SBY Bertemu Prabowo, Ingat Jenderal Kardus?

SBY Bertemu Prabowo

Calon presiden nomor 02 Prabowo Subianto bertemu dengan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Pertemuan itu berlangsung di rumah SBY, kawasan Mega Kuningan, Jakarta, Jumat (21/12) sore.

Terlepas dari apa yang dibicarakan diantara keduanya, namun adanya pertemuan itu sangat bermanfaat untuk menyegarkan ingatan publik mengenai sebutan Partai Demokrat kepada Prabowo sebagai seorang 'Jenderal Kardus'.

Kala itu, sebutan 'jenderal kardus' pernah dilontarkan Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Demokrat, Andi Arief, saat momen penentuan calon wakil presiden bagi Prabowo, Juli lalu. Saat itu Andi mengatakan Prabowo lebih mengutamakan uang ketimbang perjuangan bersama.

Selain itu, pertemuan SBY-Prabowo akan menjadi pengingat bagi masyarakat terhadap 'politik dua kaki' yang dilakukan Partai Demokrat di Pilpres 2019.

Pasalnya, sebagaimana kita tahu, Demokrat telah mengizinkan kader-kadernya di daerah untuk mengutamakan Pemilihan Legislatif dibandingkan Presiden. Alhasil, mereka membebaskan kadernya untuk mendukung kandidat capres-cawapres sesuai kebutuhan daerah. 

Nah, sebenarnya pertemuan itu sebagai respons Prabowo atas sikap Demokrat membebaskan seluruh kadernya untuk memilih capres di Pilpres 2019. Mungkin saja di depan terlihat harmonis, namun di 'internal' mereka menyimpan bara sekam. 

Ketidakharmonisan itu terlihat dari suasana rapat yang terkesan kaku dan lesu, tak seperti biasanya Prabowo yang suka marah dan berapi-api.

Inilah politik ketakutan, kekhawatiran, dan penuh kebencian yang dijalankan oleh Prabowo-Sandi. Diantara pendukungnya saja sejak awal tidak pernah kompak karena hanya mengejar kepentingannya masing-masing.

Milenial! Jangan Pilih Calon Presiden yang Suka Marah

Kampanye ibarat ajang 'jualan' di pasar bebas. Setiap pihak berhak untuk menyampaikan imbauannya terkait kandidat yang sedang berkontestasi. 

Tim Kampanye Nasional Presiden Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Diaz Hendropriyono mengajak kepada para kalangan milenial untuk tidak memilih pemimpin yang suka marah-marah dalam pesta demokrasi pemilihan presiden 2019.

Menurutnya, milenial jangan sampai memilih calon rasialis. Jangan memilih yang marah-marah, jangan pilih juga pemimpin yang suka bohong.

Sebaliknya, jika ingin Indonesia maju, maka lebih baik anak muda memilih calon pemimpin yang Islami dalam pemilu tahun depan itu.

Hal itu sesuai dengan kreteria pemimpin pasangan nomor urut 01, Presiden Joko Widodo dan calon Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf. 

Di hadapan para relawan milenial Jokowi-Ma'ruf (Remaja) Jokowi-Ma'ruf, Diaz mengingatkan kepada para relawannya akan bahaya informasi hoax atau berita bohong dalam pemilihan umum 2019 yang akan datang.

Kita pilih pemimpin yang Islami tapi tidak meninggalkan minoritas. Tidak pilih tua tapi tetap yang merangkul yang muda. 

Ayo, kita bikin keren Indonesia dengan membawanya berSATU dan MAJU.

Reuni 212 Akan Digelar di Istana Jika Prabowo-Sandi Menang, Rela Indonesia Jadi Khilafah Islamiyah?

Reuni 212 Akan Digelar di Istana Jika Prabowo-Sandi Menang, Rela Indonesia Jadi Khilafah Islamiyah?

Sekjen Partai Keadilan dan Sejahtera (PKS) Mustafa Kamal bicara tentang aksi 212 di Konferensi Nasional Partai Gerindra. Mustafa menyebut, jika Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menang di Pilpres 2019, Reuni 212 bisa mendapatkan izin untuk digelar di Istana Negara.

Di momen tersebut, Mustafa lalu bertanya kepada para kader Gerindra, relawan dan simpatisan yang hadir, apakah mau aksi 212 digelar di Istana. Jika mau, sambung Mustafa, maka mereka diminta untuk bekerja memenangkan Prabowo-Sandi

Pernyataan ini membuktikan banyak hal. Bahwa, Reuni 212 memang untuk kepentingan politik Prabowo-Sandi.  

Kemudian, gagasan Mustafa Kamal itu juga ngawur karena menyelenggarakan Aksi Reuni 212. Itu tidak masuk akal diselenggarakan di Istana Negara. 

Sebab, Istana Negara selain sebagai kantor Presiden RI, juga berfungsi sebagai tempat untuk melaksanakan kegiatan resmi kenegaraan, seperti tempat pelantikan pejabat tinggi negara, tempat penerimaan tamu negara, hingga untuk peringatan proklamasi dan acara kenegaraan lainnya. 

