektar. 

Luas lahan itu lebih besar daripada DKI Jakarta. Luas Provinsi DKI Jakarta itu hanyalah 662,33 kilometer persegi berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS).

Jika 3.400 km2 dibagi dengan 662,33 km persegi, hasilnya 5,13. Artinya, lahan yang dikelola Prabowo setara dengan lima kali luas DKI Jakarta.

Dengan luas sebesar itu, Prabowo Subianto tak berhak secara moral berbicara soal kesenjangan sosial di Indonesia. 

Mengingat Prabowo merupakan satu dari segelintir orang yang menguasai kekayaan negara, yang kerap digembar-gemborkan capres nomor urut 02 itu.

Jika Prabowo masih 'berteriak' soal kesenjangan sosial soal kepemilikan lahan, maka sudah seharusnya tanah yang dikelolanya dikembalikan kepada negara. Itu agar keadilan sosial yang dikoar-koarkannya bisa diwujudkan sejak dari diri pribadi.

Dengan begitu, masihkah kita percaya bahwa Prabowo itu merupakan seorang yang memperjuangkan kepentingan rakyat miskin? Tentu saja, hal tersebut tidak mungkin.

Lagi-Lagi Politik Kambing Hitam, Kubu Jokowi Bantah Penggunaan Earpiece di Debat Kedua

Lagi-Lagi Politik Kambing Hitam, Kubu Jokowi Bantah Penggunaan Earpiece di Debat Kedua

Pasca debat kedua Pemilihan Presiden 2019, tim pendukung Prabowo-Sandi melontarkan isu alat bantu dengar atau earpiece. Mereka menuduh Jokowi menggunakan alat bantu tersebut, sehingga bisa tampil dengan baik dalam debat.

Sebelumnya, Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Andre Rosiade menyatakan bahwa Jokowi menggunakan earpiece dalam debat capres kedua. Alat itu digunakan untuk menerima data-data dari tim di belakangnya.

Menanggapi tudingan sesat itu, Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin menilai kubu Prabowo Subianto-Sandiaga Uno memainkan politik kambing hitam pasca debat capres kedua.

Sekretaris TKN, Hasto Kristiyanto menyebut tudingan Andre sebagai cara menutupi kekalahan Prabowo dalam debat semalam. Karena kalah, akhirnya mereka melontarkan isu sesat. 

Jokowi sendiri telah membantah tuduhan tersebut. Dia membantah tudingan yang menyebut dirinya menggunakan earpiece sebagai alat komunikasi saat debat kedua Pilpres 2019. 

Menurut Jokowi, isu-isu sesat yang bernada fitnah seperti itu sebaiknya jangan diteruskan lagi. Karena bisa merusak suasana kondusif menjelang Pemilu.

Diakui atau tidak, isu penggunaan earpiece oleh Jokowi saat debat adalah politik kambing hitam. 

Seharusnya pendukung kubu 02 itu dapat bersikap negarawanan dan memiliki kerendahan hati untuk berbicara secara objektif, bukan membiasakan politik kambing hitam.

Politik kambing hitam adalah sikap tidak kesatria yang seharusnya dihindari dalam kontestasi demokrasi, karena dapat menghambat kemajuan demokrasi Indonesia.

Kita harus akui bahwa Jokowi memang tampil lebih baik dalam debat kedua Pilpres 2019. Ia terlihat menguasai materi dan memiliki gagasan yang bernas dibandingkan lawannya.

Debat Kedua Pilpres: Jokowi Rileks Tanpa Catatan, Prabowo bawa Buku dan Contekan

Debat Kedua Pilpres: Jokowi Rileks Tanpa Catatan, Prabowo bawa Buku dan Contekan

Beberapa waktu lalu, kapasitas Joko Widodo sebagai calon presiden sempat dipertanyakan oleh tim pendukung Prabowo-Sandi. Mereka meributkan hal-hal yang tak substansial, seperti bocoran soal hingga contekan. 

Namun, ada yang berbeda saat debat kedua yang dilakukan calon presiden nomor urut 02 di Hotel Sultan, Jakarta, Minggu (17/1) malam. 

Ketua Partai Gerindra tersebut terlihat membawa sebuah buku dalam debat yang mengusung tema soal pangan, energi, infrastruktur, sumber daya alam, dan lingkungan hidup.

Sebaliknya, hingga sesi terakhir keenam, Jokowi, yang notabene mengungkap lebih banyak data dan angka, tak sedikitpun membawa contekan.

Angka-angka soal pangan, lingkungan hidup, hingga impor, khatam di luar kepala mantan gubernur DKI Jakarta itu. Jokowi juga  tampil percaya diri dan berbicara lancar saat memaparkan data.

Dari penampakan itu saja, kita bisa melihat mana kandidat yang memang menguasai materi debat, dibandingkan dengan kandidat yang hanya mengedepankan retorika saja. 

Jokowi memang lebih unggul dibandingkan Prabowo. Kandidat petahana itu terlihat lebih siap untuk memimpin Indonesia dibandingkan lawannya.

Melihat Prabowo yang Minim Ide dan Banyak Blunder saat Debat Kedua Pilpres 2019

Melihat Prabowo yang Minim Ide dan Banyak Blunder saat Debat Kedua Pilpres 2019

Debat kedua Pilpres 2019 yang digelar di Hotel Sultan Minggu (17/2) kemarin, diharapkan dapat menunjukkan kualitas dan kapasitas kandidat Presiden untuk lima tahun ke depan. 

Namun sayangnya, dalam kesempatan itu calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto dinilai tidak mampu tampil dengan baik. 

Prabowo Subianto dinilai hampir tidak memiliki ide baru jika dirinya terpilih nanti. Hal itu diungkapkan Analisis sosial politik Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Ubedilah Badrun. 

Menurutnya, Prabowo hanya memaparkan sedikit saja inovasi kebijakan jika ia memimpin.  Ide-ide yang disampaikan Prabowo masih terlalu sedikit, padahal masih ada sisa waktu yang cukup untuk menyampaikan gagasannya.

Prabowo juga memiliki kelemahan dalam debat kedua. Yaitu, dengan tidak menghadirkan pertanyaan yang tajam terkait energi, pangan, sumber daya alam (SDA), infrastruktur, dan lingkungan hidup.

Selain itu, banyak ungkapan Prabowo yang bersifat paradoks dengan mementingkan retorika, bukan angka dan data saat mendebat lawan bicaranya. 

Seorang capres dua kali dan cawapres sekali yang sering gembor-gembor soal isu ekonomi itu malah jarang sekali memberi konteks dalam debat kedua melawan Presiden Jokowi.

Dari 2.789 kata yang keluar dari mulut Prabowo, ia hanya menyebut angka dalam 20 kali. Jumlah ini amat timpang dibandingkan Jokowi yang menyebut angka sebanyak 98 kali.

Diringkas lagi, angka-angka yang disebut Prabowo hanya sampiran, bukan inti dari yang ia sampaikan. 

Lebih jauh lagi, pernyataannya yang banyak menyinggung banyak uang yang ada di luar daripada di Indonesia itu, seperti menepuk air di dulang memercik muka sendiri. Sebab, nama Prabowo pernah muncul dalam dokumen Paradise Papers, bocoran data berisi 13,4 juta dokumen dari hasil investigasi International Consortium of Investigative Journalist (ICIJ).

Basis data ini memuat rincian keuangan orang-orang kaya di seluruh dunia yang memarkir investasi di luar negeri untuk mendapatkan pajak rendah atau bahkan tanpa pajak sama sekali. 

Ia disebut pernah menjadi direktur dan wakil ketua Nusantara Energy Resources, sebuah perusahaan cangkang yang terdaftar di Bermuda, salah satu suaka pajak di dunia. Ia mengindikasikan Prabowo sempat melarikan uangnya ke luar negeri.

Blunder paling parah terlihat saat Prabowo tidak paham mengenai perkembangan bisnis 'start up' dan 'unicorn'.  Di sesi itu, Prabowo benar-benar 'blank', sehingga ketika ditanya soal unicorn yang dijawab dengan melantur dengan susunan gagasan dan kosakata verbal yang amburadul. 

Itulah bukti bahwa dalam debat kedua Pilpres beberapa waktu lalu, Prabowo gagal menghadirkan narasi ide yang bernas. Ia hanya bermain retorika, tanpa substansi ide yang bisa direalisasikan.