Sehingga, dengan begitu, Istana Negara tidak layak dijadikan tempat Reuni 212 yang esensinya sudah tidak jelas dan politis.  

Aksi 212 bukan acara penting karena hanya sebuah representasi dari kepentingan kelompok tertentu untuk melaksanakan agenda terselubung. Aksi 212 juga tidak layak dijadikan acara kenegaraan karena esensi pembentukannya saja tidak jelas. 

Terlebih lagi, massa yang tergabung dalam aksi tersebut juga berasal dari kelompok radikal kanan yang berambisi mengganti ideologi Pancasila dan sistem pemerintahan menjadi Khilafah Islamiyah, sehingga akan mempermudah kelompok-kelompok tersebut melakukan aksi kudeta.

Mau Indonesia jadi seperti itu?

Capaian Ekonomi Indonesia yang Membaik di Tengah Gejolak Global

Capaian Ekonomi Indonesia yang Membaik di Tengah Gejolak Global

Diakui atau tidak, pencapaian ekonomi Indonesia tahun ini dinilai cukup mengesankan. Hal itu dikarenakan pertumbuhan ekonomi pada kuartal III-2018 mampu mencatatkan angka 5,17 persen dengan inflasi rata-rata tiga persen.

Menurut Pengurus Pusat ISEI Destri Damayanti, pencapaian tersebut tak terlepas dari kerja keras pemerintahan Joko Widodo dalam menciptakan kebijakan fiskal yang pruden dan solid di tengah gejolak global.

Tahun ini, pemerintah mampu mencapai realisasi penerimaan pajak yang nyaris setara dengan belanja di kisaran 87% dari target. 

Capaian tersebut seiring dengan defisit anggaran yang lebih rendah untuk pertama kalinya sebesar Rp. 287,9 triliun atau 1,95% terhadap PDB. 

Ekonom Center for Strategic and International Studies (CSIS), Fajar Hirawan, menambahkan kerangka makroekonomi kokoh, salah satunya, ditopang oleh tingkat inflasi dan pengangguran yang terkendali. 

Keberhasilan pengendalian inflasi itu dapat dilihat dari semakin stabilnya harga bahan pokok. Rata-rata inflasi 2015-2018 selalu lebih rendah dari periode 2010-2014.

Angka pengangguran terbuka turun menjadi tinggal 5,13% pada Februari 2018 seiring dengan menurunnya prosentase kemiskinan Indonesia ke angka satu digit untuk pertama kalinya, yaitu 9,82% pada Maret 2018. 

Rendahnya inflasi ini juga diapresiasi oleh Ekonom Unhas, Muhammad Syarkawi Rauf. Menurut pengamatannya, inflasi masih sangat tinggi yaitu sebesar 8,38%-8,36% pada 2013-2014. 

Penurunan inflasi sangat signifikan terjadi mulai tahun 2015 menjadi hanya sekitar 3,35%, turun lagi menjadi 3,02% tahun 2016, 3,61% pada 2017 dan sekitar 3,23% pada November 2018. 

Menurut data BPS menunjukkan bahwa inflasi bahan makanan pada tahun 2014 masih sekitar 10,5%, turun menjadi 4,93% tahun 2015, 5,69% tahun 2016,  menjadi 1,26% pada 2017 dan 1,69% pada tahun 2018. Inflasi yang semakin rendah berdampak pada daya beli masyarakat yang membaik. 

Inilah fakta-fakta yang terjadi dalam data terkait ekonomi Indonesia. Kita akan mengapresiasi perbaikan dan kemajuan yang dikerjakan oleh pemerintahan Presiden Jokowi.

Kelakuan Setan dari Kader-Kader yang Diklaim Partai Allah

Korupsi memang musuh rakyat Indonesia. Hal ini telah membuat rakyat sengsara dan menguntungkan segelintir pejabat yang memakan uang rakyat saja. 

Seperti, Bupati Lampung Selatan Zainudin Hasan ini. Dia didakwa menerima suap hingga gratifikasi dengan nilai sekitar Rp 106 miliar. 

Zainudin Hasan adalah adik kandung dari Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Zulkifli Hasan. Mereka sama-sama dari Partai PAN. 

Angka dakwaan kepada Zainudin Hasan ini berbeda jauh dengan jumlah bukti yang disita KPK saat OTT sebesar Rp 600 juta. Bukti berkembang hingga persidangan dan ditemukan dugaan penerimaan suap dari rekanan proyek sebesar Rp 72.742.792.145, gratifikasi sebesar Rp 7.162.500.000, dan keuntungan yang tidak semestinya sebesar Rp 27 miliar.

Selain itu, Zainudin Hasan juga didakwa melakukan pencucian uang haram yang disimpan ke rekening orang lain hingga dibelikan berbagai macam aset untuk menyembunyikan dan menyamarkan asal-usulnya.