Prabowo Banyak Menjual Janji, Jokowi Lebih Realistis

Prabowo Banyak Menjual Janji, Jokowi Lebih Realistis

Ada banyak hal diungkap dalam debat kedua Pilpres 2019 beberapa waktu lalu. Salah satunya mengenai janji program yang akan dikerjakan kandidat terpilih nantinya. 

Namun dari pemaparan visi-misi itu, kita bisa menilai bahwa Presiden Jokowi lebih realistis, sedangan Prabowo banyak mengobral janji-janji manis yang tidak mungkin direalisasikan. 

Misalnya, Prabowo berjanji akan menurunkan harga sembako dalam 100 hari kerja. Ia juga pernah menjual janji akan menurunkan tarif listrik di Indonesia. 

Dalam debat capres kedua, Prabowo juga terlihat 'ngotot' menyangkal kenyataan yang ada, dan menganggap kinerja Jokowi selama ini kurang efisien, serta grasa grusu. 

Anehnya, Prabowo lalu menawarkan solusi yang lebih 'ngibul' lagi jika terpilih menjadi Presiden, seperti janji tidak akan melakukan impor agar RI bisa mandiri.

Janji-janji itu hanya manis di bibir tetapi tak mungkin bisa direalisasikan. Prabowo tidak jujur bahwa kebijakan impor itu merupakan hal yang wajar bagi sebuah negara. Asalkan dilakukan dengan terkontrol dan sesuai aturan yang berlaku.

Kita pada dasarnya tidak pernah suka dengan strategi penuh 'kibul' dan 'ngawur' dari Prabowo. Bagi masyarakat yang waras, Jokowi hingga saat ini masih menjadi pemimpin yang terbaik untuk RI.

Dari debat dan pernyataan-pernyataan Prabowo selama ini tak ada tawaran solusi alternatif yang bisa diharapkan. Semuanya hanya berdasarkan asumsi dan khalayan saja.

Akhirnya, Prabowo Akui Kinerja dan Prestasi Jokowi

Akhirnya, Prabowo Akui Kinerja dan Prestasi Jokowi

Ada kejadian menarik dalam debat kedua Pilpres 2019 yang digelar pada Minggu (17/2) lalu. Yaitu, Prabowo Subianto akhirnya mengakui hasil kinerja capres petahana, Joko Widodo.

Menurut Prabowo, kinerja yang  baik di era Jokowi memang harus diakui. Diantaranya, mengenai upaya menghentikan kebakaran hutan dan pembersihan sungai.

Tak hanya itu, Prabowo juga menilai Jokowi dan pemerintahannya sudah bekerja keras dalam membangun infrastruktur. Hal itu dipercaya akan membawa dampak positif bagi generasi mendatang. 

Pengakuan Prabowo adalah kejujurannya terhadap prestasi lawan yang memang sudah terbukti nyata, sehingga tidak bisa ditutupi atau disanggah oleh Prabowo.

Namun, terkadang para pendukung oposisi yang sering tutup mata dan telinga. Mereka tak mau mengakui kemajuan dan prestasi yang sudah ditorehkan oleh pemerintah. 

Prabowo melalui pengakuannya itu, sedikit banyak sudah memberikan teladan yang baik bagi kita semua. Ia mengakui dan memuji prestasi Jokowi, yang sudah terbukti. Itulah yang harus dilanjutkan.

Karena diakui atau tidak, memang banyak yang sudah dikerjakan oleh Jokowi. Kita dukung kemajuan yang sudah ditorehkan, sekaligus dilanjutkan ke depannya.

Dosa & Kejahatan Prabowo Subianto Yang Harus Diketahui Rakyat

Dosa & Kejahatan Prabowo Subianto Yang Harus Diketahui Rakyat

Bila kita mau jujur, banyak rekam jejak calon presiden nomoe urut 02, Prabowo Subianto, yang menjadikannya tidak layak dipilih. Kita harusnya mengetahui dosa dan kejahatan masa lalu Mantan Danjen Kopassus itu  agar tidak salah pilih. 

Prabowo memang tokoh kontroversial. Dia putra pimpinan pemberontak PRRI/Permesta di era Soekarno, menjadi menantu penguasa otoriter Orde Baru Soeharto, dan turut menjadi keluarga konglomerat Indonesia. 

Karena posisi tersebut, banyak dosa dan kejahatan yang pernah dilakukannya. diantaranya, KKN di era Orba dengan meminjam/kredit BUMN perbankan melalui perusahaan Hashim Djojohadikusumo, Titik Soeharto dan perusahaan miliknya sendiri.

Korupsi SDA Indonesia dalam bentuk penguasaan tanah seluas 3 juta hektar dari Sabang-Merauke dan Miangas-Pulau Rote. Hingga saat ini belum ada itikad baik Prabowo mengembalikan apa yang dikorupsi.

Dengan begitu, Prabowo terbukti tidak peduli terhadap rakyat petani gurem yang mayoritas tidak memiliki lahan pertanian sendiri. 

Kasus korupsi SDA tersebut menunjukkan Prabowo sama sekali tidak memiliki kepeduluan dan karya nyata sebagai sosok yang pernah menjabat Ketua Umum HKTI (Himpunan Kerukunan Tani Indonesia).

Prabowo juga seorang pengemplang kredit macet Rp 2,2 triliun di Bank Mandiri melalui PT. Kiani Kertas. Artinya, Prabowo adalah koruptor karena merugikan negara mengingat Bank Mandiri adalah BUMN.

Prabowo mengkhianati rakyat melalui penolakan Fraksi Gerindra terhadap pembentukan Pansus Anti Mafia Pajak DPR yang semula justru diprakarsai Fraksi Gerindra. Sikap Fraksi Gerindra yang menolak pansus tersebut telah merugikan negara karena tidak mendukung pencegahan mafia pajak.

Dengan sederet dosanya itu, Prabowo Subianto sudah dipastikan tidak akan mampu memimpin RI ke depannya. Apa jadinya negara Indonesia dipimpin oleh seorang yang tidak kompeten dan justru merugikan rakyat.

Kualitas calon pemimpin bisa dinilai dari rekam jejaknya selama ini. Pemimpin yang baik pasti akan memiliki perjalanan yang hidup yang baik pula. Tidak neko-neko, lurus, bersih, dan berintegritas. 

Dalam momen Pilpres kali ini, kita harusnya menilai hal tersebut. Jangan mudah termakan dengan isu hoax dan fitnah yang tak ada isinya. 

Lebih baik kita bandingkan kualitas pribadi calon dengan obyektif dan programnya dengan baik. Sosok dan program adalah panduan menilai kandidat pemimpin dalam era demokrasi.

Iri dengan Keluarga Harmonis Presiden Jokowi, Fadli Zon Tuduh Pencitraan

Iri dengan Keluarga Harmonis Presiden Jokowi, Fadli Zon Tuduh Pencitraan

Menjadi seorang Joko Widodo itu memang tidak mudah. Apapun dalam kehidupannya selalu mendapatkan cibiran dari pihak oposisi. 

Seperti baru-baru ini, Wakil Ketua Umum Gerindra Fadli Zon yang menyebut Jokowi melakukan pencitraan sebagai keluarga harmonis. Ia menyindir Presiden Jokowi yang melakukan sesi foto keluarga di Istana Kepresidenan.

Sebenarnya sangat lucu bila Fadli Zon turut mengomentari keharmonisan keluarga Jokowi. Harmonis atau tidak, itu bukan urusannya. 

Ketua Umum Partai Hanura, Oesman Sapta Odang, juga berpendapat yang sama. Menurutnya, tak ada urusaanya Fadli Zon itu mengurusi kehidupan rumah tangga Presiden. 

Soal banyaknya wartawan yang meliput kegiatan keluarga Jokowi, karena memang media bersangkutan yang bersedia meliput. Ia meminta agar Fadli berpikir positif saja, tak perlu berburuk sangka, apalagi marah dan sensi. 

Terkait dengan itu, anggota TKN Jokowi-Ma'ruf, Achmad Baidowi juga menyindir balik. Menurutnya, jika Fadli Zon tidak terima, sebaiknya BPN juga memviralkan foto keluarga bahagia Prabowo. 

Dengan begitu, publik dapat menilai sendiri terkait foto Jokowi bersama keluarga dan foto Prabowo bersama keluarga. Karena pada dasarnya keberhasilan memimpin keluarga dapat menjadi modal utama untuk bisa memimpin bangsa.

Melalui komentar sinis di atas kita bisa melihat bahwa Fadli Zon iri terhadap keharmonisan keluarga Jokowi. Kemungkinan besar karena kehidupan rumah tangganya jarang diekspos media ke publik, bahkan mungkin media dan masyarakat juga tidak tertarik. 