Zainudin Hasan sebagai tokoh politik dari basis partai Islam, ternyata tidak mencerminkan sikap pemimpin yang amanah dan dapat dipercaya. 

Ia justru berbuat hal yang memalukan, jauh dari nilai-nilai agama, serta rakus akan kekuasaan dan harta duniawi.

Inilah bukti bahwa klaim Amien Rais soal partai Allah dan setan tak berlaku. Karena PAN yang disebut sebagai bagian dari partai Allah ternyata juga berkelakuan setan.

Masih percaya mereka mengaku paling suci dan hanya membela kepentingan Allah?

Tak Nyambung, Andi Arief Kaitkan Perusakan Baliho Demokrat dengan Elektabilitas Jokowi

Tak Nyambung, Andi Arief Kaitkan Perusakan Baliho Demokrat dengan Elektabilitas Jokowi

Insiden perusakan Atribut Peraga Kampanye (APK) Partai Demokrat di Riau terus berlanjut. Wasekjen Partai Demokrat, Andi Arief, secara tidak langsung menuduh PDI Perjuangan dan kubu Jokowi sebagai pelakunya.  

Bahkan, Andi Arief menyatakan bahwa apabila kasus perusakan baliho Demokrat itu tidak diusut akan menyebabkan Jokowi kalah. 

Tentu saja ini adalah sebuah subjektivitas yang tidak mampu menempatkan permasalahan pada tempatnya. Perusakan adalah satu hal, sedangkan Jokowi dan kemenangannya adalah lain hal. Antara keduanya tak bisa disangkut pautkan. 

Kita harus pahami bahwa tak ada kaitan antara perusakan atribut Demokrat itu dengan elektabilitas Jokowi. 

Terkait tuduhan yang mengarah pada PDI Perjuangan dan kubu Joko Widodo, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto membantahnya. Menurutnya, tuduhan tersebut terlalu dini untuk disampaikan. 

Bagi Hasto, tidak terdapat keuntungan untuk PDI Perjuangan apabila merusak atribut Partai Demokrat. Bisa jadi malah Partai Gerindra atau kubu Prabowo yang melakukannya untuk mengadu domba.

Ia juga telah meminta aparat kepolisian untuk menegakkan aturan main terkait dengan kemungkinan adanya penyusup yang mengaku sebagai kader PDIP. 

Pegiat media sosial Denny Siregar juga turut menyesalkan tudingan itu tertuju pada Jokowi. Padahal belum ada pernyatan resmi dari polisi terkait siapa yang menjadi pelaku. 

Sebab, pelaku dari perusakan atribut Demokrat itu bisa saja datang dari partai koalisi mereka yakni orang-orang Prabowo Subianto lantaran kesal Demokrat tak all out dukung Prabowo di Pilpres 2019.

Inilah bila tuduhan tak berdasar langsung dilemparkan. Kita seharusnya menunggu hasil penyelidikan kepolisian terkait motif dan dalang dari kasus perusakan tersebut. Itu jauh lebih adil.

Dukungan Kiai dan Ulama Beralih ke Jokowi, Hasil Kerja Kiai Ma'ruf Mulai Terlihat

Dukungan Kiai dan Ulama Beralih ke Jokowi, Hasil Kerja Kiai Ma'ruf Mulai Terlihat

Calon Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyebutkan sejumlah ulama pendukung pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno kini telah mengalihkan dukungannya untuk Joko Widodo (Jokowi) dalam Pemilihan Presiden atau Pilpres 2019.

Hal itu setelah dirinya secara intensif membangun komunikasi dengan sejumlah ulama, terutama yang berada di Jawa Timur, Jawa Barat dan Banten, dalam dua bulan pertama masa kampanye.

Saat ini, sejumlah kiai dan ulama yang dulu mendukung Prabowo memang telah beralih ke Jokowi, seperti di wilayah Banten, Jawa Barat, Jawa Timur (Lamongan, Pasuruan dan Jember) serta di Madura.

Untuk di Banten, Kiai Ma'ruf Amin yakin meskipun hasil survey tingkat elektabilitasnya masih naik turun, namun hingga April mendatang yakin bisa meraup banyak suara dan dukungan. 

Salah satu faktor pentingnya karena beliau kelahiran Banten. Ini yang akan turut mengerek suara di negeri Jawara itu.

Mengalihkan dukungan memang tak mudah. Namun usaha itu terus dilakukan Kiai Ma'ruf dengan menawarkan program, prestasi, dan rekam jejak. 

Hasilnya perlahan mulai tampak. Bila itu terus konsisten, maka bisa dipastikan pada Pemilu 2019 nanti pasangan capres-cawapres nomor urut 01 akan memenangkan pertarungan. 

Indonesia yang dipimpin oleh pasangan nasionalis-religius adalah sesuai dengan kebutuhan bangsa. Pasangan dengan karakter berani bekerja, bersih, dan merakyat ini akan membawa Indonesia maju.