Fadli Zon harus intrsopeksi terlebih dulu pada keluarganya. Istrinya juga sempat dibilang genit oleh Mantan Ketua DPR RI, Ade Komarudin. Jadi koreksi keluarga sendiri, sebelum mengoreksi keluarga orang lain.

Ingat, mengarahkan jari telunjuk ke muka orang lain sama saja dengan mengarahkan 3 jari lain ke muka kita sendiri. Jadi, mari bersikap lebih bijak lagi.

Waduh, Kader Gerindra Sukses Buat Malu Indonesia di Kancah Internasional

Waduh, Kader Gerindra Sukses Buat Malu Indonesia di Kancah Internasional

Baru-baru ini, sedang viral sebuah video berisi pria yang menyatakan dukungannya kepada calon presiden dan wakil presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Salahuddin Uno, di markas Perserikatan Bangsa Bangsa, New York, Amerika Serikat.

Adalah, seorang bernama Tantan Taufik Lubis yang melakukan tindakan tersebut. Masalahnya, dia bukanlah diplomat ataupun utusan dari Republik Indonesia. Sehingga mencoreng nama Indonesia di tataran internasional.

Perutusan Tetap Republik Indonesia (PTRI) New York telah menjelaskan pria yang menyatakan dukungan ke Prabowo-Sandiaga di ruang sidang Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) bukanlah diplomat. 

Pernyataan PTRI New York disampaikan lewat Twitter @indonesiaunny pada Selasa (12/2/2019). Pernyataan itu berjudul 'Keterangan PTRI New York terkait Video Viral Tantan Taufiq Lubis'.

Dengan perbuatannya tersebut, Gerindra terbukti memiliki orang-orang tidak jelas dan jago menghancurkan harga diri Indonesia dimana pun berada. Caleg tersebut telah sukses mempermalukan dan menghancurkan nama baik Indonesia di kancah internasional. 

Ia benar-benar nekad dan dungu melakukan kampanye ilegal untuk mendukung Prabowo di markas PBB, yang mengakibatkan Indonesia dikecam dari Perutusan Tetap RI untuk PBB di New York. 

Caleg Gerindra ini juga tidak punya logika karena membela capres yang bermasalah di Amerika Serikat. Padahal negara Paman Sam itu telah memasukan Prabowo dalam daftar hitam negaranya karena dokumen Wikileaks dan 34 dokumen rahasi AS seputar tahun 1998.

Perbuatan yang dilakukan sungguh kampungan, sangat memalukan dan memilukan bangsa Indonesia. Semoga tak ada lagi warga Indonesia yang bertindak bodoh seperti itu lagi.

Apa Beda Jokowi dan Prabowo?

Apa Beda Jokowi dan Prabowo? 

Apa perbedaan antara Joko Widodo dan Prabowo sebagai kandidat Presiden? Direktur Relawan Tim Kampanye Nasional Koalisi Indonesia Kerja (KIK), Maman Imanulhaq, mengungkapkannya.

Menurutnya, perbedaan antara Jokowi dan Prabowo sepertinya bisa dirangkum dalam satu kalimat, "sulit mencari kelemahan Jokowi seperti sulit mencari prestasi Prabowo".

Meski demikian, dia mengajak para relawan pendukung Joko Widodo-Maruf Amin berkampanye dengan elegan. Tidak mengumbar kejelekan pihak lawan, namun fokus memaparkan keberhasilan dan capaian Jokowi. 

Sebagai Presiden yang masih menjabat, Jokowi telah menunjukkan kerja nyata. Untuk itu, Maman mengimbau para relawan untuk menyampaikan keberhasilan Jokowi dalam kampanye mendatang.

Jokowi memiliki prestasi karena sebagai kepala negara dan pemerintahan sekarang capaian prestasi Jokowi terlihat dan dirasakan rakyat. Sementara Prabowo belum punya prestasi sebagai Presiden, karena ia belum pernah jadi presiden. 

Apa yang diungkapkan oleh Direktur Relawan TKN di atas memang benar adanya. Para relawan baiknya konsisten mengampanyekan Jokowi-Ma'ruf. 

Selain itu, juga mengingatkan relawan untuk memproduksi konten positif dan menangkal hoaks di media sosial.

Mari kita jadikan momen Pilpres ini sebagai ajang politik yang riang gembira, tanpa saling menjatuhkan dan memecah belah masyarakat. Ingat, keutuhan bangsa Indonesia lebih penting dari sekadar kekuasaan belaka.

Oknum Partai Gerindra Sumbar yang Nekat Gantung Diri Karena Kurang Biaya

Oknum Partai Gerindra Sumbar yang Nekat Gantung Diri Karena Kurang Biaya

Seorang Calon Legislatif dari Partai Gerindra di Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat, Shanie Fiercelly, ditemukan tergantung di kamar rumahnya. Polisi menyelidiki sebab gantung dirinya Shanie. 

Shanie ditemukan sudah tak bernyawa pada Rabu (6/2) malam di rumahnya yang berada di Sungai Lundang, Nagari Kampung Baru Korong Nan Ampek, Kecamatan XI Koto Tarusan. Shanie tercatat sebagai Caleg Partai Gerindra Nomor Urut 6 Dapil II untuk DPRD Kabupaten Pesisir Selatan.

Menurut Kapolsek Koto X Tarusan, Pesisir Selatan, Iptu Thamrin bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, ditemukan adanya indikasi korban depresi akibat persoalan keuangan dan keluarga.  

Sejak menjadi caleg, korban sering terlibat pertengkaran dengan suaminya yang tak setuju menjadi caleg karena alasan keterbatasan ekonomi.

Fakta tersebut bertolak belakang dengan pernyataan Fadli Zon yang mengaku bahwa selama ini partainya selalu membantu calegnya dalam berkampanye. Buktinya, kini sampai ada kader yang bunuh diri karena masalah keuangan ketika berkampanye. Itulah ironinya. 

Hal tersebut menjadi bukti bahwa partai Gerindra tak mampu membina para calegnya sendiri. Jika membina partainya saja tidak bisa, bagaimana nantinya jika membina rakyat Indonesia yang jumlahnya sangat jauh dengan kader dan simpatisan partai.

Presiden Jokowi Kirim Tim Dokter Kepresidenan, SBY Ucapkan Terimakasih kepada Pemerintah

Presiden Jokowi Kirim Tim Dokter Kepresidenan, SBY Ucapkan Terimakasih kepada Pemerintah

Istri dari Presiden RI ke-6, Ani Yudhoyono, dikabarkan sedang sakit di Singapura. Atas amanat UU, Presiden Joko Widodo pun mengirimkan tim dokter ke sana. 

Mantan Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), mengucapkan terima kasih kepada Presiden Jokowi dan tim dokter kepresidenan yang telah membantu dalam proses perawatan istrinya.

Seperti disampaikan sebelumnya, Ketua Umum Partai Demokrat itu menjelaskan bahwa istrinya mengalami kanker darah dan dirawat di National University Hospital Singapura sejak 2 Februari lalu. 

Selain kepada Jokowi, SBY juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah menyampaikan ucapan serta doa kesembuhan kepada sang istri. Baik yang disampaikan secara langsung maupun lewat media sosial.

Meski berseberangan politik, tindakan Presiden Jokowi yang mengirim dokter ini patut diapresiasi. Kemanusiaan memang harus melebihi sekat-sekat politis. 

Hal tersebut juga menunjukkan Presiden Jokowi dapat bersikap profesional dan memisahkan antara yang politik dengan nilai kemanusiaan dan kepedulian sosial.

Di tengah panasnya iklim politik menjelang Pemilu seperti saat ini relasi antara Jokowi dan SBY cukup membawa optimisme. Bahwa perbedaan politik bukanlah halangan untuk saling berbagi atas nama kemanusiaan.

Slamet Ma'arif Ditetapkan Tersangka, Publik Harus Bedakan Kriminalisasi dan Penindakan Hukum

Slamet Ma'arif Ditetapkan Tersangka, Publik Harus Bedakan Kriminalisasi dan Penindakan Hukum

Kosakata kriminalisasi lagi ramai dibicarakan publik. Namun, ternyata banyak yang salah kaprah membedakan antara penegakkan hukum dengan kriminalisasi. 

Padahal, kedua hal tersebut sangat berbeda. Seolah-olah bila tokoh oposisi itu melanggar aturan, kemudian diproses hukum, maka itu adalah kriminalisasi. Padahal, sejatinya itu penegakkan hukum. 

Seperti itu pula pandangan Wakil Presiden Jusuf Kalla dalam merespon penetapan tersangka Ketua Persaudaraan Alumni (PA) 212 Slamet Ma'arif. Menurutnya itu bukan kriminalisasi, tetapi penindakan atas pelanggaran hukum. 

Penetapan Slamet Maarif terkait kasus dugaan pelanggaran Pemilu, yaitu melakukan kampanye diluar jadwal yang ditetapkan KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam Pasal 280 ayat (1).

Oleh karena itu, Jusuf Kalla meminta publik membedakan kriminalisasi dengan penegakan hukum. Bila memang itu dituding kriminalisasi, maka harus dibuktikan dengan data-data yang valid. 

Wapres RI itu mengingatkan agar proses penegakan hukum itu diterapkan dengan seadil-adilnya. Jika memang perbuatan yang dilakukan melanggar hukum, maka harus ditindak tanpa membeda-bedakan pelakunya. 

Prinsipnya, setiap pelanggar hukum harus ditindak dengan penegakan hukum yang harus diberlakukan seadil-adilnya oleh para penegak hukum. 

Terkait kasus ini, akan diverifikasi kembali sesuai dengan fakta yang diajukan oleh Bawaslu menyangkut masalah dan bentuk pelanggaran pemilu yang dilakukan. 

Selama ini, kasus Slamet Maarif memang menjadi bahan serangan kubu oposisi kepada pemerintahan Presiden Jokowi. Tudingan kriminalisasi ulama gencar diarahkan kepada Jokowi. 

Tentu saja, itu adalah tuduhan tanpa bukti. Pada dasarnya, mereka sedang menggiring opini untuk menurunkan elektrabilitas petahana di hadapan masyarakat. Kriminalisasi ulama menjadi amunisinya.

Buntut Puisi Fadli Zon, Para Ulama Sebut Kurang Ajar

Buntut Puisi Fadli Zon, Para Ulama Sebut Kurang Ajar

Puisi "Doa yang Tertukar" karya Fadli Zon benar-benar membuat masyarakat marah. Khususnya komunitas kiai, santri dan warga Nahdlatul Ulama (NU).

Pasalnya, puisi tersebut telah menghina dan merendahkan ulama sepuh NU. Seorang kiai kharismatik NU disebut pembegal doa dan makelar doa oleh Wakil Ketua Umum Gerindra itu, lantaran mendoakan lawan politiknya.

Karena itu, Dewan Penasehat Jaringan Kiai Santri Nasional (JKSN), Kiai Asep Saifuddin Chalim, menuding Fadli Zon sudah kelewatan dan kurang ajar. Ia mendesak agar Fadli Zon meminta maaf secara terbuka.

Sebagai murid dan pengikut ulama, kita memang harusnya marah. Sebab, ulama yang menjadi panutan dan penerus Nabi telah dihina seperti itu.

Karena jengkelnya, Kiai Asep berdoa semoga Fadli Zon mendapatkan balasan dari tingkah lakunya tersebut. Bahkan, pada doanya itu Kiai berdoa agar berujuang dengan kekalahan Prabowo.

Tak hanya Kiai Asep saja yang berang, Pimpinan Pondok Pesantren Roudlotul Hasanah Subang, KH. Mochammad Abdul Mu'min, juga menyebut Fadli Zon tidak etis dan apalagi beradab. 

Sebab, puisi itu telah mempolitisasi insiden salah ucap doa dari KH. Maimoen Zubair. Padahal, Mbah Moen di kesempatan itu telah mengklarifikasi doanya bahwa dia memang kepleset lidah karena faktor usia.

Dari puisinya itu sudah jelas terlihat bahwasanya Fadli Zon sama sekali tidak menghargai ulama. Ia tak ada itikad untuk membela kepentingan ulama. 

Apalagi penghinaan kepada kiai NU itu tidak hanya sekali saja. Sudah beberapa kali ulama NU dihina dan direndahkan oleh Fadli Zon dan gerombolannya.

Jadi, apakah kita masih yakin Fadli Zon, Gerindra dan para pendukung Prabowo-Sandi itu benar-benar membela Islam? Sepertinya tidak. 

Mereka hanya membela kepentingannya saja dengan memanfaatkan simbol-simbol agama.